SURABAYAONLINE.CO – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mendorong pemerintah untuk melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam program makan bergizi gratis (MBG). Menurutnya, langkah ini tidak hanya akan meningkatkan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian pelaku UMKM yang belakangan mengalami penurunan.
“Pemerintah bisa mengombinasikan program makan siang bergizi gratis untuk siswa guna meningkatkan gizi anak, sekaligus menggerakkan ekonomi UMKM. Libatkan para pelaku UMKM dalam rantai pasok makan bergizi gratis,” ujar Said Abdullah dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (2/1/2025).
Menurut Said, kebijakan ini akan menciptakan efek berlipat (multiplayer effect) terhadap perekonomian. Pasalnya, UMKM yang dilibatkan dalam program tersebut akan menyerap produk-produk dari petani dan peternak lokal. “Sektor UMKM selama ini menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Melibatkan mereka akan berdampak signifikan pada kestabilan ekonomi,” tambahnya.
Namun, Said juga mengingatkan bahwa perekonomian Indonesia tengah menghadapi tantangan, salah satunya adalah penurunan daya beli kelas menengah. Hal ini, menurutnya, bisa menjadi ancaman bagi status Indonesia sebagai negara dengan pendapatan menengah atas (upper middle income country). “Menurunnya kelas menengah dan konsumsi rumah tangga akan memberikan sumbangan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi kita,” jelas Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut.
Said juga menyoroti perlambatan ekonomi Tiongkok yang diperkirakan akan berdampak pada perekonomian Indonesia. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada 2025 hanya akan mencapai 4,5 persen, lebih rendah dari tahun 2024 yang diprediksi sebesar 4,8 persen.
“Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Indonesia. Jika perekonomian mereka melambat, maka ekspor Indonesia juga akan terkena dampaknya,” ujar Said.
Oleh karena itu, Said mendorong pemerintah untuk segera menyiapkan strategi mitigasi risiko menghadapi penurunan ekonomi global, khususnya terkait hubungan dagang dengan Tiongkok. “Pemerintah perlu mencari pasar ekspor baru sebagai pengganti jika ekspor ke Tiongkok mengalami penurunan. Diversifikasi pasar menjadi kunci menjaga stabilitas perekonomian dalam negeri,” pungkasnya.
Dengan melibatkan UMKM dalam program-program pemerintah, diharapkan dampak ganda bisa tercapai, yakni pemulihan ekonomi nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan anak.
