Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Diundur, Kekosongan Jabatan Akan Diisi PLH

SURABAYAONLINE.CO, Sumenep– Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep, akan ditunda dari semula yang dijadwalkan 17 Februari 2021.

Padahal masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep, akan berkahir pada hari ini tanggal 16 Februari 2021. Untuk menghindari terjadinya kekosongan jabatan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) nomor 120/738/OTDA, tentang penugasan pelaksana harian (Plh) Kepala Daerah tertanggal 3 Februari 2021 yang ditandatangani Direktur Jenderal (Dirjend) Otonomi Daerah, Akmal Malik.

Dalam surat itu Mendagri meminta Gubernur untuk menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupten atau Kota sebagai Pelaksana Harian (Plh) sampai pelantikan. Penunjukan Sekda sebagai Plh tersebut berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) 49/2008 tentang perubahanan atas PP nomor 6/2005 pasal 131 ayat (4) tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala dan wakil Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir Februari 202

Menurut Sekda Kabupaten Sumenep Edi Rasiyadi menejelaskan, tugas Plh hanyalah mengisi kekosongan jabatan semasa Bupati dan Wakil Bupati Sumenep terpilih belum dilantik. “Kan hanya mengisi kekosongan saja. Jadi Plh tidak punya otoritas mengambil kebijakan. Tidak punya wewenang itu,” pungkasnya.

Ia juga mengaku dirinya masih belum menerima Surat Keputusuan (SK) tentang Pelaksana Tugas Harian (PLH), meskipun pelantikan ditunda. Berdasarkan vidkon yang ia ikuti pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep hasil Pilkada serentak akan diundur ke tanggal 26 atau 27 Februari 2021

“Dari hasil vidkon kemarin dengan Kemendagri, InsyaAllah pelantikan diundur ke tanggal 26 atau 27 bulan ini. Tapi saya untuk SK (Plh_red) masih belum menerima,” terangnya.

Sementara itu, bupati terpilih Ach Fauzi tidak bisa memastikan kapan tanggal pelantikannya. “Iya paling ditunda lah, gak tahu tanggal berapa saya masih belum ngerti juga” katanya saat usai menghadiri sidang paripurna di DPRD Sumenep, Selasa 16 Februari 2021.

Untuk diketahui, 17 bupati/wali kota terpilih hasil Pilkada serentak 2021 di Provinsi Jawa Timur akan diundur. Hal itu dilakukan mengingat masih ada 3 Pilkada di Jawa Timur yang masih proses sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK), ketiganya yaitu: Pilkada Kabupaten Lamongan, Pilkada Kota Surabaya, dan Pilkada Banyuawangi. Thofu