Jika Diloloskan Bacakades Mantan Napi Korupsi Akan Mengingkari Spirit Pemberantasan Korupsi

SURABAYAONLINE.CO, Sumenep– Munculnya salah satu Bakal Calon Kepala Desa (Bacakades) mantan narapidana tindak pidana korupsi di Desa Poteran, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep  disoroti oleh pengamat hukum

Menurut pengamat hukum Syafrawi SH  mengatakan, jika Bacakades yang bersangkutan diloloskan hingga penyelenggaraan pemilihan, secara nilai hal itu akan mengingkari spirit pemberantasan korupsi.

Kata dia, korupsi sebagai kejahatan luar biasa haruslah menjadi musuh bersama. Untuk itu diperlukan langkah-langkah pencegahan sejak awal utamanya didalam mekanisme penjaringan pemimpin baik ditingkat nasional, daerah maupun ditingkatan desa

“Dibutuhkan integritas didalam memimpin  Pemerintahan Desa. Maka diperlukan langkah preventif sejak awal untuk mengemilinasi penyalahgunaan kewenangan, nantinya” katanya. Senin 03/05/2021

Didalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tengang desa, dalam pasal 24 penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus berdasarkan akuntabilitas, proporsional, partisipatif, tertib kepentingan umum tentu hal itu hanya bisa dilakukan oleh pemimpin berintegritas. Untuk itu momentum Pilkades serentak di Desa Poteran ini harus jadi momentum bagu masyarakat setempat, untuk menemukan sosok pemimpin yang berintegritas sehingga dapat melayani masyarakat dengan baik

“Dibutuhkan pemimpin yang jujur, agar bisa menyelenggaran Pemerintahan Desa yang baik,” jelasnya

Sedangkan mantan Kepala Desa yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi melalui pengadilan. Secara aturan sudah diberhentikan oleh Bupati/ Wali Kota jika mengacu kedalam UU Nomer 6 tahun 2014 pasal 43

“Tentu bagi mantan Kepala Desa yang pernah terjerat tindak pidana korupsi integritasnya harus dipertanyakan,” tandasnya

Seperti di ketahui, salah satu Bacakades Des Poteran, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep saat menjabat Kepala Desa berdasarkan putusan pengadilan Nomor: 01/Pid.sus/TPK/2017/PN.Sby dalam amar putusan yang berangkutan di putus bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan pidana kurungan selama 2 tahun denda 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan uang pengganti sebesar 206.100.604 (Dua Ratus Enam Juta Seratus Ribu Enam Ratus Rupiah)

“Memutus menyatakan terdakwah terbukti secarah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut, sebagaimana didakwah dalam dakwaan Subsider,” Bunyi amar putusan

Mantan Kepala Desa Poteran tersebut,  didakwah secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 3 junto pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagai mana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dengan acaman paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun

Ketua Panitia pemilihan Kepala Desa membenarkan bahwa ada salah satu Bacakades mantan nara pidana tindak korupsi. Namun secara syarat administrasi yang beraangkutan tidak melanggar

“Berdasarkan putusan Pengadilan Negri (PN) Surabaya nomor 91/Pid.Sus/TPK/2007/PN Sby dengan pidana penjara selama dua tahun di Rumah Tahanan Kelas IIB Sumenep,” kata Ketua Panitia Pilkades Poteran, Kecamatan Talango Hadi Murtada, Kamis (21/4/2021).

Jika mengacu kedalam Perbub Sumenep Nomor 15 tahun 2021 tentang pencolanan, pemilhan, pengakatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa pada pasal 26 ayat 2 huruf d syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf setiap Bacakades, bagi mantan harus “membuat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diacam dengan pidana penjara 5 tahun dan 5 tahun telah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana, serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang,”

Menurut Syafrawi dalam pasal tersebut  ada batas waktu bagi mantan napi tindak pidana yakni 5 tahun setelah menyelesaikan masa tahanan. Apalagi dilihat secara ancaman dalam dakwaan jaksa ancamannya cukup tinggi yakni selama 1 sampai 20 tahun, dan yang bersangkutan belum genap 5 tahun pasca dari penjara

Ia juga berpendapat dalam Perbub tersebut, tidak menjelaskan perbedaan pidana umum dan pidana khusus. Sedangkan tindak pidana korupsi merupaka pidana khusus, atau kejahatan luar biasa, “Agar tidak mengurangi semangat pemberantasan korupsi yang bersangkutan harusnya, mengumumkan kepada publik. Ingat Korupsi itu ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa dan bukan pidana biasa,” jelasnya

Sebagai acuan dan pertimbangan, Mahkamah Konstitusi dalam semangatnya melakukan pemberantasan korupsi, mengabulkan permohonan organisasi sipil dengan mengeluarkan  Putusan no. 56/PUU-XVII/2019 menyatakam, “Mantan terpidana korupsi diharuskan menunggu hingga 5 tahun setelah keluar dari penjara, baru kemudian diperbolehkan untuk maju sebagai kepala daerah.”

KPU juga mengelurakan Pelarangan mantan napi korupsi sebagaimana diatur didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1 tahun 2020. Thofu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *