SURABAYAONLINE.CO – Anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat, Usman Kansong, mengingatkan insan pers agar menjaga sikap skeptis-kritis, disiplin melakukan verifikasi, dan menyajikan pemberitaan secara berimbang, khususnya terkait industri kelapa sawit.
Pesan tersebut disampaikan Usman dalam Workshop Jurnalistik PWI–GAPKI, Rabu (18/11/2026). Menurutnya, media memiliki tanggung jawab menghadirkan informasi yang akurat agar masyarakat memperoleh gambaran utuh mengenai industri sawit.
Usman menegaskan, media harus menjadi ruang publik untuk berdialog, bukan sekadar menyampaikan klaim sepihak. Karena itu, setiap tuduhan maupun pernyataan positif mengenai industri sawit harus melalui proses verifikasi.
Klaim yang menyebut sawit merusak lingkungan, misalnya, perlu diuji berdasarkan data dan penelitian. Begitu pula siaran pers yang hanya menonjolkan keunggulan industri sawit tidak boleh langsung diterima tanpa pemeriksaan lebih lanjut.
“Kode etik itu membolehkan koreksi, tapi tidak membolehkan takedown,” tegas Usman.
Ia menjelaskan, media wajib memberikan ruang kepada pihak yang diberitakan untuk menyampaikan klarifikasi. Jika terjadi kesalahan, wartawan dan perusahaan pers harus segera melakukan koreksi serta memberikan hak jawab.
Usman juga mengingatkan penghapusan berita atau takedown dapat disalahgunakan untuk kepentingan pemerasan. Karena itu, penyelesaian persoalan pemberitaan harus tetap mengacu pada mekanisme dan ketentuan etika jurnalistik.
Menurutnya, prinsip tersebut semakin penting karena industri sawit kerap menjadi sasaran kampanye negatif. Ia menyinggung tekanan Uni Eropa melalui regulasi RED II, fat tax, serta penggunaan label bebas minyak sawit yang dinilainya berkaitan dengan persaingan antarminyak nabati dunia, seperti rapeseed dan kedelai.
Dalam konteks tersebut, media diminta menyajikan informasi berbasis data agar masyarakat dapat memahami persoalan industri sawit secara objektif.
Usman juga menyoroti fenomena post-truth yang turut memengaruhi persepsi publik terhadap industri kelapa sawit. Ia merujuk studi Loso Judijanto, peneliti Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS), yang menyimpulkan media turut memperkuat persepsi negatif tentang sawit.
“Jadi kita semua, orang-orang media, ikut memperkuat,” ujarnya.
Ia mengakui masih ditemukan pemberitaan yang menggunakan sumber tidak bertanggung jawab tanpa melakukan konfirmasi kepada pihak industri. Tekanan kecepatan dalam media daring juga kerap membuat proses verifikasi tertunda sehingga persepsi negatif terlanjur terbentuk.
Selain isi berita, Usman mengingatkan wartawan agar berhati-hati dalam menentukan judul dan framing. Pasalnya, sebagian pembaca hanya membaca judul tanpa menelusuri keseluruhan isi pemberitaan.
Dalam workshop tersebut, Usman turut membandingkan sejumlah tuduhan terhadap industri sawit dengan data dan penelitian. Di antaranya mengenai anggapan sawit rakus air, persoalan banjir dan longsor, serta praktik perkebunan monokultur.
Sementara itu, Peneliti Ahli Madya bidang ilmu tanah, agroklimatologi, dan hidrologi Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) PT Riset Perkebunan Nusantara, Dr. Nuzul Hijri Darlan, memaparkan produktivitas minyak sawit yang lebih tinggi dibandingkan sejumlah tanaman minyak nabati lainnya.
Dalam materinya, Nuzul menyebut kelapa sawit mampu menghasilkan sekitar 3,6–4,0 ton minyak per hektare per tahun. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rapeseed sebesar 0,6–0,8 ton, kedelai 0,4–0,6 ton, dan bunga matahari 0,4–0,5 ton per hektare per tahun.
Ia juga menjelaskan Indonesia memiliki kondisi alam yang mendukung pengembangan perkebunan sawit, mulai dari penyinaran matahari sepanjang tahun, curah hujan sekitar 2.000–3.000 milimeter per tahun, hingga suhu rata-rata 24–32 derajat Celsius.
“Kelapa sawit merupakan komoditas strategis yang berperan besar dalam ketahanan pangan, penyediaan energi, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia,” ujar Nuzul.
Dari perspektif industri, Ketua Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Dr. Bandung Sahari, menyampaikan bahwa sawit memasok sekitar 35 persen kebutuhan minyak nabati dunia dengan penggunaan lahan kurang dari 10 persen dari total lahan tanaman minyak.
Namun, peningkatan kebutuhan minyak nabati dunia menghadapi tantangan keterbatasan lahan. Bandung memproyeksikan Indonesia berpotensi mengalami defisit pasokan sawit sebesar 27 juta ton pada 2050 apabila produksi bertahan pada level 2025.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, produktivitas perlu ditingkatkan. Produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), menurutnya, perlu naik dari 3,3 ton menjadi 5,0 ton per hektare per tahun tanpa harus mengandalkan ekspansi lahan.
Bandung juga menyoroti pentingnya penerapan prinsip keberlanjutan dalam industri sawit. Ia menyebut sebanyak 587 dari total 1.211 sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) nasional berasal dari anggota GAPKI.
“Sawit yang berkelanjutan adalah kepentingan bersama bagi petani, industri, negara, dan generasi mendatang,” tulis Bandung dalam materinya.
GAPKI, lanjutnya, terbuka untuk berbagi data dan memberikan kesempatan kepada jurnalis melihat langsung praktik pengelolaan perkebunan sawit.
Menanggapi hal tersebut, Usman mendorong GAPKI memperkuat strategi komunikasi terpadu melalui konsultasi, mediasi, diplomasi, advokasi, lobi, hingga manajemen reputasi.
Ia juga meminta industri memberikan ruang dan waktu kepada wartawan untuk melakukan verifikasi, termasuk bersedia memenuhi permintaan konfirmasi dan hak jawab.
Usman menegaskan, apabila industri menemukan pemberitaan yang diduga melanggar kode etik jurnalistik, pengaduan sebaiknya disampaikan kepada Dewan Pers, bukan langsung kepada kepolisian.
Sementara pelanggaran kode perilaku wartawan, seperti praktik pemberitaan untuk mengancam atau memeras, dapat dilaporkan kepada organisasi pers.
Menurut Usman, Dewan Kehormatan PWI berkomitmen menegakkan kode perilaku wartawan guna menjaga profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap pers.


