Oleh: Hadipras
SURABAYAONLINE.CO – Dunia politik kita belakangan ini menyajikan sebuah pertunjukan yang lebih menyerupai panggung teater daripada ruang dialektika. Kita menyaksikan sebuah drama yang ganjil: di mana suara-suara yang sebelumnya menggelegar menuntut kebenaran, tiba-tiba meluruh dalam gestur penaklukan yang sangat kasat mata.
Ada adegan permohonan ampun dengan membungkuk dan cium tangan, serta sebuah parsel besar sebagai buah tangan saat pulang.
Secara visual, adegan ini mungkin tampak seperti sebuah “perdamaian”. Namun secara literatif, kita sedang menonton sebuah “Estetika Penghinaan Terang-terangan”.
Dalam tradisi kita, cium tangan adalah simbol luhur penghormatan kepada orang tua atau guru. Namun, ketika gestur itu dipindahkan ke panggung sengketa politik—di mana sebelumnya terjadi pertarungan argumen yang sengit—maknanya bergeser menjadi kapitulasi moral.
Disini muncul pertanyaan besar yang menggugat nalar: sejak kapan otoritas kekuasaan otomatis menjadi patron kebenaran yang berhak memberikan pengampunan?
Seorang patron yang sejati, yang kewibawaannya diakui secara tulus, hanya bisa lahir dari track record kejujuran yang panjang dan integritas yang autentik. Kewibawaan bukanlah atribut yang menempel otomatis pada jabatan, melainkan buah dari kehidupan yang jujur.
Jika sang “pemberi ampun” sendiri masih dilingkupi kabut keraguan dan gunung kesalahan yang belum tuntas dibuktikan, maka prosesi maaf-memaafkan itu kehilangan kesakralannya.
Ia bukan lagi proses pemulihan sosial, melainkan sekedar transaksi politik dimana satu pihak dipaksa takluk, sementara pihak lain berlagak menjadi hakim moral di atas singgasana yang pondasinya sendiri sedang digugat oleh sejarah.
Lalu, ada parsel itu. Bingkisan besar yang dibawa pulang bukan sekedar materi, melainkan simbol “pembungkusan” nurani. Dalam ideologi kerakusan, segala sesuatu—termasuk harga diri—bisa dikomodifikasi.
Ketika tuntutan akan kebenaran objektif ditukar dengan bingkisan seremonial, martabat manusia tidak lagi sedang ditegakkan, melainkan sedang dilelang di pasar loak kekuasaan.
Kita mungkin sedang hidup dalam sebuah zaman dimana harga diri dianggap sebagai beban bagi kelangsungan hidup.
Tragedi sebenarnya bukan hanya terletak pada individu yang meminta maaf -yang oleh publik di.persepsi pengkhianatan-, melainkan juga pada pertunjukan kehinaan yang sengaja disebar ke publik -apapun alasannya.
Pesan terselubungnya sangat gelap: “Seberani apa pun kau bersuara, pada akhirnya kau akan sujud dan membawa pulang bingkisan kami.” Inilah cara kekuasaan membunuh nyali masyarakat sipil—bukan dengan penjara, tapi dengan rasa malu.
Namun, dibalik selebrasi penaklukan itu, sebuah ironi besar sedang bekerja secara sunyi. Si pemberi maaf, yang mungkin merasa martabatnya kian menjulang dengan melihat lawannya bersimpuh, sebenarnya sedang menggali lubang bagi kehormatannya sendiri.
Di mata publik, gestur tersebut bukanlah pertanda kebesaran jiwa, melainkan peragaan kecongkakan yang memuakkan. Alih-alih menuai simpati, sang penguasa justru memanen cibiran dan umpatan yang terpendam jauh di dalam palung hati rakyat—sebuah kebencian yang tertahan hanya karena takhta masih di tangan. Dan tentu kemuakan terhadap si pemohon maaf yang di cap pengkhianat oleh sebagian (besar) publik.
Dalam kesunyian itu, publik tidak lagi memberikan penghormatan, melainkan melambungkan doa-doa pedih agar semesta menurunkan azab bagi sebuah keangkuhan dan kemunafikan yang telah melampaui batas kemanusiaan.
Di atas segala drama personal tersebut, ada hal yang jauh lebih besar yang sedang dipertaruhkan: Kehormatan sebuah bangsa. Sebuah bangsa tidak dinilai besar hanya dari megahnya infrastruktur, melainkan dari tegaknya martabat warga negaranya.
Ketika prosesi “cium tangan dan parsel” menjadi norma dalam penyelesaian sengketa kebenaran, maka kehormatan bangsa itu sedang meluncur ke titik nadir.
Apa gunanya stabilitas jika ia hanya bisa tegak dengan cara mematahkan tulang punggung nalar kritis rakyatnya? Kehormatan bangsa akan sirna ketika kebohongan, kemunafikan, dirayakan sebagai kebenaran, dan penyerahan diri dipuja sebagai kesantunan.
Adalah sebuah tragedi jika kedaulatan negara digadaikan hanya untuk melindungi kepentingan penguasa yang belum tentu tulus memikirkan nasib generasi bangsanya.
Sudah saatnya kita bertanya: Apakah kita ingin mewariskan sebuah negeri di mana anak cucu kita diajarkan untuk merangkak demi keamanan, atau sebuah negeri yang mampu tegak berdiri demi kebenaran?
Kejujuran yang ditukar dengan parsel mungkin bisa mengenyangkan perut untuk sementara, namun ia akan meninggalkan rasa lapar yang abadi pada jiwa sebuah bangsa yang kehilangan kehormatannya.
Pada akhirnya, sejarah hanya akan mencatat mereka yang memiliki keberanian untuk tetap tegak, bukan mereka yang membawa pulang bingkisan dengan punggung yang membungkuk. Karena harga diri adalah satu-satunya milik kita yang tidak boleh masuk dalam daftar inventaris kekuasaan.
