Wakil Bupati Sumenep, Meminta Unsur Kepanitian Pilkades 2021 Melibatkan Perempuan

SURABAYAONLINE.CO, Sumenep– Wakil Bupati Sumenep Nyai Hj Dewi Khalifah meminta unsur kepanitian atau penyelenggara pada Pemilihan Kepala Desa Serentak 2021 (Pilkades) melibatkan elemen perempuan yang memiliki latar belakang komunitas sosial, baik dari organisasi maupun tokoh masyarakat

“Unsur perempuan yang kami harapkan dari tokoh agama, tokoh organisasi agar bisa memberikan kontribusi dalam pesta demokrasi,” ujarnya saat usai menghadiri sosialisasi Pilkades serentak 2021. Rabu 24/03/2020

Menurut tokoh perempuan Sumenep itu, hal ini dilakukan untuk dapat memaksimalkan sosialisasi Pilkades serentak 2020, dengan melibatkan komunitas misalnya pengajian dan diharapkan dapat menyampaikan kepada komunitas anggota masing-masing. Agar kata dia, penyelenggaraan proses politik di tingkat desa berjalan sesuai harapan.

Selain itu kata Nyai Eva, upaya melibatk unsur perempuan ini untuk dapat menjangkau dan membangun kesadaran politik bagi perempun, sehinga dapat berpartisipasi dalam setiap proses politik.

“Sehingga pelaksanaan Pilkades di bulan Juli ini bisa terlaksana dengan baik, lancar, aman dan kondusif,” jelasnya

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Moh Ramli mengatakan dalam Perbub Nomor 15 Tahun 2021 pembentukan penitia¬† merupakan wewenang dari BPD. Namun, lanjut Ramli, harus melewati Forum Musyawarah Desa. “Artinya, BPD tidak serta merta menunjuk secara internal BPD tetapi harus melalui forum musyawarah desa untuk meminta masukan siapa yang representatif dari tiga unsur,” katanya.

Adapun tiga unsur dalam Perbub yaitu, unsur lembaga kemasyarakatan desa, perangkat desa dan unsur masyarakat. “Unsur masyarakat jelas yakni harus berlabel tokoh. apakah itu tokoh agama, masyarakat, pemuda atau tokoh perempuan,” imbuhnya menegaskan.

Jika nantinya dikemudian hari di kepanitiaan ditemukan adanya hubungan sedarah, maka, harus mengundurkan diri atau wajib diberhentikan. “Itu nanti setelah ada penetapan calon,” Pungkasnya.

Ramli juga mengingatkan, seluruh tahapan Pilkades serentak 2021 di Kabupaten Sumenep, semuanya harus mengacu kepada Peraturan Bupati. “Tidak suka-suka desa sekarang, semua tahapan sudah dibingkai dengan keputusan Bupati,” jelasnya.

Diketahui, tahapan-tahapan Pilkades serentak 2021 sudah digelar mulai dari rapat Koordinasi (rakor) tingkat Forkopimda, forkopimcam dan terakhir sosialisasi Pilkades serentak pada Badan Pengawas Desa (BPD). “Setelah ini, minggu depan kita akan masuk pada jadwal pembentukan panitia,”paparnya.

Kemudian, seminggu setelah pembentukan panitia Pilkades, akan dibuka pendaftaran calon kepala desa. “Kalau dihitung dari sekarang, setengah bulan lagi sudah akan dibuka pengumuman penjaringan pendaftaran calon,” tambahnya. Thofu