SURABAYAONLINE.CO – Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, melakukan kunjungan kerja ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gresik guna memastikan mutu pelayanan publik tetap optimal, pada Rabu(30/4/2025). Didampingi oleh Sekretaris Daerah Achmad Washil Miftahul Rachman dan Asisten Administrasi Umum Nuri Mardiana, kunjungan ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Dalam kunjungannya, Wabup Alif berinteraksi langsung dengan petugas di setiap tenant layanan. Ia menanyakan proses kerja, kendala teknis, serta alur pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Suasana dialog berlangsung terbuka, menandakan komitmen Pemkab dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan.
Tak hanya itu, Wabup juga menyambangi ruang kerja ASN di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Di sana, ia mengevaluasi kesiapan sarana dan prasarana serta mendengarkan masukan dari para pegawai.
“Saya mengapresiasi capaian yang sudah diraih MPP dan DPMPTSP. Tapi jangan sampai pelayanan ini malah mempersulit masyarakat. Prinsipnya: mudah, cepat, dan transparan,” tegasnya.
Wabup Alif juga menekankan pentingnya memperluas jangkauan pelayanan melalui Kios Pelayanan Publik (KPP) di tingkat kecamatan. Menurutnya, pelayanan publik harus merata, terutama bagi masyarakat yang berada jauh dari pusat pemerintahan kabupaten.
Dorongan ini disambut positif oleh Kepala DPMPTSP Gresik, Reza Pahlevi, yang menyatakan bahwa program KPP sudah berjalan di sejumlah kecamatan dan terus dikembangkan. “Petugas kami latih secara berkala agar kualitas pelayanan tetap konsisten,” ujar Reza.
MPP Gresik kini menjadi pusat layanan terpadu, yang juga dilengkapi inovasi unggulan seperti SIP DINDA (Sistem Informasi Perizinan Digital dan Aman). Program ini mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis risiko secara daring melalui sistem OSS (Online Single Submission).
Hingga April 2025, DPMPTSP Gresik telah menerbitkan 74.420 NIB melalui SIP DINDA, dengan capaian 2.000 pelaku usaha berhasil mendapatkan legalitas usaha secara daring. Ke depan, layanan ini akan diperluas ke 16 kecamatan dengan sistem jemput bola.
Salah satu pengunjung MPP, Hikmah, mengaku puas dengan kualitas layanan. “Petugasnya ramah, proses cepat, dan tempatnya nyaman. Saya urus akta kematian, dan selesai tanpa ribet,” katanya.
Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari program NAWAKARSA: Gresik Tuntas, yang menitikberatkan pada pemerataan akses dan kualitas layanan publik di seluruh wilayah Kabupaten Gresik.
