Oleh: Hadipras
SURABAYAONLINE.CO – Di sebuah sudut warung kopi, aroma sangrai menyatu dengan kepulan asap rokok dan keriuhan diskusi warga. Topik pagi itu sederhana namun menohok: mengapa para penguasa di negeri ini nampak begitu santai, seolah tebal telinga dan buta mata, menghadapi serbuan meme, ujaran satire, dan kecaman vulgar di ruang digital?
Jika kacamata medis digunakan untuk membedah fenomena ini, hilang fungsi pendengaran dan penglihatan jelas merupakan patologi—sebuah gangguan klinis yang harus segera diobati. Namun, dalam “laboratorium” politik kekuasaan, logika tersebut kerap dijungkirbalikkan. Apa yang dalam ilmu kedokteran disebut sebagai penyakit, dalam kalkulasi elite justru dipelihara sebagai survival strategy atau strategi bertahan hidup.
Sikap pura-pura tuli, atau selective inattention, berfungsi sebagai benteng pertahanan psikologis pimpinan. Di tengah deru informasi media sosial yang tak pernah tidur, mendengar setiap riak kemarahan publik secara mentah hanya akan memicu kepanikan dan respons reaktif. Maka, diciptakanlah “budeg strategis”. Penguasa sengaja menyumbat telinga dari kebisingan digital agar tetap fokus pada konsolidasi kekuasaan, negosiasi panggung depan, dan pengerjaan agenda makro.
Begitu pula dengan “buta selektif”. Penglihatan para pemangku kebijakan sering kali mengalami katarak mendadak saat berhadapan dengan realitas mikro di akar rumput. Penglihatan mereka tajam ketika menatap grafik pertumbuhan ekonomi atau angka investasi, namun mengabur saat menatap getirnya penderitaan harian warga. Bagi kalkulasi politik dingin, apa yang tidak dilihat tidak menuntut pertanggungjawaban serta merta.
Keadaan ini kian diperparah oleh keberadaan lingkaran dalam kekuasaan yang berfungsi sebagai echo chamber. Laporan yang sampai ke meja kerja pejabat telah melewati serangkaian penyaringan (filtering). Informasi dihaluskan, kritik diredam, dan dinamika publik dibingkai sekadar sebagai “kegaduhan buatan” lawan politik. Akibatnya, lahir narasi-narasi pejabat yang makin jauh dari empati—sebuah komplikasi komunikasi publik yang terasa menyakitkan bagi rakyat banyak.
Penguasa paham betul hukum aksi-reaksi dalam komunikasi digital. Melaporkan atau memenjarakan pembuat satire sering kali berujung pada Streisand Effect, di mana tindakan represif justru melipatgandakan simpati publik dan memperluas sebaran konten ejekan tersebut. Maka, pilihan untuk diam, mengabaikan, dan tampil seolah tanpa beban adalah kalkulasi paling murah. Biarkan kemarahan warga menguap di ruang virtual sebagai katup penyelamat (safety valve), sampai publik lelah berteriak dengan sendirinya.
Di atas meja warkop, rakyat akhirnya memahami satu muara dari analogi “klinik politik” ini. Kekuasaan modern kerap kali tidak bekerja untuk menyembuhkan penyakit sosial, melainkan lihai mengelola ketulian dan kebutaannya sendiri agar tetap bertahan di atas panggung.
Dan soal kesejahteraan rakyat? Ada dua mantra sakti yang membereskan secara instan. Yang satu: “Lho…kok tanya saya…?”. Yang satuya lagi: :”nyé nyé nyé….”.
