SURABAYAONLINE.CO – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pemerintah akan memberikan penyertaan modal negara (PMN) ke BUMN pada 2022 senilai Rp 38,5 triliun.
PMN yang diberikan sebesar Rp 38,5 triliun, akan disalurkan kepada dua lembaga di bawah Kementerian Keuangan yakni PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) sebesar Rp 2 triliun dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) sebesar Rp 1,1 triliun.
Adapun penggunaan PMN kepada PT SMF akan dilakukan untuk pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau subsidi FLPP dengan target 200.000 unit atau dalam porsi 25%.
Sementara penggunaan PMN yang akan dilakukan oleh PT PII sebesar Rp 1,1 triliun akan digunakan untuk mendukung penjaminan 19 proyek infrastruktur.
Sri Mulyani menjelaskan PMN pada 2022 juga akan diberikan kepada 5 perusahaan Badan Umum Milik Negara (BUMN) seperti PT Hutama Karya (PT HK), PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN), Perum Perumnas, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
Secara rinci, untuk Hutama Karya akan mendapatkan PMN sebesar Rp 23,85 triliun untuk tahun 2022. Di tahun ini, Hutama Karya juga mendapatkan aliran PMN sebesar Rp 25,08 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan, PMN untuk Hutama Karya bermula berasal dari APBN 20201 dengan PMN sebesar Rp 6,2 triliun dan ditambah dari cadangan PEN sebesar Rp 9,1 triliun. Kemudian ditambah lagi dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 9,9 triliun.
“Sehingga total PMN Hutama Karya (di tahun 2021) sebesar Rp 25,08 triliun. Tahun depan Hutama Karya masih dapatkan PMN Rp 23,85 triliun,” jelas Sri Mulyani saat rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (8/11).
“Untuk Hutama Karya kami sekarang melakukan bersama Menteri Pekerjaan Umum dan BUMN, setiap BUMN yang melakukan konstruksi jalan tol akan langsung di earmark sehingga bisa dijamin selesai dengan ruas tol yang dijanjikan,” kata Sri Mulyani melanjutkan.
|
Kemudian PMN 2022 untuk PLN sebesar Rp 5 triliun, PT Waskita Karya Rp 3 triliun, PT Perum Perumnas Rp 1,56 triliun, dan PT Adhi Karya sebesar Rp 1,9 triliun. Serta PT KAI
“Yang mengalami perubahan tahun ini dan tahun depan masih mendapatkan adalah Waskita Karya. Waskita Karya dengan cadangan Rp 7,9 triliun dan tidak ada di APBN awal,” jelas Sri Mulyani.