Oleh : Tri Prakoso, SH.,M.HP (WKU Bidang Migas Kadin Jatim)
SURABAYAONLINE.CO – Pernyataan Dony Oskaria, Chief Operating Officer Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan BUMN, bahwa 52 persen dari 1.074 BUMN merugi sekitar Rp20 triliun per tahun, bukan sekadar rilis data keuangan. Di forum Danantara Technology Innovation Investment Forum 2026, angka itu disampaikan kepada publik, investor, dan manajemen BUMN. Karena itu, pernyataan tersebut perlu dibaca bukan hanya sebagai laporan, tetapi sebagai sinyal politik ekonomi. Ia mengandung pesan tentang krisis, tentang siapa yang berwenang menangani krisis, dan tentang arah kebijakan yang akan diambil. Dalam bahasa intelijen, ini adalah peringatan dini yang sengaja disiarkan ke ruang publik. Dalam bahasa kebijakan, ini adalah upaya menciptakan krisis yang terkelola agar reformasi radikal tampak sebagai keniscayaan.
Artikel ini berargumen bahwa pernyataan tersebut merupakan instrumen intelijen ekonomi yang dipolitisasi secara halus. Angka 52 persen dan Rp20 triliun bisa saja akurat. Namun, pemilihan angka, contoh, forum, dan audiensnya menunjukkan motif taktis dan strategis. Secara taktis, pernyataan itu membangun urgensi, memperkuat posisi birokrasi Danantara, dan mengelola ekspektasi pasar. Secara strategis, ia mengubah cara publik memahami BUMN, dari aset strategis menjadi beban fiskal. Perubahan cara pandang itu pada gilirannya melegitimasi penutupan, konsolidasi, dan pengalihan kewenangan BUMN di bawah Danantara.
Peringatan dini yang disiarkan publik
Dalam studi intelijen, warning intelligence atau peringatan dini adalah produk analisis yang ditujukan agar pembuat kebijakan bertindak sebelum terlambat. Biasanya peringatan disampaikan secara tertutup. Namun, peringatan juga dapat disiarkan secara terbuka ketika aktor kebijakan ingin membangun tekanan politik. Ketika seorang pejabat tinggi mengungkapkan kerugian BUMN secara dramatis di forum investasi, ia tidak sedang berbagi informasi biasa. Ia sedang mengubah peringatan menjadi alat pembentuk opini. Audiensnya bukan hanya pembuat kebijakan, tetapi juga pasar, media, dan publik.
Pernyataan Dony menyebut 52 persen dari 1.074 perusahaan merugi sekitar Rp20 triliun per tahun. Ia juga menyebut inefisiensi transaksi berlapis sekitar 2 miliar dolar AS, sehingga potensi penghematan mencapai 3,5 miliar dolar AS per tahun. Contoh yang diberikan konkret: pembangunan serat optik IndiHome harus melewati empat perusahaan sehingga biaya 150 persen lebih tinggi dari pesaing. Pola serupa disebut terjadi di Pertamina. Ia juga mengungkap 157 kasus hukum di Telkom dan lebih dari 500 perkara antarperusahaan. Angka dan contoh itu membuat pesan tampak kredibel. Dalam teori sinyal, sinyal yang efektif memang harus spesifik dan dapat diamati. Dengan menyebut angka dan kasus, Danantara mengirim pesan bahwa masalahnya nyata, terukur, dan mendesak.
Namun, sinyal tidak pernah netral. Ia selalu memiliki pengirim, penerima, dan tujuan. Pengirimnya adalah pejabat yang memiliki kepentingan langsung dalam restrukturisasi BUMN. Penerimanya adalah investor, publik, DPR, Kementerian Keuangan, dan manajemen BUMN. Tujuannya bukan sekadar transparansi, tetapi perubahan kebijakan. Karena itu, pernyataan tersebut harus dibaca sebagai bagian dari strategi komunikasi kebijakan, bukan sebagai laporan audit yang bebas nilai.
Taktik pertama: menciptakan krisis yang terkelola
Taktik paling jelas adalah menciptakan persepsi krisis. Dalam teori krisis, aktor kebijakan sering memperbesar persepsi masalah agar reformasi radikal dapat diterima. Pernyataan Dony tidak mengatakan bahwa seluruh BUMN gagal. Ia mengatakan 52 persen merugi. Namun, efek kumulatifnya adalah kesan bahwa sistem BUMN sedang sakit. Angka Rp20 triliun, 157 kasus di Telkom, 500 perkara antarperusahaan, dan inefisiensi 2 miliar dolar AS membentuk narasi kegagalan sistemik. Dari narasi itu, kesimpulan yang diharapkan muncul adalah penutupan ratusan perusahaan sebagai tindakan rasional.
Ini bukan berarti angka yang disampaikan salah. Justru karena angka itu mungkin benar, efeknya lebih kuat. Publik sulit membantah data konkret. Yang perlu dicermati adalah framing dan konteksnya. Kerugian Rp20 triliun disebut sebagai masalah besar. Padahal, dalam konteks BUMN secara keseluruhan, angka itu bisa dibaca berbeda. Dony sendiri dalam forum lain pernah menyatakan bahwa secara konsolidasi BUMN tidak rugi, dan yang rugi hanya sekitar Rp20 triliun. Artinya, angka yang sama dapat ditekankan secara berbeda sesuai audiens. Di forum investasi, kerugian ditekankan untuk membangun urgensi. Di forum lain, laba ditekankan untuk membela kinerja BUMN. Inilah bentuk politisasi halus. Data tidak dipalsukan, tetapi dipilih dan ditonjolkan sesuai kebutuhan retoris.
Krisis yang terkelola memiliki fungsi politik. Ia memberi pemerintah alasan untuk bergerak cepat, mengurangi oposisi, dan mengubah kebijakan yang sebelumnya sulit dilakukan. Jika publik percaya bahwa 52 persen BUMN merugi, maka penutupan perusahaan tidak lagi dilihat sebagai kehilangan aset negara, tetapi sebagai penghematan. Jika publik percaya bahwa inefisiensi mencapai miliaran dolar, maka konsolidasi tidak lagi dilihat sebagai sentralisasi kekuasaan, tetapi sebagai efisiensi. Di sinilah taktik komunikasi bekerja. Ia mengubah definisi masalah, sehingga solusi yang kontroversial tampak wajar.
Taktik kedua: memperkuat posisi birokrasi Danantara
Dalam model politik birokrasi Graham Allison, kebijakan publik bukan hasil perhitungan tunggal yang rasional. Ia adalah hasil tawar-menawar antarunit birokrasi yang memiliki kepentingan masing-masing. Pernyataan Dony dapat dibaca sebagai langkah birokrasi Danantara untuk memperkuat posisinya. Danantara bersaing dengan Kementerian Keuangan yang memiliki kepentingan fiskal, dengan Kementerian BUMN yang secara formal masih memiliki mandat, dengan DPR yang memiliki fungsi pengawasan, dan dengan manajemen BUMN yang ingin mempertahankan kewenangannya.
Dengan mempublikasikan bahwa 52 persen BUMN merugi dan hanya 8 perusahaan yang menyumbang 97 persen dividen, Danantara membangun narasi bahwa model pengelolaan lama telah gagal. Jika model lama gagal, maka aktor yang paling tepat untuk memperbaiki adalah Danantara. Pernyataan itu memperkuat klaim Danantara atas mandat yang lebih luas, termasuk kewenangan menutup, menggabungkan, dan mengambil alih BUMN. Ia juga memberi tekanan kepada manajemen BUMN agar tidak melawan restrukturisasi. Pesan implisitnya jelas: mereka yang menolak efisiensi adalah bagian dari masalah.
Dari sudut taktis, ini efektif. Publik cenderung mendukung aktor yang berani mengungkap masalah. Investor cenderung menghargai transparansi. Manajemen BUMN menjadi sulit membela diri karena angka kerugian telah dipublikasikan. Namun, dari sudut tata kelola, ada risiko. Ketika aktor yang mengungkap masalah juga aktor yang mendapat kewenangan menyelesaikannya, akuntabilitas menjadi kabur. Siapa yang mengaudit Danantara? Siapa yang memastikan bahwa penutupan BUMN didasarkan pada evaluasi objektif, bukan pada kepentingan birokrasi? Pertanyaan ini penting karena restrukturisasi BUMN menyangkut aset negara dan nasib pekerja.
Taktik ketiga: mengelola sinyal pasar
Pernyataan itu disampaikan di forum investasi. Ini pilihan forum yang strategis. Investor membutuhkan kepastian, transparansi, dan komitmen reformasi. Dengan mengungkap kerugian, Danantara mengirim sinyal bahwa pemerintah mengetahui masalah dan berani bertindak. Sinyal ini dapat meningkatkan kredibilitas di mata investor internasional. Namun, sinyal itu juga bersifat dua arah. Di satu sisi, ia menunjukkan komitmen efisiensi. Di sisi lain, ia memperingatkan bahwa masih ada risiko besar di BUMN. Efek bersihnya adalah mengarahkan ekspektasi bahwa perbaikan akan datang melalui Danantara, bukan melalui mekanisme pasar biasa.
Dalam teori sinyal, pesan akan dipercaya jika mahal untuk dikirim. Mengungkap kerugian BUMN memiliki biaya reputasi. Pejabat yang menyampaikannya mengambil risiko politik. Karena itu, publik dan pasar mungkin membaca pernyataan itu sebagai tanda keseriusan. Namun, teori sinyal juga mengingatkan bahwa pengirim pesan dapat memilih informasi yang menguntungkan. Jika pasar hanya menerima angka kerugian tanpa data lengkap tentang laba agregat, metodologi, dan daftar perusahaan, maka sinyal yang diterima bisa tidak lengkap. Pasar mungkin bereaksi berlebihan, atau sebaliknya, mengabaikan konteks. Karena itu, transparansi data mentah menjadi penting. Sinyal yang baik bukan hanya yang dramatis, tetapi yang dapat diverifikasi.
Taktik keempat: mengubah agenda publik
Teori agenda setting menjelaskan bahwa aktor elite dapat memengaruhi isu apa yang dianggap penting oleh publik. Pernyataan Dony menempatkan kerugian BUMN sebagai isu sentral. Ia menggeser perhatian dari isu lain, misalnya kinerja positif BUMN secara agregat atau peran strategis BUMN dalam ekonomi. Dengan menonjolkan 52 persen merugi dan Rp20 triliun, ia mengubah kerangka berpikir publik. BUMN tidak lagi primarily dilihat sebagai aset strategis, tetapi sebagai beban fiskal. Jika frame itu diterima, maka penutupan ratusan BUMN menjadi kebijakan yang tampak tak terhindarkan.
Perubahan frame ini memiliki konsekuensi politik. Mereka yang menolak penutupan harus menjelaskan mengapa kerugian Rp20 triliun harus dipertahankan. Mereka yang mempertanyakan metodologi harus berhadapan dengan narasi bahwa mereka menghalangi efisiensi. Dalam debat publik, pihak yang menguasai frame biasanya menguasai arah kebijakan. Karena itu, pernyataan Dony bukan hanya informasi, tetapi juga senjata agenda. Ia menetapkan parameter perdebatan. Ia menentukan pertanyaan apa yang layak diajukan dan jawaban apa yang dianggap masuk akal.
Strategi besar: restrukturisasi dan konsolidasi BUMN
Secara strategis, pernyataan itu mendukung arah restrukturisasi BUMN yang telah berjalan. Pemerintah menargetkan penutupan sekitar 700 BUMN tidak produktif. Danantara dilaporkan telah menutup 364 perusahaan dalam 18 bulan dan menargetkan total 750 penutupan. Angka 52 persen dan Rp20 triliun menjadi pembenaran retrospektif sekaligus legitimasi prospektif. Pembenaran retrospektif karena ia menjelaskan mengapa penutupan sudah dilakukan. Legitimasi prospektif karena ia menyiapkan publik untuk menerima penutupan berikutnya.
Strategi besarnya bukan hanya menutup perusahaan rugi. Ia adalah mengubah model pengelolaan BUMN. Jika sebelumnya BUMN tersebar di banyak kementerian dan perusahaan, kini Danantara diposisikan sebagai pusat konsolidasi. Konsolidasi dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi transaksi berlapis, dan mempercepat pengambilan keputusan. Namun, konsolidasi juga memusatkan kekuasaan. Ia mengurangi ruang pengawasan publik dan memperbesar risiko konflik kepentingan. Karena itu, dukungan terhadap restrukturisasi harus disertai tuntutan tata kelola. Efisiensi tidak boleh menjadi alasan untuk melemahkan akuntabilitas.
Dalam konteks ini, pernyataan Dony memiliki fungsi strategis. Ia menciptakan legitimasi bagi Danantara untuk bertindak sebagai penyelamat BUMN. Ia juga memberi tekanan kepada pihak yang mungkin menghambat restrukturisasi. Namun, strategi yang baik tidak boleh berhenti pada komunikasi. Ia harus disertai bukti kinerja. Jika penutupan BUMN tidak diikuti perbaikan layanan publik, penguatan fiskal, dan transparansi, maka sinyal awal akan kehilangan kredibilitas. Publik akan melihatnya sebagai retorika, bukan reformasi.
Risiko politisasi intelijen dan cherry picking
Risiko utama dari pernyataan ini adalah politisasi intelijen. Dalam literatur intelijen, politisasi terjadi ketika analisis dimanipulasi agar sesuai dengan preferensi kebijakan. Bentuk kerasnya adalah pemaksaan kesimpulan. Bentuk halusnya adalah pemilihan data yang mendukung narasi tertentu. Dalam kasus Dony, tidak ada bukti angka 52 persen salah. Namun, penyajiannya berpotensi mengabaikan konteks. Misalnya, kerugian Rp20 triliun disebut sebagai masalah besar, tetapi laba BUMN secara keseluruhan dilaporkan mencapai Rp335 triliun pada 2025. Jika publik hanya mendengar angka kerugian, mereka mungkin menyimpulkan bahwa BUMN secara total merugi. Padahal, secara konsolidasi, BUMN bisa saja masih laba.
Risiko kedua adalah cherry picking. Angka 52 persen berasal dari jumlah perusahaan, bukan dari nilai aset atau kontribusi ekonomi. Satu perusahaan kecil yang merugi dan satu perusahaan besar yang merugi memiliki dampak berbeda. Jika pernyataan tidak disertai distribusi kerugian, publik tidak dapat menilai apakah masalahnya sistemik atau terkonsentrasi. Contoh IndiHome dan Pertamina membantu menjelaskan inefisiensi, tetapi contoh tidak sama dengan populasi. Dalam analisis kebijakan, contoh harus mewakili pola, bukan hanya ilustrasi. Karena itu, transparansi data menjadi syarat agar sinyal tidak berubah menjadi propaganda.
Risiko ketiga adalah erosi kepercayaan. Jika publik merasa data digunakan secara selektif untuk membenarkan kebijakan yang sudah diputuskan, maka kepercayaan terhadap Danantara dan pemerintah akan menurun. Pada awalnya, pengungkapan kerugian mungkin dipuji sebagai transparansi. Namun, jika kemudian muncul data lain yang tidak konsisten, publik akan mempertanyakan motifnya. Dalam jangka panjang, komunikasi kebijakan yang selektif merusak kredibilitas. Karena itu, strategi komunikasi harus dibangun di atas data lengkap, bukan hanya data yang menguntungkan narasi.
Akuntabilitas dan pengawasan
Pernyataan di forum investasi menunjukkan bahwa arena akuntabilitas bergeser ke pasar dan opini publik. Ini fenomena lazim dalam tata kelola ekonomi global, tetapi tetap problematik dalam demokrasi konstitusional. DPR dan BPK memiliki mandat untuk mengaudit BUMN dan Danantara. Jika informasi penting disampaikan terlebih dahulu kepada investor, maka pengawasan legislatif bisa tertinggal. Publik mungkin lebih cepat mengetahui angka kerugian daripada mengetahui metodologi dan rinciannya. Karena itu, pernyataan publik harus diikuti dengan pengajuan laporan resmi kepada lembaga pengawas.
Akuntabilitas juga menyangkut keputusan penutupan BUMN. Menutup perusahaan adalah keputusan besar. Ia menyangkut nasib pekerja, layanan publik, dan aset negara. Keputusan itu tidak boleh hanya didasarkan pada angka kerugian tahunan. Ia harus didasarkan pada evaluasi menyeluruh tentang fungsi publik, potensi turnaround, dampak sosial, dan alternatif kebijakan. Jika Danantara memiliki kewenangan menutup ratusan perusahaan, maka perlu ada mekanisme uji publik dan evaluasi dampak. Tanpa itu, efisiensi bisa berubah menjadi pemangkasan yang merugikan publik.
Rekomendasi taktis
Pertama, Danantara perlu mempublikasikan data mentah secara bertahap. Daftar 1.074 perusahaan, metodologi perhitungan kerugian, distribusi kerugian, dan status laba agregat harus terbuka. Transparansi bukan hanya mengungkap angka besar, tetapi membuka cara angka itu dihitung.
Kedua, audit independen perlu dilakukan. BPK, akuntan publik, atau panel independen harus memverifikasi angka 52 persen dan Rp20 triliun. Audit ini penting untuk menjaga kredibilitas sinyal.
Ketiga, pengawasan DPR harus diperkuat. Danantara harus melaporkan restrukturisasi secara berkala kepada DPR, bukan hanya kepada investor.
Keempat, komunikasi publik harus seimbang. Jika Danantara mengungkap kerugian, ia juga harus mengungkap laba, kontribusi pajak, dan fungsi publik BUMN. Framing yang seimbang akan mengurangi kesan cherry picking.
Kelima, keputusan penutupan harus disertai evaluasi dampak. Setiap penutupan perlu menjelaskan alasan, alternatif, dampak terhadap pekerja, dan rencana transisi layanan.
Keenam, kanal pengaduan dan partisipasi publik perlu dibuka. Masyarakat, pekerja, dan ahli harus dapat memberi masukan sebelum keputusan strategis diambil.
Kesimpulan
Pernyataan Dony Oskaria bahwa 52 persen BUMN merugi Rp20 triliun per tahun adalah pernyataan yang kuat. Ia kuat karena spesifik, disampaikan oleh pejabat tinggi, dan didukung contoh. Namun, kekuatannya bukan hanya pada data. Kekuatannya terletak pada fungsi politiknya. Pernyataan itu menciptakan krisis yang terkelola, memperkuat posisi birokrasi Danantara, mengelola sinyal pasar, dan mengubah agenda publik. Secara taktis, ia membangun urgensi. Secara strategis, ia melegitimasi restrukturisasi dan konsolidasi BUMN.
Namun, reformasi yang baik tidak boleh berhenti pada retorika krisis. Jika Danantara ingin dipercaya, ia harus membuktikan bahwa data terbuka, audit independen, pengawasan legislatif, dan evaluasi dampak berjalan. Tanpa itu, pernyataan tentang kerugian BUMN bisa berubah dari peringatan dini menjadi alat politik. Publik berhak mendapatkan gambaran lengkap, bukan hanya angka yang mengejutkan. Efisiensi BUMN adalah tujuan yang sah. Tetapi efisiensi tanpa akuntabilitas hanya akan memindahkan kekuasaan, bukan menyelesaikan masalah.
