Ketika republik sibuk dengan angka pertumbuhan dan kontestasi kekuasaan, kebangsaan berisiko menjadi slogan. Pengajian kebangsaan menawarkan jalan lain: membangun warga dari batin, akal, dan kesediaan untuk hidup bersama.
Oleh : Tri Prakoso, SH.,M.HP (Alumni FH Universitas Jember)
SURABAYAONLINE.CO – Bangsa tidak hanya mengalami kemunduran ketika ekonominya melemah. Ia juga mengalami kemunduran ketika manusia kehilangan kemampuan merasa malu setelah mengambil hak orang lain, kehilangan kesanggupan mendengarkan penderitaan, dan kehilangan keberanian mengatakan bahwa sesuatu yang menguntungkan kelompoknya tetap dapat merupakan ketidakadilan.
Kemunduran semacam itu tidak selalu tampak dalam statistik. Ia hidup dalam kebiasaan: membenarkan pelanggaran orang dekat, memandang jabatan sebagai milik, atau menganggap kritik sebagai permusuhan. Kebudayaan politik menjadi rapuh bukan semata-mata karena aturan tidak tersedia, melainkan karena penyimpangan memperoleh pembenaran dalam percakapan sehari-hari.
Di situlah persoalan kebangsaan bertemu dengan persoalan batin. Institusi memerlukan manusia yang bersedia membatasi diri. Sebaliknya, manusia memerlukan institusi yang membuat kejujuran tidak menjadi pengorbanan sepihak. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Karena itu, menghidupkan pengajian kebangsaan bukan mengalihkan perhatian dari reformasi politik menuju kesalehan pribadi. Justru sebaliknya: membangun dasar kebudayaan agar reformasi tidak berhenti pada pergantian aturan dan pejabat.
Yang dibutuhkan bukan pengajian yang menambahkan kata kebangsaan pada spanduk, melainkan ruang pendidikan yang mempertemukan kedalaman spiritual, kecerdasan kritis, ingatan kebudayaan, dan keberanian memperjuangkan kehidupan bersama.
Kebudayaan sebagai cara memperlakukan manusia
Kebudayaan tidak cukup dipahami sebagai kesenian, pakaian adat, upacara, atau warisan yang dipentaskan. Ia juga merupakan cara memperlakukan manusia: siapa yang didengarkan, siapa yang harus mengalah, dan siapa yang diperbolehkan membuat kesalahan tanpa menanggung akibat.
Dalam pengertian tersebut, pelayanan publik merupakan peristiwa kebudayaan. Begitu pula rapat desa, hubungan kerja, pembagian bantuan, dan percakapan keluarga tentang orang yang berbeda agama. Di tempat-tempat itulah nilai memperoleh bentuk nyata atau kehilangan maknanya.
Kita dapat menyelenggarakan perayaan kebudayaan sambil membiarkan hubungan sosial yang merendahkan. Kita dapat memuji gotong royong, tetapi membebankan seluruh pekerjaan kepada mereka yang tidak memiliki kuasa menolak. Kita dapat membicarakan kerukunan, tetapi tidak memberi ruang kepada orang yang mengungkapkan ketidakadilan.
Pengajian kebangsaan perlu memasuki wilayah ini. Tugasnya bukan hanya melestarikan simbol, melainkan memeriksa hubungan sosial di balik simbol tersebut. Apakah penghormatan merupakan pengakuan martabat atau sekadar kepatuhan kepada hierarki? Apakah kebersamaan dibangun melalui kesediaan berbagi atau tekanan agar pihak lemah terus berkorban?
Dengan demikian, merawat kebudayaan bukan membekukan warisan. Ia berarti melanjutkan yang memuliakan manusia dan mengoreksi yang menghalangi keadilan. Tradisi menjadi sumber kehidupan apabila boleh dibaca ulang, bukan ketika diperlakukan sebagai alasan menghentikan pertanyaan.
Batin yang tidak meninggalkan dunia
Dalam kerangka itulah tasawuf memiliki relevansi. Ia dapat dibaca sebagai pendidikan tentang hubungan manusia dengan keinginan, kepemilikan, pengakuan, dan kekuasaan. Persoalannya bukan sekadar bagaimana memperoleh ketenteraman, melainkan bagaimana tidak menjadikan diri pusat segala sesuatu.
Pembacaan tematik atas Jami’ul Ushul fil Auliya’ karya Ahmad Diyauddin al-Kamasykhanawi dapat dikembangkan melalui perhatian pada adab dan kesungguhan pendidikan spiritual. Pengembangan kebangsaan ini bukan berarti kitab tersebut menyajikan teori negara modern. Yang dipertemukan ialah orientasi pembentukan manusia dengan kebutuhan kehidupan publik.
Mujahadah dapat dimaknai sebagai latihan menghadapi keinginan selalu menang. Muraqabah menumbuhkan kesadaran bahwa tanggung jawab tidak berakhir ketika pengawasan manusia berhenti. Muhasabah mengajarkan pemeriksaan terhadap motif dan akibat tindakan. Dalam politik, pertanyaannya menjadi konkret: apakah keputusan dibuat untuk melayani atau menguasai? Apakah bahasa persatuan menyembunyikan ketakutan terhadap kritik? Apakah pembangunan memperluas kesejahteraan atau memindahkan penderitaan kepada kelompok yang tidak memiliki daya tawar?
Tasawuf kehilangan daya kebudayaannya apabila hanya membuat manusia mampu bertahan dalam keadaan buruk tanpa terdorong memperbaikinya. Kesabaran penting, tetapi kesabaran tidak boleh dipisahkan dari ikhtiar mengubah keadaan. Batin yang jernih bukan batin yang tidak terusik penderitaan. Justru karena tidak dikuasai kepentingan diri, ia lebih mudah mendengar jeritan yang diabaikan.
Adab bukan kebudayaan membungkam
Salah satu pekerjaan penting pengajian kebangsaan ialah membebaskan adab dari penyempitan makna. Adab tidak boleh hanya berarti kewajiban orang kecil menjaga perasaan orang besar. Jika warga dituntut santun, pemegang kekuasaan juga wajib mendengarkan. Jika kritik harus bertanggung jawab, keputusan harus dapat dijelaskan. Jika masyarakat diminta tidak menghina, pejabat tidak boleh mempermalukan orang yang mengajukan keberatan.
Masalah muncul ketika kesantunan menjadi pengganti pembahasan substansi. Keluhan diperiksa nada suaranya, tetapi diabaikan penyebabnya. Korban diminta menenangkan diri, sementara pihak yang merugikannya tidak diminta memberikan penjelasan. Dalam kebudayaan yang demikian, ketenangan mudah disalahartikan sebagai kebaikan. Padahal, ruang yang sunyi dapat menyimpan ketakutan, bukan persetujuan.
Pengajian perlu mengajarkan adab yang timbal balik. Menghormati manusia tidak berarti membenarkan tindakannya. Mengkritik kekuasaan tidak harus merendahkan pribadi, tetapi penghormatan kepada pribadi juga tidak boleh menghapus tanggung jawab jabatan. Di sinilah spiritualitas bertemu dengan demokrasi sebagai latihan kedewasaan: bersedia mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan, menjawab tanpa mengancam, dan mengakui kesalahan tanpa merasa kehilangan seluruh harga diri. Kebudayaan yang sehat tidak menjadikan pemimpin kebal terhadap pertanyaan. Ia justru membuat pertanyaan dapat diajukan tanpa rasa takut.
Zuhud dalam kebudayaan kekuasaan
Melalui riwayat keteladanan dalam Hilyatul Auliya’ wa Thabaqatul Ashfiya’ karya Abu Nu’aim al-Ashfahani, kita dapat mengembangkan perenungan tentang zuhud. Relevansinya bukan mengajak masyarakat membenci kesejahteraan, melainkan memeriksa keterikatan yang membuat manusia mengorbankan kebenaran.
Keterikatan itu tidak selalu berbentuk kekayaan. Ia dapat hadir sebagai kebutuhan dipuji, keinginan mempertahankan pengaruh, atau ketidakmampuan membayangkan kehidupan setelah jabatan berakhir. Karena itu, zuhud politik tidak dapat diukur dari kesederhanaan penampilan semata. Seseorang dapat tampak bersahaja, tetapi memperlakukan lembaga sebagai perpanjangan dirinya.
Ujiannya ialah kesediaan menerima pembatasan: tidak menggunakan fasilitas untuk kepentingan pribadi, menghindari konflik kepentingan, menerima evaluasi, dan melepaskan kewenangan ketika mandat selesai. Kekuasaan disebut amanah bukan agar terdengar luhur, melainkan agar tidak diperlakukan sebagai kepemilikan. Pengajian kebangsaan harus menempatkan tanggung jawab tersebut di depan. Kedermawanan pribadi tidak menggantikan keadilan kebijakan. Keramahan tidak menghapus kewajiban membuka alasan keputusan.
Pada saat yang sama, nasihat zuhud tidak patut hanya diarahkan kepada masyarakat miskin. Meminta orang yang kekurangan membatasi keinginan, sambil membiarkan keserakahan orang berkuasa, adalah ketimpangan moral. Spiritualitas menjadi pembebasan ketika membantu manusia keluar dari penghambaan terhadap harta dan jabatan. Ia menjadi penjinakan ketika hanya meminta korban berdamai dengan keadaan.
Rahasia batin dan tanggung jawab terbuka
Pembacaan atas Sirr al-Asrar, yang dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir al-Jailani, mengundang perenungan tentang kedalaman kehidupan spiritual. Namun, kedalaman tersebut tidak memberikan pengecualian dari pertanggungjawaban lahiriah. Dalam urusan publik, niat baik tidak cukup. Dana harus dikelola secara terbuka, keputusan memerlukan alasan, dan kesalahan membutuhkan pemulihan. Keikhlasan tidak bertentangan dengan pencatatan; amanah tidak direndahkan oleh pemeriksaan.
Kesadaran diawasi Tuhan semestinya memperkuat kesediaan diawasi manusia. Orang yang menganggap dirinya bertanggung jawab secara spiritual seharusnya tidak keberatan menjelaskan tindakan yang memengaruhi hak orang lain. Di sini, dimensi mistikal menemukan ukuran sosialnya. Kedekatan kepada Tuhan bukan perluasan hak mengatur sesama, melainkan pembatasan kesewenang-wenangan diri. Pengalaman batin tidak patut dipakai sebagai sumber kekebalan politik. Bangsa tidak membutuhkan persaingan klaim kesucian. Ia membutuhkan orang yang kesalehannya membuat pelayanan lebih manusiawi dan kekuasaan lebih mudah diperiksa.
Bayangan diri dalam identitas kelompok
Pendekatan psikoanalitis membantu memeriksa motif yang tidak selalu tampak dalam pernyataan sadar. Penggunaannya di sini bukan diagnosis terhadap masyarakat, melainkan perangkat refleksi terhadap cara kita berkelompok. Apakah pembelaan terhadap bangsa lahir dari kasih atau kebutuhan merasa lebih unggul? Apakah kemarahan kepada lawan diarahkan untuk memulihkan keadilan atau menikmati penghinaan?
Dengan meminjam perhatian Freud terhadap identifikasi kelompok, kita dapat menelaah kemungkinan seseorang menyerahkan penilaian kepada figur yang dikagumi. Pemimpin menjadi penyangga harga diri. Kritik terhadapnya kemudian dialami sebagai serangan terhadap identitas pribadi. Akibatnya, ukuran moral berubah mengikuti kedekatan. Pelanggaran kawan disebut kekhilafan, sedangkan kekeliruan lawan dianggap bukti keburukan menyeluruh. Bukti disaring untuk mempertahankan rasa benar.
Tasawuf menawarkan muhasabah untuk menghadapi kecenderungan tersebut. Namun, muhasabah perlu menjangkau kebiasaan sosial: informasi yang dibagikan, tuduhan yang dipercaya, dan penderitaan yang dipilih untuk diabaikan. Tidak semua kemarahan merupakan kegagalan spiritual. Kemarahan dapat menjadi respons yang sah terhadap penindasan. Yang perlu dicegah ialah perubahannya menjadi kenikmatan menghukum. Pengajian yang mendewasakan tidak selalu memberikan kenyamanan. Kadang-kadang ia harus mengusik, karena pembenaran yang paling sulit dibongkar ialah pembenaran yang membuat kelompok sendiri terasa suci.
Keluasan hati tanpa kehilangan keadilan
Pembacaan kontekstual atas Fushush al-Hikam dan Al-Futuhat al-Makkiyyah karya Ibn Arabi membuka perenungan tentang hati, pengetahuan, dan keterbatasan manusia. Hubungannya dengan kebangsaan merupakan pengembangan etis, bukan pemindahan langsung konsep metafisis menjadi kebijakan. Salah satu pelajaran yang dapat dikembangkan ialah kerendahan hati pengetahuan. Pemahaman kita tidak menghabiskan seluruh kenyataan. Orang lain mungkin membawa pengalaman yang belum pernah kita hadapi.
Keluasan hati bukan ketiadaan prinsip. Seseorang dapat teguh dalam iman sambil mengakui bahwa orang berbeda keyakinan memiliki hak kewargaan yang setara. Penghormatan tidak mengharuskan penyamaan seluruh ajaran. Namun, keterbukaan tidak berarti membiarkan penindasan. Meminta korban segera memaafkan sebelum kesalahan diakui dapat menambah luka. Perdamaian membutuhkan kejujuran, bukan sekadar ketiadaan pertengkaran.
Konsep tajalli juga tidak boleh digunakan untuk menyucikan keadaan politik. Mengakui keterhubungan kehidupan dengan Tuhan bukan berarti menganggap setiap keputusan penguasa sebagai kehendak yang tidak boleh digugat. Justru kesadaran akan keterbatasan manusia menolak pemutlakan kelompok. Tidak ada partai, organisasi, atau pemimpin yang berhak mengidentikkan kepentingannya dengan keseluruhan kehendak Ilahi. Nasionalisme spiritual harus menjaga bangsa dari kecenderungan memuja dirinya sendiri. Cinta tanah air menjadi matang ketika mampu mengakui kesalahan tanpa kehilangan kesediaan memperbaikinya.
Keadilan melampaui kedekatan
Al-Qur’an memberikan ukuran yang lebih keras daripada kesetiaan kelompok. Al-Ma’idah ayat 8 melarang kebencian mendorong ketidakadilan. An-Nisa’ ayat 135 menuntut penegakan keadilan sekalipun berhadapan dengan diri dan kerabat. Pesan tersebut menguji kebiasaan yang sering kita maafkan: menggunakan ukuran berbeda untuk kawan dan lawan. Kebudayaan kewargaan justru memerlukan ukuran yang tetap ketika kedekatan berubah.
Al-Hujurat ayat 13 menempatkan keragaman dalam cakrawala saling mengenal. Pengenalan bukan hanya mengetahui nama kelompok lain, melainkan memberi ruang agar mereka menjelaskan pengalaman dan kebutuhannya sendiri. Sementara itu, Ar-Ra’d ayat 11 mengajak memperhatikan perubahan dalam diri suatu kaum. Pembacaan sosialnya tidak boleh dijadikan alasan menyalahkan korban atas seluruh penderitaannya. Perubahan diri dapat berarti berhenti menyebarkan kebencian. Ia juga dapat berarti mengatasi ketakutan untuk bersolidaritas dan memperjuangkan hak.
Hadis tentang menolong orang zalim dengan menghentikan kezalimannya memperlihatkan bahwa kasih tidak identik dengan pembelaan. Mengoreksi pemimpin dapat menjadi pertolongan agar ia tidak terus merusak amanah. Karena itu, pertanyaan pengajian bukan hanya bagaimana masyarakat menjadi lebih patuh, melainkan bagaimana semua pihak menjadi lebih adil.
Persatuan bukan penyeragaman
Secara politis, pengajian kebangsaan harus menjaga pembedaan antara bangsa, negara, dan pemerintah. Kehidupan bangsa melampaui masa jabatan. Pemerintah menjalankan kewenangan yang terbatas, bukan memiliki republik. Mencampuradukkan ketiganya membuat kritik terhadap kebijakan mudah dituduh sebagai kebencian terhadap tanah air. Padahal, penolakan dapat lahir dari kepedulian terhadap masa depan bersama.
Pancasila menyediakan medan dialog tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Namun, penyebutan Pancasila tidak otomatis membenarkan keputusan. Klaim kebangsaan tetap harus diuji melalui akibatnya terhadap manusia. Persatuan pun tidak boleh berarti penyeragaman kebudayaan. Bahasa, ingatan, adat, dan pengalaman daerah bukan gangguan yang harus disederhanakan demi sebuah citra nasional.
Yang dibutuhkan ialah titik temu tanpa penghapusan. Tradisi lokal dapat menyumbang kebijaksanaan, tetapi tetap terbuka terhadap kritik apabila mengandung diskriminasi atau menutup suara sebagian anggotanya. Dengan demikian, kebudayaan nasional bukan gudang benda warisan yang selesai disusun. Ia merupakan percakapan berkelanjutan tentang cara hidup bersama secara bermartabat. Pengajian kebangsaan perlu ikut menjaga percakapan itu: berakar tanpa menutup diri, terbuka tanpa kehilangan pertimbangan, dan bersatu tanpa memaksa semua orang menjadi seragam.
Majelis sebagai ruang belajar kebudayaan
Pengajian kebangsaan perlu hadir sebagai ruang perjumpaan, bukan sekadar hubungan satu arah antara pembicara dan pendengar. Pembacaan kitab harus bertemu pengalaman pekerja, petani, pelaku usaha kecil, perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Mereka hadir sebagai subjek pengetahuan, bukan pelengkap suasana. Pengalaman dipersulit dalam pelayanan atau kehilangan penghidupan dapat membuka dimensi moral yang tidak tertangkap oleh nasihat umum.
Secara fenomenologis, kebangsaan dialami melalui tindakan konkret. Orang mengenal martabat ketika keluhannya didengar. Ia merasakan persaudaraan ketika bantuan tidak bergantung pada identitas. Ia memahami keadilan ketika aturan berlaku juga bagi orang berpengaruh.
Karena itu, pembahasan amanah dimulai dari keterbukaan keuangan majelis. Pembahasan persaudaraan dilanjutkan dengan pelayanan lintas kelompok. Pembahasan keadilan dihubungkan dengan pendampingan mengakses layanan melalui tenaga yang kompeten. Majelis juga perlu menjaga kemandirian dari kepentingan elektoral. Kerja sama dengan pemerintah atau dunia usaha dapat dilakukan, tetapi tidak boleh dibayar dengan hilangnya kebebasan mengoreksi. Keberhasilannya bukan hanya keramaian, melainkan perubahan kebiasaan: keluhan memperoleh tindak lanjut, pengelolaan semakin jujur, dan perbedaan tidak segera berubah menjadi permusuhan.
Latihan tersebut juga berlaku dalam percakapan digital. Sebelum meneruskan kabar yang menguntungkan kelompok sendiri, peserta perlu memeriksa sumber dan konteksnya. Kesediaan menunda reaksi merupakan bagian dari pengendalian diri. Jika informasi ternyata keliru, koreksi harus disampaikan kepada orang yang sebelumnya menerima kabar itu. Dengan cara ini, zikir memperoleh hubungan praktis dengan tanggung jawab berbahasa: kesadaran bahwa setiap ucapan yang disebarkan dapat merawat kepercayaan atau justru menambah luka dalam kehidupan bersama.
Merawat tanpa menyakralkan
Menghidupkan pengajian kebangsaan sebagai gerakan kebudayaan berarti memulihkan hubungan antara ilmu dan laku, ibadah dan tanggung jawab, serta persaudaraan dan keadilan.
Pembinaan batin tidak menggantikan reformasi kelembagaan. Hati yang baik memerlukan prosedur yang mencegah penyalahgunaan. Prosedur yang baik memerlukan manusia yang tidak terus mencari jalan mengakalinya. Pengajian bukan satu-satunya jalan pembentukan warga. Ia merupakan kontribusi komunitas Muslim yang dapat bekerja sama dengan komunitas lain tanpa menuntut keseragaman keyakinan.
Tujuannya bukan menambahkan kesakralan kepada negara, melainkan mencegah manusia menyakralkan kekuasaannya sendiri. Jabatan bukan kepemilikan, identitas bukan izin merendahkan, dan kesalehan bukan kekebalan terhadap kritik. Bangsa dirawat dari dalam ketika kejernihan batin menjelma keberanian publik. Bukan keberanian yang menikmati kebencian, melainkan yang bersedia menanggung risiko demi keadilan.
Republik membutuhkan warga yang mencintai tanah air dengan mata terbuka: tidak menyangkal lukanya, tidak memuja penguasanya, dan tidak menjadikan ketenangan pribadi sebagai alasan untuk membiarkan sesama menderita. Di sanalah, di ruang-ruang yang tampak sederhana itu, bangsa ini sesungguhnya dirawat: dari dalam, dari batin, dari kesediaan untuk hidup bersama.
