SURABAYAONLINE.CO, GRESIK -Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei nasional secara virtual, terkait kepuasan masyarakat terhadap hasil kinerja lembaga penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi.
Melalui rilis yang diterima SurabayaOnline, Minggu (25/10) malam,
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, secara umum kinerja penegak hukum dalam membantu pemerintah sudah maksimal.
Burhanuddin mencontohkan Kepolisian dalam penegakan hukum, sudah setara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kepolisian secara umum penanganan demokrasi sudah bagus, trust terhadap institusi secara umum sudah setara KPK,” kata Burhanuddin, dalam diskusi virtual dengan tema Politik Demokrasi di era Pandemi Covid-19, dengan nara sumber Eva Kusuma Sundari (Institut Sarinah), Saan Mustopa (Nasdem), Mardani Ali Sera (PKS), serta Hinca I.P Pandjaitan (Demokrat).
Burhanuddin mencontohkan, kasus Djoko Tjandra, kepolisian secara terbuka mengungkap seluruh oknum jenderal di kepolisian yang diduga terlibat.
“penanganan Djoko Tjandra, orang pesimis. Inilah yang akan menjadi lonceng kematian kepolisian, sebab diduga banyak melibatkan oknum jendral, tapi Pak Idham merubah krisis menjadi kesempatan,” imbuhnya.
Burhanuddin mengajak semua mendukung KPK Kepolisian dan Kejaksaan Agung dalam membantu kinerja pemerintah.
“Kita harus membantu semua penegak hukum agar berjalan secara baik. Kalau Kepolisian dan Kejaksaan berhasil, tidak menurunkan kepercayaan KPK dalam memberantas korupsi,” imbuhnya.
Burhanuddin juga meminta Presiden Jokowi agar mendengar aspirasi kelompok yang kurang puas dengan kinerja Presiden agar performa pemerintahan lebih meningkat lagi ke depannya.
“Saran saya kepada Presiden Jokowi, soal perbaikan kondisi demokrasi yang melemah ini, khususnya menghadapi mereka yang kurang puas dengan pemerintah,; maka Presiden harus bisa merangkulnya dengan performa demokrasi saat ini,” tuturnya.(san)
