SURABAYAONLINE.CO, Jakarta – Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan masih banyak bank yang enggan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada para pelaku UMKM tanpa jaminan alias agunan. Padahal seharusnya cukup dengan hanya menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB).
Bahlil sangat menyayangkan kondisi ini. Kondisi ini pun seolah membuat pemerintah menipu masyarakat setiap hari dengan menjamin penyaluran kredit perbankan hanya dengan menggunakan NIB. Sayangnya, penerapan skema ini tidak berjalan mulus.
“Kami, Pak Teten sama Presiden ngomongnya tiap hari kredit tanpa agunan Rp 25-100 juta, cukup NIB. Ini nggak jalan, jadi kami jangan disuruh nipu tiap hari. Perbankan ngomong apa masalah kalian? Supaya kami jangan penipuan struktural,” kata Bahlil.
“Jadi UMKM apa yang bisa dijamin? Gerobaknya aja masih utang,” lanjutnya.
Menurutnya, kondisi ini mempersulit UMKM untuk berkembang di dalam negeri. Padahal pemerintah telah menggelontorkan Rp 470 triliun untuk penyaluran KUR. Pemerintah juga memberikan subsidi bunga 3 persen serta penanganan pembayaran kredit macet.
“Perbankan masih mengisyaratkan harus ada SIUP, TDP, baru kemudian kredit dikeluarkan. Macem mana ini? NIP itu adalah izin yang sudah meng-cover semuanya. sudah clear itu semuanya. Jadi, itu penting disosialisasikan. Jadi kita tujuannya mempermudah UMKM, bukan mempersulit,” ujarnya.
Bahlil mengatakan, seharusnya ada sanksi bagi bank yang enggan memberikan KUR tanpa agunan hingga persyaratan lainnya. Namun, hal ini sepenuhnya berada di bawah kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM.
“Detailnya biar Pak Teten (MenkopUKM). Tapi pandangan saya sebagai menteri investasi, presiden memerintahkan kami mengurus investasi jangan yang gede-gede aja, yang kecil-kecil juga. UMKM ini investor, investor itu harus mendapat fasilitas perbankan,” katanya.
Di sisi lain, negara-negara maju mengalokasikan 50 persen kredit bank untuk UMKM. Bahlil berharap, alokasi kredit untuk UMKM di Indonesia bisa mencapai 30 persen.
“Kredit lending kita itu kan Rp 7.000 triliun, kredit yang keluar itu tak lebih dari Rp 500 triliun. Berarti ada Rp 6.500 triliun kredit dalam negeri. UMKM kita itu tidak lebih dari Rp 1.300 triliun. Artinya nggak lebih dari dari 20 persen,” ujarnya.(*)
