SURABAYAONLINE.CO – Pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.33 Tahun 2025 yang mengatur tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal, mewajibkan bagi setiap perantara atau broker properti memiliki sertifikat kompetensi.
Melansir Bisnis.com, Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan, Dwinanto Rumpoko, mengatakan bahwa aturan tersebut bertujuan untuk menciptakan ekosistem industri broker properti lebih adil dan tertata dan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pengembangan di sektor ini.
“Industri broker properti memiliki potensi besar dan akan terus tumbuh. Oleh karena itu, brokerproperti harus mengikuti aturan yang ada dan memiliki sertifikat untuk mendukung indutri properti terus berkembang,” kata Dwinanto di acara The Biggest Real Estate Summit & AREBI Award, Selasa (17/11/2026).
Dwinanto menambahkan bahwa sertifikat kompetensi sebagai sarana menjaga profesionalisme para broker, mengingat konsumen saat ini tidak hanya butuh informasi terkait properti namun juga layanan yang transparan, berbasis data, dan didukung teknologi.
Ia berharap, kedepannya, broker properti tidak hanya sebagai perantara penjual dan pembeli namun lebih sebagai konsultan investasi yang mampu membantu konsumen memahami resiko hukum dan finansial.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI), Clement Francis, mengungkap jika sertifikasi kompetensi menjadi bagian dari upaya meningkatkan standar profesi.
“Kami terus melakukan sosialisasi kepada seluruh anggota AREBI dan berkolaborasi dengan pemerintah untuk menciptakan bisnis properti yang bersertifikasi dan kompeten untuk masyarakat Indonesia. AREBI akan terus melahirkan broker broker properti yang professional dan beretika melalui sertifikasi” tutur Clement. (RM)


