Lucy Kurniasari : Bagi yang Belum Bekerja, Peluang Sebagai PMI Terbuka Lebar

Surabaya Online – Seperti diketahui dampak pandemi Covid,  telah membawa banyak korban termasuk bidang ketenagakerjaan.

Menanggapi masalah banyaknya penggangguran,  Dra. Lucy Kurniasari, anggota komisi IX DPR RI, dari Partai Demokrat menyampaikan jangan berkecil hati.

“Open mind, open heart, open will, ternyata peluang bekerja diluar negri sangat tinggi” kata Lucy, Saat Sosialisasi Peluang Kerja ke Luar Negeri dan Perlindungan Menyeluruh Kepada PMI Sebagai VVIP, Sabtu siang, 27 Februari 2021, bertempat di GOR Bulutangkis RW 4, Babatan Indah, Surabaya.

Lucy melanjutkan, bahwa saat ini yang diperlukan adalah sosialisasi, komunikasi dan edukasi kepada masyarakat, bahwa saat ini Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah sebagai pekerja VVIP (Vey Very Important Person).

“VVIP biasanya kan untuk pejabat, tapi saat ini di bandara, para PMI disambut sebagai VVIP, ada jalur khusus bahkan telah disediakan lounge” katanya.

Berdiri kanan, Drs Fredd yey Martin Panggabean, M.A. PLT Deputi Penempatan dan Perlindungan Kawasan Asia Afrika,

Lucy menambahkan, bahwa PMI tidak hanya sebagai pekerja VVIP saja, namun pemerintah saat ini juga memberikan perlindungan, melalui uu 18 Tahun 2018

Senada dengan Lucy Kurniasari, Drs Freddy Martin Panggabean, M.A. PLT Deputi Penempatan dan Perlindungan Kawasan Asia Afrika, BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia), dia mengatakan bahwa peluang bekerja di luar negeri terbuka lebar.

“Negara-negara punya kebutuhan masing-masing, namun dari beberapa negara yang bekerjasama dengan Indonesia, negara Jepang yang secara terbuka menyampaikan kebutuhannya untuk 14 sektor” kata Freddy.

Empat belas sektor yang dimaksudkan Freddy antara lain, terbesar pertama adalah Care Workers (perawat jompo),  terbesar kedua adalah disektor makanan dan minuman, disusul konstruksi, perikanan, pertanian dan industri jasa perhotelan.

Jepang sejak tahun 2019 sampai dengan 2024, masih kata Freddy telah terbuka menyatakan kebutuhannya sebanyak 350 ribu pekerja, namun jumlah itu dinamis bergantung situasi perkembangan industri, bshkan ada data statistik yang memperkirakan sampai tahun 2024 kebutuhan sampai  1,5 juta pekerja.

Salah satu kendala menjadi PMI adalah bahasa, untuk itu tiap-tiap pemerintah daerah dalam vokasinya dihimbau untuk memberikan yang tepat sasaran, dan Kementrian pendidikan supaya dalam anggaran untuk vokasi di SMK sudah termasuk untuk bahasa.

Sedangkan Pejabat dari Dinas Tenaga Kerja Surabaya, Hari Gunawan S.H. M.H dalam sambutannya menyampaikan pentingnya menjadi PMI yang prosedural (legal) agar mendapat perlindungan dari pemerintah.

Acara ini terselenggara berkat kerjasama antara, Komisi IX DPR RI, BP2MI dan Dinas Tenaga Kerja Surabaya.(Adi)*