SURABAYAONLINE.CO – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak menyatakan kepimpinan Gubernur, Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur, Emil Elestianto Dardak selama tiga tahun berjalan On The Track.
“Di tengah situasi yang kurang beruntung karena pandemi Covid-19, Ibu Khofifah dan Pak Emil Dardak sudah berusaha lebih baik dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan,”kata politikus fraksi Partai Golkar saat dikonfirmasi Selasa (15/2/2022).
Capaian kinerja bagus Pemprov Jatim itu, lanjut Sahat bisa dilihat dari adanya percepatan pertumbuhan ekonomi yang masih diatas rata-rata provinsi di pulau Jawa. “Bahkan Pendapatan Asli Daerah Jatim tahun kemarin tercatat di atas 100 persen. Artinya apa? pemulihan ekonomi Jatim tidak mengalami kendala,” jelas Sahat Tua Simanjuntak.
Ke depan, ia berharap Covid-19 terus melandai serta perekonomian Jatim cepat bangkit dan terus membaik. Ia mengakui di tengah situasi yang sulit, belum semua janji-janji kampaye Khofifah-Emil yang diterjemahkan dalam visi dan misi melalui program Nawa Bhakti Satya terealisasi.
Namun Sahat memberikan pandangan ruang bahwa perwujudan Nawa Bhakti Satya itu bisa disinergikan dengan wilayah peran legislatif. Sebab DPRD Jatim memiliki banyak program yang merupakan hasil jaring aspirasi masyarakat.
“Itu kita harapkan juga bisa sinergi. Sebab pemerintah daerah provinsi itu DPRD dan Gubernur, jadi tak ada program gubernur sendiri dan program DPRD sendiri karena Nawa bhakti Satya itu sudah ditetapkan menjadi RPJMD sehingga menjadi program bersama Gubernur dan DPRD,” bebernya.
“Kalau ada hal-hal yang belum terselesaikan di dalam program Nawa Bhakti Satya, bilamana itu bisa diisi dari teman-teman yang dari Dewan. Saya pikir kita harus sinergi bersama,” imbuhnya.
Khusus menyangkut reformasi birokrasi di lingkup Pemprov, Sahat kembali menegaskan bahwa persoalan birokrasi itu sepenuhnya menjadi kewenangan eksekutif. Tugas legislatif hanyalah melakukan pengawasan serta memberikan masukan agar reformasi birokrasi berjalan linier dan tidak menimbulkan gejolak.
“Saya pikir apa yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini masih on the track, masih sesuai apa yang kita harapkan. Buktinya, Desember kemarin pemerintah provinsi bisa melakukan pelantikan sekian ribu, baik eselon IV dan III. Artinya, tidak ada masalah semua baik-baik saja,” jelas Sahat.
Begitu juga menyangkut posisi Pejabat (PJ) Sekdaprov Jatim, kata Sahat Tua Simanjuntak itu sepenuhnya menjadi kewenangan gubernur. Bahkan, bilamana masih dibutuhkan, gubernur juga memiliki kewenangan memperpanjang masa jabatan Pj Sekdaprov Jatim.
“Setahu saya masih dalam proses assesment untuk penentuan calon Sekda. Panselnya juga sudah terbentuk dan lagi berproses. Soal memilih seorang sekretaris itu kan yang harus conect, linear dengan gubernur maupun dengan DPRD Jatim,” pungkasnya.