Oleh: Kusbachrul, SH (Ketua Yayasan Satria Merah Jambu)
SURABAYAONLINE.CO – Di pengujung Juli 2026, linimasa media sosial Indonesia diramaikan oleh hantu masa lalu. Video-video dokumentasi demonstrasi mahasiswa era 1998, penolakan RUU, hingga bentrokan dengan aparat keamanan bermunculan serentak di berbagai platform. Yang mengusik bukan isinya—itu rekaman sejarah yang sah—melainkan cara penyebarannya yang ganjil. Akun-akun yang tidak saling mengenal mengunggah potongan video serupa pada jam-jam hampir bersamaan, dengan takarir nyaris identik: “Dulu mahasiswa berani, sekarang?” Pola itu begitu presisi sehingga investigasi BBC Indonesia menyimpulkan, ”Ada pola terorganisir dan mustahil dilakukan secara manual.”
Bagi khalayak awam, fenomena itu tampak seperti gelombang nostalgia spontan. Namun di mata analis intelijen, keserentakan, keseragaman narasi, dan kecepatan eskalasi adalah sidik jari dari Coordinated Inauthentic Behavior (CIB)—operasi manipulasi informasi yang dikendalikan terpusat. Artikel ini akan membedah peristiwa itu sebagai sebuah operasi pengaruh (influence operation) dengan pisau analisis intelijen, mulai dari pemetaan pola teknis, identifikasi aktor melalui Analisis Hipotesis Bersaing (ACH), hingga penguraian motivasi dan target strategisnya. Pada akhirnya, kita akan melihat bahwa yang diperebutkan bukan sekadar perhatian warganet, melainkan peta kognitif generasi muda dan legitimasi institusi demokrasi.
Pola yang Membongkar Kedok Organik
Sinyal pertama bahwa kita tidak sedang berhadapan dengan aktivitas organik adalah waktu. Dalam ekosistem digital yang sehat, konten viral biasanya diawali oleh satu atau dua akun berpengaruh, lalu menyebar secara bertahap sepanjang hari melalui mekanisme reshare dan quote tweet. Sebaliknya, konten demo mahasiswa yang diteliti muncul secara simultan dari puluhan—bahkan mungkin ratusan—akun dengan basis pengikut kecil hingga menengah pada slot waktu strategis: pukul 07.00 hingga 09.00 WIB, saat pengguna membuka ponsel di perjalanan menuju kantor, dan pukul 19.00 hingga 22.00 WIB, pada puncak konsumsi konten malam.
Takarir yang menyertai unggahan pun menunjukkan derajat keseragaman yang tidak wajar. Analisis sederhana terhadap variasi teks menunjukkan kemiripan struktur kalimat, penggunaan frasa kunci seperti “jangan lupakan perjuangan kami,” “mahasiswa zaman now hanya bisa rebahan,” atau “dulu ditembak, sekarang dibungkam.” Dalam linguistik forensik digital, kemiripan semacam ini mengindikasikan adanya bank konten (content bank) yang disusun oleh satu tim redaksi dan didistribusikan kepada jaringan penyebar. Ini bukan kerja amatir; ini adalah rantai produksi pesan yang terstandarisasi.
Temuan BBC yang menyebut “mustahil dilakukan secara manual” semakin diperkuat oleh keberadaan akun-akun sleeper—akun yang dibuat jauh-jauh hari, relatif pasif selama berbulan-bulan, lalu tiba-tiba aktif hanya untuk menyebarkan konten spesifik. Pola ini konsisten dengan taktik bot farm atau troll farm yang lazim digunakan dalam kampanye astroturfing, yaitu penciptaan ilusi gerakan akar rumput yang sesungguhnya direkayasa.
Teknologi di baliknya mungkin tidak terlalu canggih: skrip otomatisasi sederhana yang dikombinasikan dengan panel SMM (Social Media Marketing) murah sudah cukup untuk menciptakan lonjakan buatan. Namun efeknya dahsyat. Ketika volume unggahan dan interaksi buatan mencapai ambang tertentu, algoritma platform akan menganggap konten tersebut sebagai trending topic organik dan mulai merekomendasikannya kepada pengguna yang tidak mengikuti akun penyebar. Pada titik itulah operasi ini berhasil membajak ruang publik digital.
Memori Kolektif sebagai Medan Perang
Mengapa konten lama? Jawabannya terletak pada konsep memori kolektif yang diperkenalkan sosiolog Maurice Halbwachs. Memori kolektif bukanlah rekaman netral masa lalu, melainkan rekonstruksi selektif yang dibentuk oleh kepentingan masa kini. Ia adalah perekat identitas kelompok, sumber legitimasi, sekaligus ranjau yang dapat diledakkan kapan saja. Dalam kerangka perang kognitif (cognitive warfare), memori adalah target strategis karena ia menentukan bagaimana manusia memaknai realitas dan mengambil keputusan.
Operasi informasi yang memanfaatkan konten sejarah bisa disebut sebagai weaponized nostalgia—nostalgia yang dipersenjatai. Tujuannya bukan mengenang masa lalu demi pembelajaran, melainkan membajak emosi yang melekat pada peristiwa traumatis atau heroik untuk memobilisasi tindakan politik di masa kini. Video mahasiswa berlarian menghindari water cannon, poster bertuliskan “Reformasi Dikorupsi,” dan teriakan lantang di gedung parlemen adalah kapsul emosi yang siap meledak. Ketika disuntikkan ke dalam linimasa 2024, pesan implisitnya jelas: “Kondisi sekarang sama buruknya dengan dulu, dan jalanan adalah satu-satunya solusi.”
Doktrin intelijen mengenal teknik reflexive control—mengirimkan informasi spesifik untuk memancing reaksi tertentu dari lawan. Dalam konteks ini, penyebar konten mungkin berharap pemerintah atau aparat keamanan bereaksi berlebihan: melakukan pemblokiran massal, menangkap pengunggah, atau mengeluarkan pernyataan keras. Jika itu terjadi, dalang operasi tinggal memelintirnya menjadi bukti bahwa “pemerintah anti-kritik dan takut sejarah.” Respons represif yang tidak terukur justru menjadi amunisi bagi putaran kedua operasi.
Mencari Dalang: Analisis Hipotesis Bersaing
Untuk mengidentifikasi aktor di balik operasi ini, metodologi intelijen klasik yang relevan adalah Analisis Hipotesis Bersaing (Analysis of Competing Hypotheses/ACH) yang dikembangkan Richards Heuer Jr. untuk CIA. Metode ini menguji sejumlah hipotesis berdasarkan bukti yang tersedia dan secara sistematis mengeliminasi yang paling tidak konsisten. Dalam kasus ini, kita dapat merumuskan enam hipotesis utama (H1 hingga H6) dan mengujinya terhadap temuan faktual.
H1: Aktivitas Organik Pengguna (Nostalgia Spontan)
Hipotesis ini adalah yang paling lemah. Pola penyebaran yang serempak, keseragaman takarir, dan kecepatan eskalasi tidak sesuai dengan karakteristik percakapan organik. Sebuah gerakan akar rumput sejati mungkin dimulai dari pemicu peristiwa aktual, tetapi dalam kasus ini tidak ada pemicu tunggal yang jelas. Konten yang viral adalah rekaman peristiwa yang sudah berusia tahunan. Dengan demikian, H1 dapat dieliminasi.
H2: Operasi Intelijen Negara Asing (Proxy War)
Secara teoretis, aktor asing dapat memanfaatkan isu domestik untuk mengacaukan stabilitas politik Indonesia. Namun konten yang disebarkan sangat spesifik secara konteks lokal—nama tokoh, lokasi kampus, jargon khas gerakan mahasiswa Indonesia. Operasi asing biasanya memilih isu yang lebih sederhana dan mudah dipahami audiens global, seperti sentimen keagamaan atau etnis. Meski kemungkinan pendanaan atau penyediaan tools dari luar negeri tidak bisa dikesampingkan sepenuhnya, H2 dinilai kurang kuat sebagai hipotesis utama.
H3: Operasi Politik Oposisi Elektoral
Oposisi memiliki motif delegitimasi yang jelas dan sumber daya untuk mendanai kampanye digital masif. Menjelang siklus elektoral, membangun persepsi bahwa pemerintah sekarang otoriter adalah langkah strategis untuk menggerus kepercayaan publik. H3 sangat mungkin, terutama jika dikaitkan dengan jejaring aktor politik yang pernah terlibat dalam mobilisasi massa sebelumnya.
H4: Operasi Kelompok Aktivis/LSM untuk Mobilisasi Massa
Kelompok aktivis dan LSM memiliki kepentingan ideologis langsung. Konten heroik masa lalu berfungsi sebagai materi pelatihan kognitif bagi kader baru. Video aksi adalah template perlawanan yang sekaligus membakar semangat. H4 sangat mungkin sebagai aktor lapangan yang menyebarkan konten, meski belum tentu mereka dalang pendana utama.
H5: Operasi False Flag dari Kelompok Pro-Pemerintah untuk Mendiskreditkan Kritik
Teori konspirasi ini sering muncul: pemerintah sengaja menyebarkan konten provokatif agar bisa menuding oposisi sebagai pembuat onar. Namun operasi false flag berisiko tinggi menciptakan blowback—sentimen negatif justru bisa menguat dan lepas kendali. Dari sudut pandang analisis biaya-manfaat, H5 adalah skenario high-risk low-reward bagi pemerintah yang sedang berusaha menjaga stabilitas. Hipotesis ini tidak bisa dihapus sepenuhnya, tetapi probabilitasnya rendah.
H6: Aksi Pengejar Keuntungan Ekonomi (Clickbait/Farming)
Akun-akun pengejar engagement untuk monetisasi biasanya menyebarkan konten ringan dan menghindari tema politik berisiko tinggi yang bisa berujung pada penangguhan akun. Skala operasi ini juga terlalu besar untuk sekadar farming receh. H6 dapat dieliminasi.
Berdasarkan pengujian tersebut, hipotesis yang paling konsisten adalah gabungan antara H3 dan H4: operasi ini kemungkinan didanai oleh elite politik yang berkepentingan mendelegitimasi pemerintah, dieksekusi oleh penyedia jasa cyber troops atau buzzer terorganisir, dan diperkuat oleh jaringan aktivis yang menyebarkan konten secara semiotik. Inilah ekosistem hibrida post-truth: aktor politik, penyedia teknologi manipulasi, dan organ relawan bergerak secara simbiosis.
Motivasi Berlapis: Dari Pengalihan Isu hingga Sabotase Legitimasi
Setelah mengidentifikasi kemungkinan aktor, pertanyaan intelijen berikutnya adalah cui bono—siapa yang diuntungkan, dan apa sebenarnya yang ingin dicapai? Motivasi di balik operasi ini berlapis, mulai dari taktis hingga strategis.
Motivasi Taktis: Agenda Setting dan Pengalihan Isu
Dalam perspektif teori agenda setting, media (termasuk media sosial) mungkin tidak selalu berhasil memberi tahu orang apa yang harus dipikirkan, tetapi sangat berhasil memberi tahu apa yang harus dipikirkan. Dengan membanjiri linimasa menggunakan konten demo mahasiswa, operator ingin menduduki ruang diskusi publik. Isu-isu lain—kinerja ekonomi, diplomasi internasional, atau program pemerintah—tenggelam. Jika pada saat bersamaan pemerintah sedang menuai kritik, operasi ini bisa berfungsi sebagai pengalih: dari isu aktual ke isu historis.
Motivasi Strategis: Sabotase Memori Kolektif dan Delegitimasi Sistem
Pada tingkat yang lebih dalam, operasi ini adalah upaya sabotase temporal. Dengan terus-menerus menyamakan masa kini dengan masa lalu yang represif, operator ingin menghapus kemajuan demokrasi selama lebih dari dua dekade. Kerangka berpikir publik sengaja disederhanakan: jika dulu mahasiswa ditembak dan sekarang mahasiswa ditangkap, maka tidak ada perbedaan antara Orde Baru dan pemerintahan hasil Pemilu. Padahal secara objektif, konteks, mekanisme hukum, dan akuntabilitas kekuasaan sangat berbeda.
Jika framing ini berhasil terinternalisasi, legitimasi pemerintah runtuh. Pemerintah tidak lagi dipandang sebagai entitas yang dipilih secara demokratis, melainkan sebagai rezim jahat yang harus dilawan dengan cara apa pun. Dalam ruang hampa legitimasi, seruan untuk civil disobedience atau bahkan penggulingan kekuasaan menjadi lebih mudah diterima.
Motivasi Psikologis: Menciptakan Utang Generasi
Konten heroik mahasiswa masa lalu mengandung pesan implisit bagi mahasiswa masa kini: “Kamu belum berbuat apa-apa.” Ini adalah konstruksi generational debt—utang generasi yang harus dibayar. Generasi muda yang tidak memiliki pengalaman langsung dengan represi Orde Baru menjadi sasaran empuk interpelasi ini. Mereka dicekoki narasi bahwa jalanan adalah satu-satunya ruang pengabdian dan bahwa diplomasi atau partisipasi elektoral adalah bentuk pengkhianatan terhadap idealisme. Jika berhasil, operator tidak hanya merekrut simpatisan, tetapi menciptakan gelombang aktivis yang siap dimobilisasi secara fisik.
Motivasi Tersembunyi: Reflexive Control
Seperti disinggung sebelumnya, operasi ini bisa jadi dirancang sebagai jebakan. Dengan konten provokatif, operator memancing reaksi keras negara. Setiap tindakan represi—baik berupa sensor, penangkapan, atau kekerasan—akan direkam, dikontekstualisasikan secara sepihak, dan dijadikan bukti bahwa tuduhan otoritarianisme itu benar. Inilah kontrol refleks: memaksa lawan bertindak sesuai skenario yang sudah disiapkan, lalu menggunakan tindakan itu untuk menghancurkan lawan.
Target Multi-Dimensi: Siapa yang Diburu?
Operasi informasi tidak menembak secara acak. Ia memiliki target yang spesifik dan terukur. Dalam kasus ini, target dapat dipetakan ke dalam beberapa dimensi.
Target Primer: Generasi Muda dan Peta Kognitif Mereka
Sasaran paling berharga adalah Generasi Z dan milenial muda yang tidak mengalami langsung peristiwa 1998 atau aksi-aksi besar sebelumnya. Bagi mereka, sejarah adalah konten. Mereka tidak memiliki ingatan somatik tentang trauma, sehingga lebih rentan terhadap romantisasi gerakan jalanan. Jika peta kognitif mereka berhasil diwarnai keyakinan bahwa demokrasi prosedural adalah kegagalan dan hanya tekanan massa yang efektif, maka fondasi demokrasi konstitusional dalam jangka panjang berada dalam bahaya.
Target Antara: Mahasiswa Aktif sebagai Proxy
Mahasiswa adalah target ideal untuk dijadikan proxy perlawanan. Mereka memiliki energi, idealisme, dan posisi sosial yang relatif terlindungi. Video perjuangan pendahulu mereka berfungsi sebagai role model yang didesain untuk menyalakan api. Dalam kerangka mobilisasi, konten ini adalah dog whistle—sinyal yang hanya dipahami oleh kelompok tertentu untuk mulai bergerak. Operator tidak perlu memerintahkan secara langsung; cukup dengan menciptakan atmosfer “saatnya turun ke jalan,” sel-sel massa akan teraktivasi.
Target Psikologis: Rasa Aman dan Kepercayaan Publik
Linimasa yang dipenuhi kekacauan, bentrokan, dan teriakan menciptakan persepsi bahwa negara dalam keadaan darurat terus-menerus. Efek psikologisnya adalah erosi rasa aman (sense of security). Publik yang cemas cenderung mudah terprovokasi dan sulit membedakan informasi valid dari propaganda. Pada saat yang sama, kepercayaan terhadap institusi—polisi, parlemen, pengadilan—turun. Ini menciptakan lingkaran setan: publik tidak percaya, institusi lumpuh, ketidakstabilan meningkat, dan dalang operasi mendapatkan apa yang mereka inginkan.
Target Kelembagaan: Platform dan Algoritma
Operasi ini juga menargetkan infrastruktur diskursus itu sendiri, yaitu algoritma media sosial. Dengan mengecoh mekanisme trending, operator menyandera public square digital. Setiap pengguna yang membuka aplikasi akan disambut konten yang sudah direkayasa. Media arus utama yang memberitakan fenomena ini secara metakognitif, seperti BBC atau bahkan artikel ini sendiri, secara tidak langsung menjadi penyebar pesan tahap kedua. Targetnya adalah penguatan validasi: “Lihat, media internasional pun mengakui adanya kemarahan mahasiswa.”
Implikasi bagi Demokrasi dan Keamanan Nasional
Fenomena ini bukan sekadar perang tagar. Ia adalah gejala dari tantangan terbesar demokrasi di era pasca-kebenaran: pemisahan antara fakta dan fiksi yang kian kabur, digantikan oleh emosi dan keyakinan yang dikurasi. Ketika konten sejarah digunakan secara tidak kontekstual untuk menyerang pemerintahan yang sah, batas antara kritik dan sabotase politik menjadi tipis.
Bagi keamanan nasional, ancamannya bersifat asimetris. Alat-alat tradisional negara—hukum pidana, aparat fisik—tidak efektif menghadapi bit dan algoritma. Lebih buruk lagi, penggunaan alat-alat itu secara tidak presisi justru menjadi bumerang yang memperkuat narasi lawan. Negara menghadapi lose-lose situation: diam dianggap lemah, bertindak dianggap otoriter.
Belajar dari kasus ini, pendekatan kontra-intelijen di ranah siber harus bertransformasi. Pertama, penguatan kapasitas Intelijen Sumber Terbuka (OSINT) untuk mendeteksi CIB secara dini: memetakan bot farm, melacak aliran dana, dan mengidentifikasi aktor intelektual di balik operasi. Kedua, negara harus memenangkan pertempuran narasi dengan cara yang lebih canggih—bukan dengan propaganda balik yang kasar, melainkan dengan konten-konten imersif yang jujur mengakui pahitnya sejarah, namun mengarahkannya pada pembelajaran dan pembangunan, bukan kebencian. Ketiga, diperlukan kerja sama dengan platform global untuk tidak sekadar menghapus konten, tetapi membongkar arsitektur operasi—mendeplatformisasi aktor yang terbukti melakukan astroturfing.
Yang paling fundamental, masyarakat perlu dibekali literasi digital kritis. Warga negara harus dilatih untuk mengenali ketika emosi mereka sedang dimanipulasi, untuk mempertanyakan mengapa sebuah konten muncul di linimasa mereka, dan untuk mencari konteks sebelum menyebarkan. Tanpa pertahanan di level individu, negara hanya akan terus menjadi pemadam kebakaran di tengah badai informasi.
Penutup: Hantu yang Bisa Kembali
Apa yang terjadi pada Juli 2024 bukanlah peristiwa pertama dan tidak akan menjadi yang terakhir. Ia adalah babak dari perang panjang yang medianya bukan darat, laut, atau udara, melainkan kesadaran manusia. Video-video lama yang tiba-tiba viral itu bukan suara rakyat yang tulus; ia adalah senjata yang ditembakkan ke jantung memori kolektif bangsa.
Masyarakat dan negara perlu berhenti melihat ini sebagai sekadar kenakalan warganet. Ketika pola “terorganisir dan mustahil manual” terkonfirmasi, kita sedang berhadapan dengan operasi pengaruh yang terencana, sistematis, dan memiliki target strategis yang jelas: delegitimasi, polarisasi, dan mobilisasi. Menghadapinya membutuhkan kewaspadaan, kecerdasan, dan yang terpenting, keberanian untuk membedakan antara kenangan yang menyembuhkan dan kenangan yang dipersenjatai. Sebab dalam perang kognitif, yang kalah bukan hanya kehilangan perhatian, tetapi kehilangan akal sehat dan kebenaran itu sendiri.
