SURABAYAONLINE.CO – Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo, Bambang Pujianto, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa program Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dijalankan oleh Perum Bulog berjalan lancar di wilayah Sidoarjo. Program nasional ini merupakan langkah konkret pemerintah untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
“Untuk di Kabupaten Sidoarjo, penyebaran beras SPHP sudah dilakukan merata, mulai dari tiap kecamatan hingga ke desa-desa. Distribusinya berjalan normal dan sesuai dengan sasaran,” ujar Bambang, Senin (13/10/2025).
Beras SPHP merupakan beras yang berasal dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola langsung oleh Perum Bulog. Tujuan utama program ini adalah untuk memastikan masyarakat tetap dapat membeli beras berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar umum.
Program ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali harga, tetapi juga sebagai jaring pengaman sosial ketika harga beras di pasar mulai naik akibat fluktuasi pasokan.
Beras SPHP disalurkan melalui berbagai saluran distribusi resmi, antara lain ritel modern dan minimarket yang bekerja sama dengan Bulog, pasar tradisional di seluruh kecamatan, operasi pasar langsung, kios pangan binaan pemerintah, serta Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar oleh pemerintah daerah.
Dengan berbagai jalur tersebut, masyarakat di Sidoarjo kini bisa memperoleh beras SPHP dengan lebih mudah, tanpa harus khawatir terhadap kenaikan harga di pasar umum.
Pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras SPHP berdasarkan zona wilayah, guna menyesuaikan dengan biaya logistik dan distribusi di masing-masing daerah. Berdasarkan data resmi, harga beras SPHP 2025 adalah sebagai berikut:
• Zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, Sulawesi): Rp12.500/kg (beberapa sumber mencatat Rp10.900/kg)
• Zona 2 (Sumatera, NTT, Kalimantan): Rp13.100/kg (beberapa sumber mencatat Rp11.500/kg)
• Zona 3 (Maluku, Papua): Rp13.500/kg (beberapa sumber mencatat Rp11.800/kg)
Untuk wilayah Sidoarjo yang termasuk Zona 1, harga beras SPHP dipatok sekitar Rp12.500 per kilogram. Harga ini jauh lebih rendah dibandingkan harga beras premium di pasaran yang dapat mencapai Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Dengan demikian, SPHP menjadi solusi nyata bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok tanpa membebani ekonomi rumah tangga.
Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Bambang Pujianto, menilai program SPHP merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Menurutnya, stabilitas pasokan dan harga beras harus menjadi prioritas utama karena beras adalah kebutuhan pokok seluruh lapisan masyarakat.
“SPHP bukan sekadar program subsidi harga. Ini adalah instrumen strategis untuk menahan gejolak ekonomi akibat fluktuasi harga pangan. Dengan SPHP, masyarakat tidak perlu khawatir jika harga beras di pasar naik karena mereka tetap bisa membeli dengan harga stabil,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara Bulog, pemerintah daerah, dan aparat desa untuk memastikan beras SPHP tersalurkan tepat sasaran. Pengawasan di lapangan pun harus diperketat agar tidak terjadi penyelewengan atau praktik penimbunan yang bisa mengganggu stabilitas harga.
Cara Mendapatkan Beras SPHP di Sidoarjo
Masyarakat yang ingin mendapatkan beras SPHP dapat membelinya melalui:
1. Pengecer di pasar tradisional, seperti Pasar Larangan, Pasar Buduran, dan Pasar Krian.
2. Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih yang bekerja sama dengan Bulog.
3. Kios Pangan Binaan Pemerintah di bawah koordinasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo.
4. Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar secara berkala di tiap kecamatan.
Melalui empat jalur distribusi ini, pemerintah ingin memastikan bahwa akses terhadap beras murah dan berkualitas dapat dirasakan oleh masyarakat hingga ke tingkat desa. Bahkan, sejumlah desa di Sidoarjo seperti Sedati, Tulangan, dan Waru telah melaporkan stok beras SPHP yang cukup hingga akhir tahun 2025.
Tujuan Utama Program SPHP 2025
Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras 2025 diluncurkan pada Juli 2025 sebagai bagian dari strategi nasional pengendalian inflasi dan ketahanan pangan. Ada empat tujuan utama dari program ini:
1. Menjaga harga beras sesuai HET agar tetap stabil di tengah gejolak pasar.
2. Menjamin ketersediaan beras di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah pelosok.
3. Mencegah praktik penimbunan dan spekulasi harga yang sering kali memicu kenaikan harga secara tiba-tiba.
4. Memberikan akses terhadap beras murah dan berkualitas bagi masyarakat menengah ke bawah, terutama di pedesaan.
Bambang Pujianto menambahkan, dengan adanya program ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk ikut mengawasi pendistribusian dan memantau harga di pasar. Ia mengapresiasi langkah cepat Bulog Sidoarjo yang terus menjaga ketersediaan stok, terutama menjelang akhir tahun ketika konsumsi beras masyarakat cenderung meningkat.
Program SPHP telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat Sidoarjo. Berdasarkan hasil pantauan lapangan Komisi B DPRD, sejumlah pedagang dan konsumen menyatakan puas karena harga beras di pasar tradisional tetap stabil meski harga pangan lain mengalami kenaikan.
Salah satu pedagang di Pasar Gedangan, Siti Rahmawati, mengatakan bahwa beras SPHP membantu masyarakat kecil yang kesulitan membeli beras premium. “Biasanya kalau harga beras naik, pembeli menurun. Tapi sejak ada SPHP, mereka bisa tetap beli karena harganya lebih murah dan kualitasnya juga bagus,” ujarnya.
Selain itu, masyarakat juga mulai terbiasa mengenali label resmi beras SPHP yang dijual di pasar. Label tersebut menjadi jaminan bahwa beras tersebut berasal dari Cadangan Beras Pemerintah dan memiliki standar kualitas yang terkontrol.
Ketua Komisi B memastikan pihaknya akan terus mengawal pelaksanaan program SPHP di tingkat kabupaten. DPRD akan berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Bulog agar distribusi beras SPHP tidak hanya lancar, tetapi juga tepat sasaran.
“Kami akan terus memantau stok di gudang Bulog, memeriksa ketersediaan di pasar, dan memastikan harga tidak melebihi HET. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk meraup keuntungan pribadi,” tegas Bambang.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika menemukan penjualan beras SPHP di atas harga ketentuan. Transparansi dan pengawasan publik menjadi kunci keberhasilan program ini.
Menjelang akhir tahun, ketika konsumsi beras meningkat akibat libur panjang dan kegiatan sosial masyarakat, peran program SPHP semakin krusial. Pemerintah berharap keberadaan beras SPHP mampu menekan potensi inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.
Dengan sinergi antara Bulog, pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat, Kabupaten Sidoarjo diharapkan menjadi contoh daerah yang berhasil menjalankan program stabilisasi pangan nasional secara efektif.
“Selama distribusi berjalan normal dan pengawasan dilakukan ketat, kami optimistis harga beras di Sidoarjo akan tetap stabil hingga akhir tahun,” tutup Bambang Pujianto. (ADV/Rin)
