Oleh: Hadipras
SURABAYAONLINE.CO – Dunia hari ini sedang terobsesi dengan angka ‘5.0’. Sebuah visi peradaban di mana teknologi bukan lagi sekedar alat, melainkan ruh yang menyatu dengan kemanusiaan untuk menyelesaikan masalah sosial. Dalam politik, kita membayangkan sebuah Demokrasi 5.0 yang transparan, berbasis data, dan bebas dari bias manusia yang korup. Namun, di balik kemilau layar sentuh dan integrasi Artificial Intelligence, ada sebuah hantu tua yang menolak pergi dari panggung kekuasaan kita yaitu “Politik Gentong Babi” (Pork Barrel Politics).
Untuk memahami mengapa istilah ini terdengar begitu “amis”, kita harus kembali ke Amerika Serikat abad ke-19. Kala itu, daging babi asin disimpan dalam gentong-gentong kayu besar. Di perkebunan-perkebunan, para pemilik budak akan membagikan daging tersebut kepada para budak sebagai bentuk “kebaikan hati”.
Situasinya kompetitif dan brutal: siapa yang cepat, dia yang dapat daging paling banyak. Praktik ini kemudian menjadi metafora politik yang sempurna pada tahun 1870-an.
APBN diibaratkan sebagai gentong daging tersebut. Para politisi berlomba-lomba “mencuwil” atau menyisipkan anggaran negara untuk dibawa pulang ke daerah pemilihannya (dapil) masing-masing guna mengamankan suara. Filosofinya sederhana namun merusak: kepatuhan rakyat dibeli dengan “potongan daging” yang sebenarnya adalah milik mereka sendiri.
Dalam diskursus politik modern, ‘Politik Gentong Babi’ adalah bentuk evolusi dari ‘money politic’. Jika politik uang konvensional bersifat transaksional langsung—”serangan fajar” berupa amplop—maka gentong babi adalah ‘politik uang yang dilegalkan’.
Politisi tidak lagi merogoh kocek pribadi; mereka menggunakan tangan negara, berupa ‘bantuan’ dengan pamrih politik simpati, baik bantuan sosial, bantuan hibah, bantuan tunai langsung hingga ‘bingkisan’ untuk kanalisasi kegeraman jadi hiburan. Hubungan kekuasaan di sini bergeser menjadi ‘klientelisme’. Rakyat tidak lagi melihat wakilnya sebagai penyambung lidah aspirasi ideologis, melainkan sebagai “Sinterklas” pembawa proyek dan bantuan saat ekonomi sulit. Kekuasaan tidak lagi dipertahankan dengan adu gagasan, melainkan dengan adu beton. Siapa yang paling kuat “nitip” proyek jalan desa, gapura, atau hibah bansos di menit-menit terakhir menjelang pemilu, dialah yang akan bertahta kembali.
Di sinilah kaitan eratnya dengan korupsi. Politik gentong babi jarang sekali mengikuti rencana induk pembangunan nasional (seperti RPJMN atau RPJMD). Karena sifatnya yang tiba-tiba muncul sebagai “pokok pikiran” atau titipan anggota dewan, proses tender dan pengawasannya seringkali prematur.
Program-proyek ini menjadi ladang basah bagi korupsi struktural. Karena tujuannya adalah citra politik instan, kualitas bangunan seringkali nomor sekian; bantuan-bantuan seperti obat gosok pegal linu. Yang penting adalah ada peresmian, ada foto, ada onten untuk viral, dan ada plang nama politisi yang menempel. Akibatnya, anggaran negara bocor untuk proyek-proyek mercusuar yang tidak krusial, sementara kebutuhan fundamental bangsa seringkali terabaikan karena kalah dalam lobi-lobi “tukar guling” anggaran (logrolling).
Ironisnya, di ambang Demokrasi 5.0, teknologi justru berisiko memperparah praktik purba ini. Dengan ‘big data’, politisi kini bisa memetakan secara presisi wilayah mana yang suaranya paling “murah” untuk dibeli dengan proyek fisik atau bansos. Algoritma digunakan bukan untuk memeratakan kesejahteraan, melainkan untuk efisiensi penyebaran “daging babi”.
Jika kita tidak waspada, Demokrasi 5.0 hanya akan menjadi bungkus canggih bagi praktik kuno yang sudah diingatkan sejak tahun-tahun sebelum masehi: penguasa yang memanipulasi hasil tanah rakyat demi melanggengkan kekuasaan birokratnya.
Pada akhirnya, kemajuan teknologi hanyalah hiasan jika mentalitas politik kita yang masih terjebak di dalam gentong. Demokrasi yang sehat menuntut rakyat yang sadar bahwa aspal yang mulus dua bulan sebelum pemilu bukanlah hadiah, melainkan hak yang selama ini disandera. Selama kita masih bisa “disogok halus” dengan proyek titipan, bansos pencitraan maka angka 5.0 di belakang kata demokrasi hanyalah sekedar versi pembaruan perangkat lunak, sementara perangkat keras manusianya masih menjalankan program koruptif yang sama sejak abad ke-19.
Politik Gentong Babi adalah seni menggunakan uang rakyat untuk membuat rakyat merasa berutang budi kepada politisi. Jadi, sebelum berterima kasih pada “Bapak/Ibu Aspirasi”, cek dulu dompet pajak kita—jangan-jangan kita sedang merayakan jembatan baru yang dibangun dari potongan masa depan kita sendiri.
