Pimpinan DPRD Gresik: Bupati Harus Kembalikan Jabatan Sekda kepada Andhy Hendro Wijaya

SURABAYAONLINE.CO, GRESIK – Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim mengingatkan Bupati Sambari Halim Radianto, agar segera mengembalikan jabatan Andhy Hendro Wijaya sebagai Sekretais Daerah (Sekda), setelah diputus bebas Mahkamah Agung (MA) yang memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).

Meski begitu, tambah Ketua DPD Golkar ini, pengambalian jabatan Andhy sebagai sekda harus disertai bukti fisik salinan putusan MA.

‘Pertanyaannya sekarang adalah, apakah bupati atau wabup yang sekarang memimpin Pemkab Gresik, sudah memegang fisik salinan putusan?,” tanya politikus yang karib disapa Anha ini.

Anha menjelaskan mekanisme, pengangkatan kembali Andhy sebagai sekda. Antara lain, bupati atau wakil bupati harus mencabut SK pemberhentian dan penonaktifan sementara Andhy dari PNS dan Sekda Gresik. “Setelah itu, bupati atau wabup mengeluarkan SK baru,” terangnya.

Terkait adanya pro kontra bupati atau wakil bupati tak boleh membuat kebijakan strategis 6 bulan pra atau pasca Pilkada 2020, Nurhamim menegaskan kalau larangan itu bukan harga mati.

Sebab kepala daerah atau wakil kepala daerah itu, diberikan ruang untuk melakukan kebijakan strategis di jeda waktu yang ditentukan.

“Seperti mengisi kekosongan, dengan izin Mendagari. Itu bisa. Jadi, logikanya kalau untuk pengembalian Andhy menjadi Sekda Gresik, bupati atau wakil bupati tak mungkin tak izin dulu ke Mendagri kalau prosedurnya seperti itu,” bebernya.

Anha menegaskan, mengembalikan Andhy ke jabatan Sekda Gresik adalah perintah pengadilan, dan perintah perundang-undangan yang harus direalisasikan oleh Bupati atau Wakil Bupati Gresik.

‘Termasuk merehabilitasi dan mengembalikan hak seseorang sebagai mana kaidah asas praduga tak bersalah,” pungkasnya seraya mengutip Pasal 1 angka 23 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang mengatur tentang rehabilitasi dan ganti rugi. (adv/san)