SURABAYAONLINE.CO-Baru beberapa waktu lalu Pos Pantau Provinsi Jatim Dana Covid-19 diresmikan, warga langsung melaporkan dugaan penyelewengan dana. Laporan masuk dari warga Kota Batu yang mempermasalahkan bantuan langsung tunai (BLT) yang tidak semestinya.
Adapun isi pengaduannya sebagai berikut : Asswrwb.. maaf pak.. ini data penerima blt rp 1juta ternyata salah sasaran yg di RT saya, beberapa org bermobil nissan (RW), pengusaha rmh kontrakan, peternak sapi sukses eh dpt sumbangan, yg janda punya ank yatim, buruh tani nggak dpt.
Mariyadi SH MH, Ketua DPP GN-PK Jatim, Tim Sos Satgas Saber Pungli Kemenkopolhukam untuk wilayah jatim, Sesuai petunjuk dan atas instruksi Ketua DPN GNPK Bpk H Adi Warman SH MH MBA yang menjabat sebagai Pok Pemberantasan Pungli kemenkopolhukam serta menjabat sebagai koordinator Staf Ahli Wantimpres, langsung bertindak cepat “Saya dan tim akan adakan investigasi kasus ini, dan kejadian ini sudah saya prediksi sejak kami resmi mendirikan Pos Pantau Provinsi Jawa Timur Dana Covid-19 pada Selasa (5/5).
Mariyadi mengemukakan bahwa dugaan penyelewengan ini memang bisa saja akibat salah data, namun ia tak mengesampingkan bahwa juga ada kemungkinan dugaan datanya sengaja disesatkan. “Nah kalau terjadi ada kesengajaan mengaburkan data, maka kami tidak ragu-ragu membawa ke ranah hukum,” sesuai instruksi BpkH ADI WARMAN DH MH MBA Ketua Umum DPN GNPK paparnya.
Mariyadi juga menekankan kembali GNPK juga mencermati soal dana desa yang digunakan untuk kepentingan Covid-19 ini menurutnya dua sumber dana ini sangat mungkin dikorupsi.
Ia mengajak warga masyarakat untuk berani melapor. “Karena itu saya mengajak warga masyarakat untuk melapor, ada bukti walaupun tidak ada kami akan investigasi,” tegasnya. “Dan yang satu ini akan kami kupas habis,” demikian tegas Mariyadi kepada awak media. (rr)
