Ma’ruf Amin : Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Tercermin dari Keterbukaan Informasi

SURABAYAONLINE.CO – Pemerintahan yang baik dan bersih salah satunya tercermin dari keterbukaan informasi publik di semua badan publik. Hal ini dikatakan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada peringatan Hari Hak Untuk Tahu Sedunia 2021 yang digelar secara offline dan online oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) bersama BAKTI Kominfo dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Selasa (28/9).

“Komitmen keterbukaan informasi publik, harus terus dilaksanakan sebagai bagian dari akuntabilitas kelembagaan seluruh badan publik kepada rakyat,” ujar Ma’ruf Amin.

Hak untuk tahu merupakan hak asasi setiap warga negara yang telah dijamin konstitusi. Bahkan dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

“Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan didukung sistem partisipasi pengawasan oleh publik,” kata Ma’ruf Amin

Melalui transformasi informasi dan digitalisasi sebagai kunci penting untuk mendukung keterbukaan infromasi publik fokusnya pada penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi pada masa pendemi Covid-19.

“Melalui teknologi yang ada, informasi publik dapat diakses dengan cepat dan menjangkau masyarakat luas disamping itu badan publik juga harus berinovasi guna mendukung dan meningkatkan kualitas pelayanan publik hingga lapisan Desa di Indonesia”, terang Ma’ruf Amin.

Direktur Sumber Daya dan Administrasi BAKTI Kominfo, Fadhilah Mathar mengungkapkan bahwa dengan peningkatan infrastruktur jaringan yang baik melalui desa sebagai simpul penting keterbukaan informasi dapat menuju desa digital dan ekonomi meningkat “tujuannya supaya masyarakat tidak hanya berhak untuk tahu, tetapi masyarakat perlu tahu yang benar, baik, bermanfaat”, jelasnya.

Hal yang sama diungkapkan pula oleh Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana, praktek pemerintah harus sejalan dengan penyebaran informasi publik melalui berbagai platform yang tersedia. Pemilihan konten juga harus dapat disesuaikan dengan karakter masyarakat yang akan dituju “berharap melalui peringatan ini keterbukaan informasi publik dapat dilaksanakan dan mendorong partisipasi pembangunan sampai kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia”, ujarnya.

Pada peringatan Hari Hak Untuk Tahu Sedunia 2021 (International Right To Know Day) kali ini juga digelar Penganugerahan Apresiasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Desa kepada 10 Desa Terbaik se-Indonesia.

Dari 10 Desa terbaik se-Indonesia tersebut terdapat 3 Desa teratas yang menjadi paling baik, yakni Desa Sendang Kab. Wonogiri, Jawa Tengah, Desa Punggul, Kab. Badung, Bali dan Desa Blang Kolak I,Kab. Aceh Tengah, Aceh. Desa tersebut memiliki akses informasi publik yang baik, cepat, mudah dan murah.

Sementara itu Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, H. Abdul Harim Iskandar mengatakan, melalui keterbukaan informasi yang baik akan mengantarkan seluruh desa- desa di Indonesia  pada pintu gerbang kemajuan dan kebangkitan ekonomi “dengan kolaborasi, transparansi  maka diharapakan desa-desa akan dengan mudah mencapai target pengentasan kemiskinan ekstrim desa hingga 0% hingga tahun 2024”, pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *