Oknum Kepala Desa Diduga Melakukan Pungli Kepada Warganya Saat Urus Surat Cerai

SURABAYAONLINE.CO, Sumenep– Seoranga Oknom Kepala Desa Prambanan, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep, Mudara, Jawa Timur, diduga melakukan pemungutan liar (pungli) terhadap warganya saat dalam proses urus surat penceraian.

Berdasarkan keterengan korban inisial YS (32) salah satu warga Desa Prambanan, yang kala itu melakukan proses penceraian, mengaku dimintai sejumlah uang untuk biaya proses percerain dan berjanji akan membantu sampai keluarnya surat cerai.

Nemun, ibarat jatuh sudah tertimpa tangga pula YS (32) selang kurang lebih satu tahun, dirinya belum mengetahui sejauh mana proses perceraian nya. Bahkan hingga kini dirinya tidak mendapatkan pemanggilan apapun dari Pengadilan Agama (PA)

“Saya tidak tau, cuma saya pasrah sama Pak Kades dulunya,” Teranya Selasa (7/4/2021).

Lebih lanjut ia warga yang menolak disebut nama panjangnya ini, merinci biaya yang sudah ia kekuarkan, pertama dirinya mengeluarkan sebesar Rp 7 juta rupiah kepada oknum Kepala Desa tersebut, tak lama kemudian ada seseorang datang kepada YS (32) mengaku suruhan dari oknum Kades meminta penambahan sebesar 2 juta rupiah. Korban YS kemudian langsung memberikan uang tersebut, kepada oknum Kades. Bahkan ia mengaku memberikan 2 juta 500 ribu rupiah

Atas kejadian yang dialami YS mengatakan, nenyesal sudah mempercayai proses perceraiannya terhadap onum Kades tersebut, “Kata Pak Kades, ia yang mau mengurus laporan itu (Penceraian, red) makanya saya kasih dia langsung, kalau tau kayak gini, saya tidak akan kasih sama Pak Kades,” tuturnya.

Sementara itu, saat mau dikonfirmasi Kepala Desa Prambanan, Mariani ia tidak mau memberikan komentar banyak terhadap proses penceraian warganya (YS), bahkan ia meminta untuk menanyakan kepada orang suruhannya (SL) yang mengurus penceraian YS.

“Silahkan tanyakan sama SL, karena dia yang saya suruh,” singkatnya.

Selain itu, saat dikonfimasi terpisah Panitera Muda PA Sumenep, HM Arifin mengatakan, bahwa sejauh ini, pihaknya sudah bekerja sesuai aturan yang ada, bahkan biaya panja perkara untuk melakukan penceraian semua sudah tertera didalam kebijakan dan ketentuannya Pengadilan Agama (PA). Misalnya kata dia, dalam Kepulauan biaya kurang lebih 3 juta 500, semua tergantung radius terkait dengan pembiayaan.

“Saya harap masyarakat lebih hati-hati, jangan mau dibodoh-bodohi, makanya kalau mau daftar perkara langsung datang sendiri, jangan memakai perantara, takut ada yang berkepentingan untuk memperoleh keuntungan,” himbaunya. Thofu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *