SURABAYAONLINE.CO, Surabaya – Anggota DPRD Surabaya menjalani masa reses. Dalam masa reses itu anggota dewan menemukan berbagai masalah yang dialami UMKM. Salah satunya soal kemudahan permodalan. “Selama reses di 12 titik, banyak usulan warga soal UMKM,” kata anggota Komisi B DPRD Surabaya Riswanto, Jumat (3/2).
Hanya saja, lanjut dia, pihaknya lebih fokus terkait persoalan bantuan permodalan untuk pelaku UMKM. Hal ini, lanjut dia, sesuai dengan tupoksi Komisi B yang membidangi perekonomian.
Menurut dia, berbagai aspirasi masyarakat diutarakan saat reses, yakni kemudahan permodalan usaha untuk UMKM, akses komunikasi dengan Pemkot Surabaya, pelatihan dan pembinaan sekaligus pembukaan marketplace. “Jadi penjualan secara elekronik itu aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada Komisi B,” kata dia.
Akses komunikasi komunikasi yang dimaksud itu, kata Riswanto, bahwa banyak UMKM ini belum tersentuh fasilitas maupun pelatihan dari Pemkot Surabaya.
Untuk itu, Riswanto meminta agar PT Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama (BPRSAU) Persoda (Perusahaan Perseroan Daerah) memberikan bantuan permodalan secara merata untuk pengembangan UMKM.
Apalagi, Riswanto mengatakan, BPRSAU Perseroda ini akan mendapatkan penyertaan modal sekitar Rp 60 miliar dari Pemkot Surabaya. “Harapan kami penyertaan modal itu dapat mengakomodir kepentingan UMKM di Kota Surabaya,” kata dia.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya mengatakan, BPRSAU Persoda akan menjadi tulang punggungnya untuk memberikan pinjaman kepada UMKM. “Anggaran Pemkot Surabaya di 2023 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017, maka 40 persennya akan dikerjakan oleh UMKM-nya Kota Surabaya,” ujar Cak Eri, panggilan lekatnya.
Cak Eri memastikan, UMKM di Surabaya akan digerakkan untuk membutuhkan pinjaman modal dengan bunga ringan. “Pemkot dengan DPRD memaksimalkan pinjaman itu untuk UMKM dengan bunga rendah, sehingga bisa menggerakkan ekonomi di kota Surabaya,” kata dia.(*)
