SURABAYAONLINE.CO, Blitar – Ratusan kepala desa di Kabupaten Blitar ancam boikot pelaksanaan Musrenbang (Musawarah Rencana Pembangunan) karena dinilai dana Rencana Pembangunan menguap selama 5 tahun yang di alokasikan dalam Musrenbang tiba tiba hilang tak berbekas, hal itu diduga karena adanya intervensi dari legislatif.
Seperti yang di ungkapkan oleh Humas Asosiasi Pemerintah Desa (APD) Kabupaten Blitar Tugas Nanggolo, jika tidak segera dibenahi atas kekisruhan tersebut maka Kepala Desa se-Kabupaten Blitar akan memboikot pelaksanaan Musrenbang.
“Dari 220 desa yang ada di Kabupaten Blitar, sebanyak 207 kades siap menyatakan untuk memboikot,” ujar Tugas pada beberapa Wartawan pada Senin (22/3) Sore.
Lebih jauh Pria yg berbadan subur itu menjelaskan bahwa pelaksanaan musrenbang dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan se miisal tahun anggaran 2021 (APBD 2021), pemkab menggelar musrenbang pada tahun 2020. Tekhnisnya, aspirasi masyarakat dijaring mulai tingkat dusun (RT/RW). Proses bergulir naik ke tingkat desa, sampai ke Kecamatan, hingga kabupaten.
Mekanisme yang berjalan dihadiri perwakilan oleh Bappeda dan Legislatif. Namun setelah alokasi anggaran disetujui dan disahkan, kata Tugas yang sekaligus sebagai Kades Karangsono Kec.Kanigoro ini mengungkapkan kenyataanya realisasinya tidak pernah ada.
“Dalam pelaksanaanya tidak pernah ada. Dana yang sudah dialokasikan tiba-tiba dicoret tanpa ada penjelasan,” terang Tugas.
Tugas juga menyebutkan dan menjabarkan sejumlah program Musrenbang di sejumlah desa yang tiba tiba hilang. Di antaranya pembangunan jembatan di Desa Plumpungrejo di Kecamatan Kademangan, pembangunan jembatan di Pulerejo, Kecamatan Bakung. Jembatan di wilayah Kecamatan Sutojayan.
“Juga perawatan jalan di wilayah Kecamatan Wonotirto, dan proyek Jambanisasi di wilayah Kecamatan Ponggok, untuk di ketahui Mas (Surabaya Pagi) untuk dana setiap Proyek Jembatan yang di alokasikan Pemkab.Blitar besaranya Rp.2 Miliar lebih, sedangkan Anggaran Proyek Perawatan Jalan sebesar Rp.700 juta sampai Rp.1 Miliar Rupiah, hal itu lenyap termasuk Jambanisasi di Wilayah Kec.Ponggok.” papar Tugas.
Masih menurut Tugas, untuk setiap proyek jembatan, dana yang dialokasikan Pemkab mencapai Rp2 miliar lebih. Sedangkan proyek perawatan jalan Rp700 juta hingga Rp1 miliar.
” Hal ini beberapa waktu lalu kita sudah sampaikan dalam Rapat Musrenbang dngn Pihak Dewan.” Namun hasilnya pun belum jelas Jluntrungnya.” Pungkas Pria yang hobi minum kopi.Ari.
