Petani Tambak Di Pantai Utara Lamongan Keluhkan Banyaknya Perijinan ke Menteri KKP

SURABAYAONLINE.CO-Para petambak di pantai utara Kabupaten Lamongan mengeluh mengenai perijinan yang harus dipenuhi para petambak, khususnya petambak budidaya ikan kerapu, udang vanami, ikan kakap bakau. Keluhan ini disampaikan disela-sela dialog dengan Menteri KKP Edy Prabowo dalam kunjungan kerja di Kampung Kerapu, Desa Labuhan, Kecamatan Berondong, Kabupaten Lamongan Rabu (8/7 ). Selain dialog dengan Menteri KKP hadir  Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Lamongan Fadeli serta staf khusus Presiden bidang Infrastruktur Ali Muchtar Ngabalin

Mas’udi AM ketua Aliansi Petani Tambak Pantai Utara (AL-PATARA) yang baru saja di bentuk sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi para petambak di Pantai utara Lamongan menyampaikan dalam dialog dengan Menteri KKP bahwa ada 21 perijinan yang harus dipenuhi oleh para Petambak di antaranya SIUP (surat izin usaha perikanan), Surat Izin Penggunaan Air Permukaan (SIPAP) dan surat Izin Pemanfaatan Air Laut (SIPA) dan izin-izin lainnya yang menjerat petani tambak di pantai utara kabupaten lamongan.

Mas’ud  menjelaskan bahwa para petambak kebingungan dengan perijinan-perijinan yang harus dibuat, karena selama ini tidak ada masalah dengan usaha budidaya ikan kerapu, udang vanami, bandeng dan lainnya. Mereka tidak tahu maksud dan tujuan dari perijinan tersebut, bagaimana proses perijinannya. Selama ini belum ada sosialisasi mengenai perijinan-perijianan yang harus di penuhi oleh Petambak budidaya. Petani semakin kebingan dan khawatir keberlanjutan usaha mereka, ketika ada panggilan dari kepolisian terkait pelanggaran atas Izin pemanfaatan air permukan dan izin pemanfatan air laut.

“Kalau para petambak tidak boleh menggunakan air laut bendung saja air laut tersebut supaya tidak masuk dalam petak-petak tambak kami” kata Mas’ud

“Ada beberapa petambak di Desa Labuhan, Brengkok, Kecamatan Brondong dan di desa Kandang Semangkon salah satunya adalah saya sebagai petambak budidaya ikan kerapu dipanggil oleh Direktorat Kriminal Khusus, unit IV Tipidter Polda Jawa Timur atas dugaan pelanggaran tindak pidana perikanan dan atau pemanfaatan sumber daya air dan atau pengelolaan wilayah peisir dan pulau-pulau kecil” kata Mas’ud ketika berdialog dengan menteri KKP.

Selain berurusan dengan Direktorat Kriminal Khusus, unit IV Tipidter Polda Jawa Timur para petambak di kawasan Pantura Kabupaten lamongan sering berurusan dengan Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kasubdit GAKKUM. Mereka dimintai ketarangan atas dugaan perkara tindak pidana pembudidayaan di bidang perikanan tampa dokumen yang sah sebagaimana dimaksud dalam UU No 31 th 2004 dan atau UU No 32 th 2009 tentang perlindungan dan pemanfaatan lingungan hidup.

Oleh karena itu para petambak di pantai utara Lamongan yang tergabung dalam Aliansi Petani Tambak Pantai Utara (AL-PATARA) yang didampingi oleh Aliansi Petani Indonesia Jawa Timur, sebagimana yang disampaikan oleh Mas’udi selaku ketua ALPATARA mewakili para petambak di Pantai utara Lamongan menyampaikan kepada Menteri KKP agar perijinan bagi petani tambak budidaya yang di kelola oleh masyarakat lokal disederhanakan dan dipermudah, meminta agar melakukan perlindungan dan permberdayaan bagi para petambak, meminta perizinan seperti SIPA, SIPAP dan izin mengenai pembuangan limbah bagi petambak dan izin-izin lainnya yang tidak mampu dilakukan oleh petambak dan menjerat mereka agar dihapus.

“Izin-izin yang tidak mampu dipenuhi oleh petambak akan menjerat kami semua yang berdampak pada keberlangsungan usaha budidaya ikan di Lamongan”

Ketika dikonfirmasi mengapa izin-izin yang menjerat petambak harus dihapus, Mas’ud mengatakan, “kalau kami tidak mampu memenuhi izin-izin yang ditetapkan oleh pemerintah kami akan kena pidana. Selanjutnya para petambak tidak bisa lagi atau takut menjalankan usaha budidaya lagi, maka lebih baik kami semua jadi TKI dan TKW saja”.

“Mengingat usaha budidaya ikan bagi para petambak adalah satu-satunya mata pencaharian yang bisa dilakukan di tempat kami semua” Lanjut Mas’ud.

Menangapi keluhan para petambak, menteri KKP berjanji akan menyederhanakan perijinan bagi petambak budidaya, meminta kepada seluruh jajaranya dan dinas kelautan dan perikanan untuk membantu kesullitan para petani.

Sementara menanggapi keluhan petambak mengenai pemanggilan beberapa petambak oleh pihak kepolisian, Edy Prabowo, Menteri KKP mengatakan, “saya Menteri KKP meminta kepada jajaran kepolisian agar tidak melakukan pendekatan pidana kepada para petambak”.

“Saya meminta pihak kepolisian lebih mengedepankan pendekatan kemanusian dan pembinaan dalam rangka melakukan tindakan preventif supaya petambak tidak melanggar peraturan yang ada”.

Kementerian KKP dan KAPOLRI sudah sepakat bahwa harus mengedepankan aspek kemanusian dalam menghadapi pelanggaran yang dilakukan oleh para petambak budidaya dalam mejalankan aktifitas usahanya.(*)