Praktisi Hukum Ingatkan Panitia Pilkades Untutk Hati-hati Menetapkan Cakades Mantan Napi Korupsi

SURABAYAONLINE.CO, Sumenep– Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur saat ini memasuki tahapan virifikasi penetapan calon. Praktisi Hukum yang juga Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI ) Madura Raya Syafrawi SH mengatakan, Pilkades sebagai mekanisme demokrasi untuk menjaring pemimpin ditingkatan desa, haruslah dapat melahirkan pemimpin yang jujur dan memiliki latar belakang berintegritas

Salah satunya menurut dia, dengan melakukan langkah-langkah pencegahan pada saat penetapan calon, terhadap setiap Bacakades yang berpotensi melakukan penyalahgunaan jabatan nantinya setelah mengemban amanah misalnya mantan nara pida Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Syafrawi juga mengingatkan, agar panitia Pilkades mempertimbangkan dengan matang jika menetapkan Cakades mantan napi korupsi. Jangan sampai menghianati spirit pemberantasan korupsi

“Panitia untuk hati-hati menetapkan Mantan Narapidana Tipikor sebagai Cakades, karena Tipikor itu merupakan kejahatan yang luar biasa, extra ordinary crimes karena korupsi itu tidak hanya merusak tatanan perekonimian negars tapi juga merusak tatanan berbangsa dan bernegara,” Katanya. Kamis 03/06/2021

Makanya kata dia, kaiatannya dalam upaya melakukan langkah-langkah terjadinya praktek korupsi ditubuh pemerintahan, didalam prosedur sistem demokrasi Pilkades Bupatai Sumenep melalui, Peraturan Bupati (Perbub) Sumenep tentang Pilkades memberikan beberapa prasyarat yang harus dipenuhi, oleh setiap mantan Napi Tipikor ketika hendak mengikuti kontestasi elektoral tingkat desa

“Jadi mantan Napi Tipikor harus memenuhi aturan Perbup yaitu harus telah menjalani setelah masa hukumam lebih dari lima tahun dan wajib mengumumkan, jika tidak maka ini tidak memenuhi syarat untuk di loloskan.
Jadi panitia harus hati-hati dalam mengambil sebuah keputusan,” paparnya

Seperti yang diketahui, salah satu Bacakades Poteran, Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep merupakan mantan nara pidana tindak pidana korupsi melalui
surat Keputusan Nomor: 01/Pid.sus/TPK/2017/PN.Sby dalam amar putusan yang berangkutan di putus bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan pidana kurungan selama 2 tahun denda 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan uang pengganti sebesar 206.100.604 (Dua Ratus Enam Juta Seratus Ribu Enam Ratus Rupiah)

Pada saat proses pengadilan yang bersangkutan, dalam pendapat umum jaksa penutut yang bersangkutan, didakwah secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 3 junto pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999, sebagai mana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 200, tentang tindak pidana korupsi dengan acaman paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling tinggu Rp 1 Miliar.

Lebih lanjut Syafrawi menjelaskan, secara perspektif hukum korupsi sebagai kejahatan luar biasa didalam Undang-undang Tipikor terdapat asas minimal ancamanan pidana kurungan yang harus dipatuhui, disamping ancaman pidana ancaman pidana maksimal sebagaimana pidana umum. Hal itu menurutnya agar menjadi acuan bagi hakim untuk memutus perkara korupsi untuk tidak lebih rendah dari ancaman pidana minimal

“Jadi hati-hati, pasal 2 ayat 1 UU Tipikor mengancam seumur hidup atau pidana penjara dengan batas minimal putusan hakim paling singkat 4 tahun, jadi harus dibaca dengan ancaman pidana diatas lima tahun,” jelasnya. Thofu