SURABAYAONLINE.CO – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus menunjukkan komitmennya dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program makan bergizi gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, terutama bagi UMKM di sektor makanan dan minuman.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyatakan bahwa Pemkot siap mendorong UMKM untuk berpartisipasi aktif dalam program tersebut, khususnya bagi UMKM yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Namun, bagi UMKM yang belum memiliki NIB, Eri memastikan pihaknya akan memberikan pendampingan penuh.
“UMKM yang belum memiliki NIB kami akan bantu. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Dinkopumdag) akan mendampingi proses pengurusan NIB. Setelah itu, kami akan melakukan pemantauan terhadap UMKM tersebut,” ujar Eri Cahyadi di Surabaya, Jumat (3/1/2025).
Eri menilai, program makan bergizi memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak perekonomian warga. “Kalau UMKM bergerak, maka perekonomian warga juga meningkat. Bahkan, jika diperlukan, kami siap mengalokasikan hingga Rp1 triliun untuk program ini,” tegasnya.
Meski demikian, Eri menyebut bahwa Pemkot Surabaya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan program ini. Ia berharap keterlibatan UMKM bisa segera direalisasikan seperti halnya program permakanan untuk lansia yang sebelumnya telah berjalan di Surabaya.
Namun, program permakanan untuk lansia tersebut saat ini dialihkan karena adanya aturan baru dari pemerintah pusat, termasuk batasan usia penerima manfaat. “Permakanan untuk lansia tidak bisa jalan karena aturan menteri membatasi usia penerima manfaat, yaitu 75 tahun ke atas dan hidup sendiri,” jelasnya.
Eri menegaskan bahwa Pemkot Surabaya tetap berencana membina UMKM permakanan agar siap mendukung program makan bergizi gratis ini. “Kalau uang yang kita putar hanya Rp100 miliar, maka kita tingkatkan menjadi Rp1 triliun. Kita munculkan lagi UMKM yang lainnya,” tambahnya.
Untuk memastikan kualitas program, Eri menyebut akan melibatkan beberapa Perangkat Daerah (PD) terkait. Dinas Kesehatan (Dinkes) akan bertugas memastikan standar gizi dalam makanan yang disediakan, sementara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) akan mendampingi UMKM dalam hal kebersihan dan kelayakan tempat produksi.
“Dinkes akan mendampingi terkait kualitas gizi makanan. DLH akan memastikan kebersihan dan kelayakan tempat produksi. Sedangkan Dinkopumdag akan mendampingi pengurusan NIB. Ini bentuk kolaborasi kami sambil menunggu juknis dari pemerintah pusat,” kata Eri.
Dengan kolaborasi lintas dinas ini, Pemkot Surabaya berharap program makan bergizi gratis tidak hanya meningkatkan kesehatan anak-anak sekolah, tetapi juga memberikan dorongan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM.
