Acara Pernikahan Putra Ketua Banggar DPR RI, Kinerja Polres dan Tim Satgas Covid-19 Sumenep Jadi Sorotan

SURABAYAONLINE.CO, Sumenep– Wakabid Hukum dan HAM DPD KNPI Jatim menyoroti kinerja Kapolres dan Satgas Covid-19 Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur terkait acara pernikahan putra dari Ketua Badan Anggaran DPR RI yang mengundang kerumunan.

Pasalnya diduga tidak ada tindakan apapun yang diambil pihak kepolisian dan Satgas Covid-19 atas kegiatan tersebut. Pihaknya juga meminta kepada Presiden dan Kemendagri RI wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Polres dan Tim Satgas Covid-19 Sumenep.

Acara pada 13-14 Maret 2021 kemaren di Jl A Yani Pajagalan Kota Sumenep kemaren itu, mengundang ratusan bahkan ribuan orang lintas kabupaten dan lintas provinsi, mulai dari kalangan masyarakat biasa sampai pejabat negara.

Bahkan terlihat beberapa akses jalan ditutup akibat acara tersebut dan beberapa ruas jalan di daerah lokasi acara bahkan disulap jadi gedung hajatan.

Pihaknya menyampaikan, Kapolres Sumenep pada 10 Maret 2021 3 hari yang lalu, memberikan pernyataan tidak akan memberikan ijin kegiatan yang mengundang terjadinya kerumunan dan meminta masyarakat untuk tetap disiplin melaksanakan prokes Covid-19.

“Berarti hanya masyarakat yang diminta disiplin sementara para oknum pejabat tidak termasuk,” kata Nur Faisal saat diwawancarai, Senin (15/3/2021).

Nur Faisal juga mengingatkan, jangan sampai supremasi hukum dicederai oleh perbuatan dan kedudukan para oknum yang bisa-bisa menjadikan rakyat hilang kepercayaannya pada Negara dan hukum yang berlaku di Indonesia khususnya di Kabupaten Sumenep.

“Jangan salahkan Rakyat jika hilang kepercayaannya terhadap hukum negara. Jika prilaku para pejabat negara itu sendiri yang menjadi penyebab hilangnya kepercayaan terhadap hukum negara itu sendiri,” ungkapnya.

Lebih jauh Faizal mengatakan, negara jangan terkesan setengah hati didalam penanggulan Covid-19. Karena situasi pandemi Covid-19 sudah menyebabkan penderitaan pada bangsa dan negara secara politik, ekonomi dan sosial. Bahkan negara mengalami Resesi ekonomi karena Covid-19 dan masyarakat yang terdampak langsung oleh Covid-19. Jangan sampai karena pejabat negara kemudian memberi contoh yang tidak baik dan menodai nilai-nilai keadilan

“Semua orang memiliki kesamaan derajat dimuka hukum. Kami meminta Kapolres Sumenep dan satgas Covid-19 Kabupaten Sumenep bisa mempertanggung jawabkan hal tersebut kepada publik dan kami minta Kapolda Jatim dan Kapolri. Untuk melakukan evaluasi dan investigatif yang transparan pada jajaran Polres Sumenep,” paparnya.

Dikarenakan kegiatan atau lokasi acara hajatan tersebut berada di wilayah Hukum Polres Sumenep. Kami mengkonfirmasi Kasubbag Humas Polres Sumenep, AKP Widiarti saat dihubungi melalui via WhatsApp mau ditemui di ruangannya, ia mengaku masih rapat. Pihaknya juga mengatakan konfirmasi melalui via chat WhatsApp saja.

Saat disoal bagaimana tanggapan Polres Sumenep terkait acara hajatan Ketua Banggar DPR RI yang mengundang kerumunan. Ia menjawab masih menunggu petunjuk dari atasannya.

“Kita masih menunggu petunjuk Mas. Menunggu jukrah dari Polda maupun mabes,” tandasnya.

Hukum Tajam Ke Bawah Tumpul Ke Atas

Situasi yang terjadi menurut Nur Faizal akan menguatkan anggapan umum yang saat ini tumbuh di masyarakat yaitu hukum tajam ke bawah dan tumpul keatas. Padahal kata dia, dalam penegakan supremasi hukum, pemerintah harus bertindak secara egaliter tanpa perlu melihat posisi ataupun jabatan

“Inilah yang menjadi kehawatiran publik bahwa hukum hanya tajam kebawah tapi tumpul ke atas,? sungguh kenyataan ini tidak sesuai dengan azas hukum aqulity before the law,” kata Nur Faisal saat diwawancarai, Senin (15/3/2021).

Pada beberapa waktu lalu, Nining Elitos Ketua Umum Pengurus Pusat Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) disangka melanggar Pasal 169 KUHP dan/atau Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal 216 KUHP dan/atau Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena dianggap memicu kerumunan dalam demonstrasi Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret lalu

Padahal kala itu KASBI bersama organisasi-organisasi lain nya mengisi momentum tahunan IWD 2021dengan menggelar demonstrasi guna menyampaikan aspirasi yang sudah dilindungi oleh Undang-undang dan menyerukan agar semua pekerja perempuan tetap berjuang, melawan segala bentuk kebijakan yang menindas

Namun situasinya berbanding terbalik, ketika penyelenggara negara yang melakukan kegiatan dan memicu keramaian misalnya hajatan putra Ketua Banggar DPR RI di Kabupaten Sumenep 13-14 Maret 2021, dengan mengundang banyak orang. Harusnya dilakukan penindakan oleh Kepolisian dan Satgas Covid-19 setempat

Dalam kasus Nining Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati seperti di kutip dari tirto.id menilai pemanggilan tersebut merupakan sesuatu tindakan diskriminatif. Di satu sisi Nining dipanggil, tapi di sisi lain Presiden Republik Indonesia yang juga memicu kerumunan saat berkunjung ke Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT), beberapa waktu lalu diabaikan. “Jika laporan Nining dilanjutkan, maka laporan Jokowi juga dilanjutkan,” katanya.

Lebih jauh Asfin memandang kasus tersebut, merupakan bukti nyata merosotnya indeks demokrasi kita.Thofu