Review RTRW 2013-2033: Jika Disetujui 17 Kecamatan di Sumenep Akan Jadi Lokasi Tambang Fosfat

SURABAYAONLINE.CO, Sumenep- Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, berencana akan mengajukan tambahan lokasi tambang fosfat dalam pembahasan review Rencana Tata Ruang Wilayan (RTRW) 2013-2033 dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Kecamatan yang direncanakan untuk tambahan lokasi tambang fosfat berjumlah 9 Kecamatan yaitu: Kecamatan Pasong-songan, Kecamatan Batuan, Kecamatan Pragaan, Kecamatan Batang-Batang, Kecamatan Dungkek, Kecamatan Talango, Kecamatan Saronggi, Kecamatan Dasuk, dan Kecamatan Rubaru. Rencananya 9 kecamatan yang belum masuk didalam draft RTRW sementara itu, akan diajukan dalam pembahasan selanjutnya dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bappeda Sumenep Yayak Nurwahyudi, saat melakukan audiensi dengan Front Keluarga Mahasiswa Sumenep (FKMS) Kamis 21 Januari 2021

Padahal, dalam draf sementara sendiri, sudah ada 8 kecamatan yang akan dijadikan tambang fosfat yaitu: Kecamatan Batu Putih, Kecamatan Ganding, Kecamatan Manding, Kecamatan Lenteng, Kecamatan Guluk-Guluk, Kecamatan Bluto, Kecamatan Arjasa, dan Kecamatan Gapura, dengan prediksi luasan lahan yang mengandung fosfat kurang lebih 800 hektar. Apabila disetujui dalam pembahasan aan ada 17 kecamatan di Kabupaten Sumenep yang akan menjadi lokasi pertambangan fosfat

“Dalam draft sementara tetap di 8 Kecmatan, secara makro sekitar 800 hektar yang mengandung fosfat,” terang Kepala Bappeda Yayak Nurwahyudi sesaat setelah melakukan auidiensi dengan FKMS. Kamis 21 Januari 2021

Namun, Yayak Nurwahyudi tidak bisa menjelaskan secara detil mengenai kapasitas fosfat yang diperboleh ditambang di wilayah-wilayah yang direncanakan tersebut. Ia beralasan pembahasan kapasitas tambang nantinya akan dibahas dalam proses dan tahapan perizinan.

Selain itu juga, Yayak tidak mampu menjelaskan dampak ekologi yang akan ditimbulkan dari pertambangan fosfat skala besar tersebut. Ditambah lagi pihaknya belum melakukan kajian secara mendalam mengenai daya tampung dan daya dukung lingkungan. Ia beralasan bahawa hal itu bukanlah kewenangan Bappeda. Karena menurutnya Bappeda hanyalah mengarahkan dimana letak lokasi-lokasi fosfat.

“Ini kita hanya dalam kapasitas memberikan arahan, jadi masih ada kajian-kajian yang diajukan, nanti akan ada proses perizinan itulah akan dinyatakan layak berapa persen, berapa ton dan berapa hektare yang layak ditambang, ” timpalnya.

Sementara itu, Aktivis FKMS Abdul Mahmud, kepada awak media sesaat setelah melakukan audiensi dengan Bappeda Sumenep. Menyayangkan tidak adanya kajian mendalam mengenau daya dukung dan daya tampung lingkungan. Karena menurut Abdulu, Daya dukung lahan merupakan hal penting yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan tata ruang wilayah, agar mampu mendukung aktivitas pemanfaatan lahan secara berkelanjutan.

“Bappeda terkait RTRW penambangan Fosfat bukan berdasarkan kajian atau penelitian terhadap dampak lingkungan hanya berdasarkan pada kajian potensi alam yang itu dilakukan oleh beberapa penelitian,” katanya, Kamis (21/1/2021).

Untuk itu pihaknya, mengusulkan harus ada kajian yang holistik dan komperhesif mengenai perncanaan tambang fosfat tersebut. Jangan sampai kata dia, hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan terlepas dari ancaman bencana akibat pertambangan fosfat kedepan nya jadi terabaikan. Ia juga mengingatkan kepada pemerintah untuk menyiapkan upaya-upaya preventif terhadap kerusakan lingkungan.

“Sehingga kami mengusulkan harus ada kajian penelitian terhadap dampak lingkungan,” jelasnya

Selain itu, ia juga menyoroti tumpang tindih, di Peraturan daerah (Perda) Sumenep tentang RTRW 2013-2033 di pasal 33, ditetapkan kawasan cagar alam geologi dan merupakan kawasan lindung kasrt yang salah satunya terletak di kecamatan Batu putih, dan itu tidak diperbolehkan untuk dilakukan eksplorasi pertambangan, akan tetapi dalan pasal 40 malah dijadikan titik pertambangan. Hal itu kembali muncul dalam draf review yang terbaru

“Dan ini berserbangan dengan pasal 40 yang menjadi lokasi pertembangan Fosfat di kecamatan Batu Putih juga. sementara lokasi tersebut termasuk kawasan lindung kasrt. Maka dari itu kami mengusulkan harus ada pengurangan,” tandasnya.

Review RTRW Kabupaten Sumenep sendiri ditargetkan selesai pembahasan ditingkat Provinsi Jawa Timur pada triwulan ini. (Thofu)