Pajak Karbon dan Solusi Alternatifnya

Catatan oleh Ir. Muhammad Rudiansyah

 

SURABAYAONLINE.CO – Pemerintah akan mengenakan pajak karbon pada tahun depan. Hal ini tertuang di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, aturan itu memuat subjek pajak karbon adalah orang pribadi atau badan yang membeli barang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon.

Menurutnya, aturan ini dibuat karena Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca sebanyak 26 persen pada 2021 dan 29 persen pada 2030.

Sri Mulyani menyebut, Indonesia sangat rentan terhadap perubahan iklim yang mengakibatkan kerugian cukup besar setiap tahunnya.

Hal ini menarik untuk dibahas lebih dalam dari sisi gaya hidup masyarakat Indonesia, khususnya di kota besar seperti Surabaya, mengingat pajak karbon ini akan membuka pintu-pintu baru kesempatan masyarakat untuk berkontribusi mengurangi emisi serta menghemat pengeluaran dengan cara mengurangi penggunaan moda transportasi bbm, khususnya menggunakan kendaraan pribadi.

Seperti yang telah dimuat dalam artikel Surabaya Future minggu lalu, pajak karbon ini memperkuat argumen di mana masyarakat memiliki pilihan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Misalnya, dengan adanya pajak karbon ini, masyarakat bisa mulai menggunakan moda transportasi umum yang notabene lebih efektif dan efisien.

Contohnya, naik bus kota yang muat 60 orang akan jauh lebih efisien daripada 60 orang tersebut menggunakan kendaraan pribadi masing-masing, roda dua maupun roda empat. Emisi karbon yang dihasilkan satu bus kota, jelas lebih rendah daripada emisi yang dikeluarkan oleh 60 kendaraan pribadi.

Namun hal ini juga bisa diakali dengan menggunakan kendaraan pribadi yang berkekuatan manusia. Sepeda misalnya, gerakan bike to work sudah sangat lama masuk dan diaplikasikan di Indonesia. Perjalanan menuju tempat kerja dilakukakn dengan bersepeda, selain bermanfaat menyehatkan diri sendiri, tentunya juga bisa mengurangi emisi karbon daripada menggunakan motor ataupun mobil.

Selain itu berjalan kaki juga merupakan alternatif lain yang tak kalah menarik. Ambil contoh di Jepang, masyarakatnya sangat suka berjalan kaki dan menggunakan transportasi umum untuk menuju dan pulang dari kantor. Tentu hal ini sangat bergantung dengan letak properti tempat tinggal mereka. Jika tidak terlalu jauh dari tempat bekerja, memang berjalan kaki merupakan pilihan yang paling masuk akal bukan?

Jika mereka memilih untuk tinggal di tengah kota yang dekat dengan tempat kerja mereka, mereka dapat pergi menuju tempat kerja dengan berjalan kaki. Hal ini juga ditunjang dengan bagaimana di beberapa kota besar seperti Surabaya, trotoar bagi pejalan kaki sudah dibangun untuk membuat pejalan menjadi nyaman. Trotoar yang lebar serta diatapi oleh pohon-pohon rimbun yang membuat perjalanan menjadi menyenangkan.

Namun memang hal ini datang dengan kekurangan. Salah satunya adalah bagaimana harga properti di tengah kota menjadi semakin sulit dijangkau apalagi bagi pekerja muda yang baru akan memulai kehidupan sebagai pegawai kantoran dan baru lulus pendidikan. Selain itu biaya hidup di pusat kota juga pasti lebih tinggi daripada hidup di pinggiran.

Pilihan yang kedua adalah tinggal di pinggiran kota, misalnya jika pekerja tersebut bekerja di Surabaya, ia bisa memilih untuk tinggal di pinggiran seperti di daerah Waru, Sidoarjo, maupun Gresik yang jaraknya tidak lebih dari 30 Km.

Jika mereka memilih opsi ini, mereka bisa menghindari kemacetan dengan bersepeda menuju tempat kerja mereka atau menggunakan alat transportasi umum. Dengan catatan, jarak optimal minimum bersepeda agar seseorang memperoleh manfaat maksimal dari bersepeda adalah 30 Km. Apalagi dengan tren bersepeda saat pandemi yang mengalami pertumbuhan secara signifikan, masyarakat pasti sudah sedikit terbiasa untuk bersepeda dengan jarak tempuh yang agak panjang.

Ambil contoh lagi dari Jepang, misalnya saja seseorang hidup dan tinggal di Chiba, Prefektur tetangga Tokyo yang jaraknya sekitar 40km. Harga properti di Chiba tentu tidak semahal di Tokyo. Namun mereka bisa mensiasati dengan berjalan kaki 10 menit menuju stasiun lalu naik kereta sekita setengah jam menuju stasiun terdekat dengan kantornya, lalu berjalan kaki menuju kantornya di Shibuya. Hal ini sudah menjadi lumrah di negeri matahari terbit itu. Selain menjadi lebih sehat, biaya hidup di pinggiran juga tidak semahal di pusat kota. Meskipun, para pekerja ini harus berangkat paling tidak satu hingga dua jam sebelum jam masuk kerja mereka.

Tentu semua ini merupakan pilihan masing-masing individu. Dan tentunya kesadaran publik akan emisi dan dampaknya bagi lingkungan juga sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Opsi-opsi tersebut juga bisa dilakukan dengan sangat efektif jika dan hanya jika Pemerintah Indonesia memperbaiki sistem transportasi umum. Mulai saja dulu dari satu kota, pilih satu kota tersebut sebagai pilot project sistem baru ini. Dari sana, maka kota-kota besar lain dapat belajar untuk menerapkannya di kota tersebut.

Surabaya sendiri pun sebenarnya mampu mengaplikasikan apa yang sudah dibahas tadi, banyak masyarakat yang bekerja di tengah kota Surabaya hidup di daerah pinggiran seperti di Sidoarjo dan Gresik. Tinggal bagaimana Pemkot meningkatkan kualitas moda transportasi umum yang dikelolanya sehingga ke mana-mana menggunakan transportasi umum terlihat lebih keren dan lebih bertanggung jawab daripada menggunakan kendaraan pribadi.

 

Editor dan opini : Fahmi Alfian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *