Rombongan KPM Surabaya Mengadu Ke SAH | Heboh

Surabayaonline.co- Di Rumah kediaman Siti Anggraenie Hapsari (SAH) di Jalan Tengilis Utara malam itu dikunjungi rombongan sebanyak 4 mobil, mereka adalah para pengurus Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Surabaya dan KPM Propinsi Jawa Timur, Senin (3/8).

Rupanya KPM Surabaya mengadu kepada SAH tentang ketidak pastian kedudukan KPM Surabaya secara hukum, sebab selama ini dibeberapa daerah seperti di Kediri, Malang dan Jombang, masing masing sudah mempunyai perwali (perda -red), sementara KPM Surabaya belum mempunyai, seperti yang disampaikan oleh ketua KPM Surabaya Sunarwan.

Siti Anggraenie Calon Wakil Wali Kota Surabaya (tengah)

Pijakan hukum KPM Surabaya selama ini hanya  Permendagri no 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat dan dan Pergub nomor 150 tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penguatan Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur,

KPM Surabaya juga gonta-ganti naungan, mula-mula bernaung di bawah Badan Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat Keluarga Berencana (Bapemas), berpindah ke Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan di tahun 2017, KPM Surabaya dialihkan ke Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Senada dengan Ketua KPM Propinsi Jawa Timur, Haryanto Taslim yang lebih senang disebut Hartas, mengatakan bahwa payung hukum berupa perwali penting karena bisa digugakan pijakan saat berkomunikasi dan bekerjasama dengan para Stake Holder.

KPM sangat dibutuhkan dan punya perannya nyata dimasyarakat, ada lima bidang yang menjadi tupoksi KPM, yaitu kesehatan, pendidikan, lingkungan, ekonomi, dan pemberdayaan sosial budaya. Meskipun perannya penting namun sampai saat ini KPM Surabaya belum punya payung hukum

“Surabaya adalah kota terbesar di Jawa Timur, aneh kalo sampai sekarang tidak punya perwali” ujar Hartas

Untuk itulah KPM Surabaya berharap SAH memperjuangkan aspirasi mereka.

Menanggapi keluhan KPM Surabaya SAH yang saat ini mempersiapakan diri sebagai calon wakil walikota Surabaya, mengatakan heran, sebab sejak diturunkannya permendagri disusul dengan pergub jaraknya pendek hanya 1 tahun sementara dari pergub ke perwali sangat panjang (12 tahun -red)

“Saya lihat Permendagri turun tahun 2007, kemudian Pergubnya tahun 2008, berarti propinsi tahu pentingnya, ugernsinya, tapi mengapa perwali (Surabaya -red) sampai sekarang (2020 -red) belum turun..?” kata SAH

SAH menganggap peran KPM ini penting sehingga seharusnya dilindungi dengan legalitas berupa SK termasuk dengan Perwali.

“Ini tinggal kemuauan atau Goowill dari pemerintah” Ujar SAH

Bilamana nanti SAH menjadi wakil walikota Surabaya, SAH siap membawa permasalahan ini menjadi programnya.

@AdiJaya