Ketua DPP GNPK -Tim Sos Satgas Saber Pungli Kemenkopolhukam untuk Wil Jatim, Panen Pengaduan Kasus Besar di Kediri

SURABAYAONLINE.CO-Pandemi Covid-19 ditengarai dijadikan kesempatan koruptor untuk beraksi. Ketua DPP GNPK Jatim yang juga Tim Sos Satgas Saber Pungli untuk wilayah Jatim Mariyadi SH MH mendapat laporan hal tersebut.

Untuk melakukan pengawasan atas laporan dugaan tindak pidana korupsi dan Pungli di Kabupaten Kediri Mariyadi panen pengaduan dari warga masyarakat Kab Kediri, Warga tak sungkan-sungkan melapor bahwa ada indikasi korupsi dan pungli di mega proyek liapangan terbang di Kediri yang didanai oleh dua Anak perusahaan besar di Kediri yang seolah-olah menggunakan dana CSR untuk Proyek PSN. Dan masyarakat kediri merasa aneh karena kantor operasionalnya menggunakan kantor milik pemerintah.

“Yang kami terima dari warga masyarakat, ternyata ada tumpang tindih proyek ini dengan pemerintah,” paparnya sembari akan memperdalam kasus ini setelah menelaah data yang ia terima dari warga.

Kelihatannya proyek ini aman-aman saja, paling yang didengar hanya masalah tanah kas desa yang sudah di buldozer dan belum jelas ganti tukar gulingnya, belum lagi ganti rugi atau lahan yang warga tidak mau melepaskan lahannya.

Mariyadi menjelaskan apapun alasannya gedung pemerintah tidak boleh untuk kegiatan bisnis swasta “Ternyata ada fenomena gunung es di proyek besar ini,” kata Mariyadi.

Selain itu, ia juga mendapat laporang soal tambang pasir di wilayah Satak lereng Gunung Kelud yang selama ini jadi tumpuan hidup ribuan warga menambang pasir secara manual “Lha ini ada kabar investor malah akan mendatangkan mesin alat berat, nah jika itu terjadi justru akan menciptakan ribuan pengangguran baru di tengah pandemi Covid-19 yang sudah meluluh-lantakkan perekoomian masyarakat selama tiga bulan terakhir ini. “Saya akan investigasi soal ini,” janjinya.

Kasus besar lain yang ada adalah lahan Perhutani yang diduga ada kolusi antara Adm Asper perhutani, Plmdh, serta Yayasan, dan Perkebunan, serta adanya Proyek Pabrik beton di tanah Perhutani.

Tanah Perhutani yang luasannya mencapai 10.000 ha tersebut yang diduga dibagi secara sewa oleh Administratur PT Perhutani setempat. Nah, bagi-bagi ini ternyata ada semacam uang sewa dan arahnya pemasukan itu tidak jelas ke mana.”Atas temuan-temuan ini saya akan kirim tim investigasi, agar warga tenang dan yang menyalahgunakan wewenang akan kita seret ke ranah hukum.

Laporan lain nya dari warga adalah saat tanggal 6 Juni lalu tanah kas Desa Babadan Kec Ngancar Kediri seluas 1 hektare secara lelang sewa oleh panitia tanpa melalui rapat desa. Yang jelas semua laporan masyarakat yang terindikasi ada dugaan korupsi dan pungli sekecil apapun akan kita tindak lanjuti pungkas Mariyadi. (rr)