Khofifah Beri Penghargaan Kepada KPM, Pemkot Surabaya Membiarkan.

Surabayaonline.co – Rombongan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) datang bersilaturahmi dengan Siti Anggraenie Hapsari di rumah kediaman jalan Tenggilis Utara Surabaya, Senin (3/8)

Rombongan yang terdiri dari Ketua KPM Jawa Timur dan Pengurus KPM Surabaya, datang ke rumah kediaman SAH untuk wadul (mengadu) tentang permasalahan yang sudah lebih dari 12 tahun, masih juga belum selesai.

Sunarwan ketua KPM surabaya mengatakan bahwa selama ini KPM Surabaya tidak punya payung hukum, bahwa payung hukum yang ada adalah, Permendagri no 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat dan Pergub nomor 150 tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penguatan Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur, sedangkan sampai saat ini perwali kota Surabaya belum ada.

Baca Juga : Permendagri nomer 7 tahun 2007 tentang kader pemberdayaan masyarakat

“Permendagrinya ada, Pergubya ada, namun perwalinya (kota Surabaya -red), belum ada” kata Sunarwan.

Lebih lanjut, Sunarwan menjelaskan bahwa di kota dan di kabupaten seluruh Jawa Timur sudah ada perwali (perda), hanya kota Surabaya yang belum mempunyai.

“Kota dan Kabupaten lain sudah punya perwali (perda -red), seperti Kediri, Malang dan.Jombang, bahkan di Jombang anggota KPM berjumlah 7000 (tujuh ribu) orang” terang Sunarwan.

Baca Juga : Pergub No 150 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penguatan Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat KPM Propinsi Jawa Timur 

Seiring dengan pernyataan Sunarwan, Haryanto Taslim sebagai ketua KPM Jawa timur, menyampaikan
Surabaya ini aneh, Semestinya Surabaya yang mana kota terbesar di Jawa Timur, semestinya sudah membuat perwalinya.

Lebih lanjut Haryanto, mengatakan bahwa untuk KPM Jawa Timur sudah ada payung hukumnya

“Untuk propinsi sudah diakui dan sudah ada payung hukumnya, ada pelatihan, ada anggarannya dan ada lomba lombanya pula” kata Haryanto yang lebih senang dipanggil Hartas.

Menyinggung masalah lomba, Hartas menyebut bahwa Surabaya sering mendapatkan penghargaan ditingkat Nasional.

“Bahkan Surabaya pernah menjadi Juara tingkat Nasional dan mendapatkan penghargaan dari Khofifah, yang saat itu menjabat mentri, tapi Surabaya justru membiarkanya” kata Hartas yang langsung disambut riuh oleh para hadirin

Pengurus Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)

“Dengan adanya perwali sebagai payung hukum, diharapkan KPM bisa berkomunikasi dan bekerjasama dengan para Stake Holder” lanjut Hartas

Pada kesempatan itu Satrio wakil ketua KPM Surabaya menjelaskan secara singkat tugas KPM adalah menggerakan, memfasilitasi, mendampingi membantu masyarakat agar berdaya dan mandiri dilima bidang yaitu pendidikan, ekonomi, lingkungan, kesehatan dan budaya.

“Sedekah bumi, ini adalah kegiatan di bidang budaya, tujuannya untuk melestarikan budaya” terang Satriyo memberikan contoh tupoksi KPM

Siti Anggraenie Hapsari (SAH) yang saat ini sedang mempersiapkan diri menjadi calon wakil walikota Surabaya mengatakan keheranannya, dari turunnya permendagri sampai dengan pergub sangat cepat, namun mengapa perwalinya sampai saat ini belum turun.

“Saya lihat Permendagri turun tahun 2007, kemudian Pergubnya tahun 2008, berarti propinsi tahu pentingnya, ugernsinya, tapi mengapa perwali (Surabaya -red) sampai sekarang (2020 -red) belum turun..?” kata SAH

Lebih lanjut SAH mengatakan bahwa belum tahu apa permasalahan yang sebenarnya yangg menyebabkan perwali ini belum turun.

“Apakah masalah anggaran ?” terka SAH.

Mengingat tupoksinya dan hasil kerja yang nyata dari KPM, SAH mengatakan seharusnya payung hukum KPM Surabaya segera dibuat.

“Seharusnya perwali segera dibuat” ujar SAH.

Pada kesempatan itu, SAH berjanji bilamana direstui oleh masyarakat Surabaya dan diijabahi untuk menjadi calon wakil walikota Surabaya, maka masalah ini akan segera diselesaikan.

Secara terpisah Satrio mengatakan bahwa KPM Surabaya sudah sering bekomunikasi dengan pemerintahan kota Surabaya, untuk mengupayakan perwali ini, namun hasilnya nihil. usaha ke dewanpun (DPRD) juga pernah dilakukan namun lagi-lagi zoonk.

“Saya masih ingat waktu itu ditemui oleh beberapa anggota dewan antara lain Mahmud (Demokrat) dan Reni (PKS), namun hasilnya sama saja nihil” ujar Satrio

Dari berbagai jalan buntu inilah akhirnya teman teman KPM Surabaya memberanikan diri mengadu kepada SAH.

Sementara Enggar salah satu penggerak KPM Surabaya menceritakan kejadian kejadian saat berada dilapangan yang membuat para hadirin menjadi terharu, namun demikian Enggar tetap bekerja demi masyarakat Surabaya.

“Meskipun kami tidak diakui, kami tetap bekerja terus” ujar Enggar.

“Ada orang jompo yang tidak mampu, ya kita rawat, uangnya dari mana ? ya dari pemerintahan Enggar” katanya sambil tersenyum.

“Kita ngomong ke pemerintah (kota Surabaya -red) ? ya tidak ditanggapi” ujar Enggar saat ditanya awak media apakah selama ini pernah berkoordinasi dengan perangkat pemerintahan yang ada.

@adijaya