SURABAYAONLINE.CO, Sidoarjo– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo tengah merancang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 dengan visi Sidoarjo maju, sejahtera, dan berkarakter. Dalam upaya memastikan kebijakan yang tepat sasaran, Bappeda Sidoarjo menggelar Forum Konsultasi Publik, membuka ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam penyusunan program prioritas, Selasa (11/2/2025).
Plt Bupati Sidoarjo H. Subandi, SH, MKn menegaskan bahwa RKPD Sidoarjo akan selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur. Beberapa poin strategis dalam RKPD 2026 antara lain; Pertama, penguatan SDM melalui peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Kedua, pengentasan kemiskinan dengan fokus pada kelompok yang membutuhkan layanan kesejahteraan sosial (PPKS), ketiga, pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis pengelolaan potensi lokal, sektor pertanian, perikanan, perdagangan, dan industri.
Kemudian, keempat, tata kelola pemerintahan yang bersih, adaptif, serta didukung aparatur yang profesional dan tanggap. Kelima, membangunan infrastruktur ramah lingkungan dan tangguh terhadap bencana.
“Forum konsultasi publik ini sangat penting sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam perumusan kebijakan pembangunan,” ujar Subandi. Ia berharap masukan dari berbagai elemen masyarakat dapat memperkaya perencanaan RKPD 2026 agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdillah Nasih menekankan empat isu utama yang harus menjadi perhatian dalam RKPD 2026; pertama, penanganan banjir melalui optimalisasi drainase, regulasi tata ruang, serta penerapan teknologi mitigasi risiko genangan. Kedua, pengelolaan sampah berbasis 3R (reduce, reuse, recycle) dengan penguatan infrastruktur pengolahan sampah dan regulasi yang lebih ketat.
Kemudian, Ketiga, perbaikan fasilitas sekolah dengan rehabilitasi sarana-prasarana yang rusak guna menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Keempat, digitalisasi dan peran Gen-Z, dengan optimalisasi layanan berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, serta partisipasi generasi muda dalam pembangunan.
“Kita harus mengubah mindset bahwa Sidoarjo hanya kota penyangga. Sidoarjo punya potensi menjadi kota internasional,” ujar Abdillah Nasih. Ia juga menyoroti pentingnya implementasi Perda Penyandang Disabilitas serta penguatan program Satu Desa Satu Duta Wisata untuk mendukung sektor pariwisata dan edukasi berbasis outdoor learning (ODL).
Sebagai penutup, Abdillah Nasih menegaskan bahwa DPRD siap mendukung kebijakan pembangunan yang berpihak kepada rakyat, dengan mengedepankan pendekatan cooperation, collaboration, and participation (CCP) agar pembangunan Sidoarjo lebih berkelanjutan.
Dengan berbagai masukan dari DPRD dan masyarakat, RKPD 2026 diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan pembangunan di Sidoarjo. Melalui strategi yang inklusif dan inovatif, Sidoarjo siap melangkah menuju kota yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi.
