Oleh: Eko Muhammad Ridwan (Ketua Umum RRI ~ Ranggah Rajasa Indonesia)
SURABAYAONLINE.CO – Dalam bentangan sejarah politik Indonesia, nama Soerjadi acap kali hanya menjadi catatan kaki yang samar, terperangkap dalam narasi hitam-putih periode Perang Dingin terakhir Orde Baru. Ia dikenang secara reduktif sebagai pemimpin yang “kalah”, figur yang terseret arus sejarah yang justru ia bantu ciptakan. Namun, pembacaan yang lebih jernih dan ideologis menempatkan Soerjadi bukan sekadar aktor tragis, melainkan sebuah mata rantai paradoksal yang menentukan. Dalam kerangka dialektika kekuasaan, ia adalah antitesis yang justru melahirkan sintesis baru. Ia adalah sosok yang membuka gerbang bagi kebangkitan neo-nasionalisme Soekarnois, namun tubuhnya sendiri terlindas oleh dinamika politik yang tak lagi memerlukannya.
Untuk memahami kompleksitas peran Soerjadi, kita mesti menelisiknya melalui dua pendekatan sekaligus. Pertama, pendekatan historis-ideologis yang melihat pergerakan politik bukan sebagai sekumpulan peristiwa faktual, melainkan sebagai medan pertempuran gagasan dan simbol. Kedua, pendekatan teori intelijen yang membaca manuver politik sebagai operasi pengelolaan persepsi, infiltrasi, dan pengamanan kekuasaan negara. Dengan dua pisau analisis ini, kita akan melihat bahwa Soerjadi adalah produk dan korban dari sebuah grand design politik Orde Baru, sekaligus aktor yang keputusannya—baik disengaja maupun tidak—menjadi katalis bagi gelombang sejarah yang menenggelamkan rezim yang membesarkannya.
Fusi Paksa dan Dialektika Pengendalian: Awal Mula Paradoks
Untuk memahami PDI era Soerjadi, kita harus mundur ke akar sejarah penciptaannya. Kelahiran Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1973 bukanlah peristiwa organik, melainkan sebuah operasi rekayasa politik berskala besar. Rezim Orde Baru, yang dibangun di atas puing-puing trauma Gerakan 30 September dan dibungkus doktrin “stabilitas nasional”, memandang kemajemukan partai sebagai biang keladi instabilitas. Melalui kebijakan fusi, negara melakukan penyederhanaan paksa terhadap ideologi. Partai-partai nasionalis dan religius non-Islam dilebur ke dalam satu wadah: PDI. Secara ideologis, ini adalah pengebirian. Secara intelijen, ini adalah strategi containment (pembendungan) dan control yang elegan.
Dalam teori intelijen, operasi pengamanan kekuasaan tidak selalu berarti penumpasan fisik. Ia bisa berbentuk structural containment, yaitu menciptakan struktur yang membuat potensi ancaman dapat termonitor dan terisolasi. Dengan menyatukan lima partai—PNI, IPKI, Murba, Parkindo, dan Partai Katolik—negara menciptakan sebuah entitas hibrida tanpa identitas ideologis yang kuat, penuh friksi internal, dan dengan demikian, mudah dikelola dari luar. PDI adalah “kandang macan” yang sengaja dibuat, di mana energi sisa-sisa nasionalisme radikal dan sosialisme bisa disalurkan secara aman tanpa mengancam monolitisme Golongan Karya.
Dalam konteks inilah Soerjadi muncul. Kongres III PDI di Jakarta pada tahun 1986 bukanlah pesta demokrasi internal, melainkan krisis konstitusional partai yang berujung pada intervensi langsung penguasa. Ketika kongres mengalami kebuntuan (deadlock), negara melalui aparatus intelijennya memainkan peran “juru selamat”. Terpilihnya Soerjadi sebagai Ketua Umum dan Nico Daryanto sebagai Sekretaris Jenderal adalah hasil dari political brokerage negara. Rekomendasi terhadap Nico Daryanto yang datang dari Frans Seda, seorang tokoh Partai Katolik yang pragmatis, menunjukkan bahwa komposisi kepemimpinan ini dirancang untuk menjamin kepatuhan. Soerjadi dipercaya bukan sebagai seorang ideolog militan, melainkan sebagai seorang organisatoris yang dapat diperhitungkan—seorang agent of stability dalam tubuh partai yang secara genetis sebenarnya anti-kemapanan. Di sinilah ironi pertama dimulai: seorang pemimpin yang dipilih untuk mengamankan status quo justru kelak, melalui keputusan-keputusannya, menebar benih-benih perlawanan yang subtil.
Operasi “Pembaharuan Berwajah Soekarno”: Sebuah Strategi Politik Berlapis
Kepemimpinan duet Soerjadi-Nico segera melahirkan gelombang perubahan. DPP PDI diisi oleh wajah-wajah baru: kaum muda, profesional, dan kaum intelektual. Nama-nama seperti Laksamana Sukardi, seorang bankir dari Grup Lippo, atau Kwik Kian Gie, seorang ekonom dan mantan pengusaha, masuk ke dalam orbit partai. Dari sudut pandang modernisasi politik, ini adalah penyegaran. Namun, dari sudut pandang teori intelijen dan ideologi, ini adalah sebuah operasi persepsi yang terukur. Soerjadi memahami bahwa untuk bertahan di bawah tekanan rezim, PDI tidak bisa tampil seperti PNI jadul—miskin, radikal, dan mudah didiskreditkan. PDI harus tampil modern, rasional, dan “terhormat”. Masuknya kaum profesional adalah strategi legitimacy building.
Namun, langkah paling jenius dan paling kontroversial dari Soerjadi adalah operasi yang bisa kita sebut sebagai “Repatriasi Politik Trah Soekarno”. Hingga pertengahan 1980-an, anak-anak Bung Karno adalah entitas politik yang terlarang. Ada konsensus tak tertulis dalam keluarga dan dipatuhi oleh negara: keluarga Soekarno harus berdiri di atas semua golongan. Secara ideologis, pelarangan ini adalah bentuk containment paling halus dari rezim Soeharto. Soekarnoisme sebagai ideologi dilucuti dari ahli waris biologisnya. Soekarno dibiarkan menjadi mitos yang steril, dipajang sebagai pahlawan tanpa penerus politik.
Pada titik ini, Soerjadi melakukan manuver yang melampaui kapasitasnya sebagai “petugas partai”. Ia mengajak Megawati Soekarnoputri dan Guruh Soekarnoputra masuk ke PDI. Dalam narasi yang dibangun, pertemuan di restoran Pizza Hut di Pondok Indah menjadi simbolik: pendekatan persuasif Soerjadi terhadap Megawati yang masih ragu. Dengan berjanji bahwa PDI adalah rumah ideologis yang sesuai dengan ajaran Bung Karno, Soerjadi berhasil mendobrak tabu politik itu. Dari kacamata intelijen negara, langkah ini mungkin semula dipandang menguntungkan. Masuknya Megawati ke dalam “kandang” PDI berarti ia masuk dalam struktur yang sudah termonitor, dijinakkan oleh aturan main fusi. Bukankah lebih mudah mengawasi Megawati di dalam PDI ketimbang ia menjadi simbol bebas di luar sistem? Ini adalah logika assimilation strategy: ancaman dinetralisir dengan cara diinkorporasi.
Tetapi, Soerjadi gagal membaca implikasi ideologis jangka panjangnya, atau mungkin ia justru memperhitungkannya dengan naif. Masuknya Megawati dan Guruh bukan hanya menambah etalase pengurus. Ia menyulut kembali api romantisme revolusi yang selama ini dibekukan. Di kampung-kampung, di kalangan wong cilik, di basis-basis eks-PNI yang termarjinalkan, nama Soekarno masih menjadi mantra sakral. Mega adalah jelmaan ideologis dari Ratu Adil yang dirindukan. Efeknya langsung terlihat dalam pemilu: suara PDI melejit. Dari partai yang terpuruk dengan 24 kursi di DPR, PDI meroket menjadi 40 kursi pada Pemilu 1987 dan 56 kursi pada 1992.
Teori Intelijen dan Dualisme Peran: Agen Stabilitas atau Provokator?
Di sinilah kita harus menerapkan analisis intelijen secara lebih tajam. Dalam setiap operasi politik, ada yang disebut blowback—dampak balik yang tak terduga dari sebuah operasi. Soerjadi yang direkrut sebagai instrumen stabilitas, melalui keberhasilannya merekrut trah Soekarno, justru menciptakan monster politik baru. PDI tidak lagi bisa dikelola sebagai partai kelas dua. Di bawah Soerjadi, PDI mulai mengembangkan counter-narrative yang berbahaya bagi rezim.
Pertama, dari segi identitas ideologis, Soerjadi mendefinisikan ulang PDI sebagai partai “wong cilik”, partai kaum tersingkir, partai alternatif. Ini adalah strategi ideologis oposisional yang cerdas, karena ia mendikotomikan medan politik: di satu sisi Golkar sebagai partai penguasa yang arogan, di sisi lain PDI sebagai pembela rakyat. Kedua, Soerjadi memperkuat sayap intelektual partai melalui Litbang yang dipimpin Kwik Kian Gie. Litbang ini mulai memproduksi gagasan-gagasan yang secara halus mengkritik fondasi ekonomi Orde Baru, seperti Rancangan Undang-Undang Persaingan Ekonomi yang menyasar konglomerasi dan monopoli. Dalam perspektif kontra-intelijen, produksi gagasan ini adalah ancaman non-fisik yang serius karena mendelegitimasi basis material kekuasaan Soeharto, yaitu aliansi birokrat-pengusaha.
Puncak dari manuver ideologis Soerjadi adalah usulan pembatasan masa jabatan presiden. Di tengah Sidang Umum MPR 1992, ketika Soerjadi menyuarakan bahwa presiden cukup dua kali masa jabatan, ia bukan sekadar melontarkan wacana ketatanegaraan. Ia sedang melakukan political transgression, melintasi garis demarkasi sakral Orde Baru. UUD 1945 dijadikan tameng oleh rezim untuk membenarkan status quo, dan Soerjadi berani menginterpretasikannya. Ini adalah serangan langsung terhadap prinsip presidential inviolability. Dalam teori intelijen, langkah ini adalah eskalasi dari covert resistance menjadi overt challenge. Soeharto secara pribadi meresponsnya dengan geram, menyebutnya sebagai upaya pengebirian konstitusi. Di sinilah posisi tawar Soerjadi mulai dianggap membahayakan oleh sponsor awalnya.
Bersamaan dengan itu, PDI mulai membongkar borok-borok teknis pemilu, menggugat TAP MPR, dan menuntut pemilu pada hari libur untuk mencegah mobilisasi pegawai negeri oleh Golkar. Gugatan terhadap TAP MPR No. 3/1988 adalah preseden berani, sebuah bentuk interupsi yang dalam budaya politik Orde Baru dianggap tabu. Soerjadi menjelma menjadi paradoks: ia diangkat untuk meredam radikalisme, tetapi ia justru meradikalisasi diri dan partainya melalui jalur konstitusional dan ideologis. Ia mulai kehilangan kendali atas dinamika yang ia ciptakan, namun di saat yang sama, ia semakin percaya diri sebagai representasi perlawanan yang sah.
Dialektika Penghancuran: Ketika Bapak Melahirkan Pesaing
Hukum besi politik Orde Baru mengatakan: tidak boleh ada satu pun aktor politik yang tumbuh melampaui batas toleransi. Ketika Soerjadi dan PDI di bawahnya mulai menunjukkan taring sebagai oposisi yang genuine, mesin stabilitas negara bergerak kembali. Namun, kali ini targetnya adalah sang pemimpin itu sendiri.
Kongres IV PDI di Medan tahun 1993 adalah arena terbuka dari operasi kontra-intelijen negara terhadap Soerjadi. Secara faktual, mayoritas suara di arena kongres mendukung Soerjadi untuk periode kedua, mengalahkan Budi Hardjono yang secara terang-terangan didukung oleh pemerintah. Namun, dalam skenario rezim, hasil demokratis itu tidak boleh terjadi. Kongres dibuat macet, diprovokasi hingga terjadi kebuntuan. Ini adalah teknik crisis management yang khas: menciptakan kekacauan (chaos) untuk kemudian menawarkan solusi dari luar. Solusi itu adalah pembentukan DPP Caretaker di bawah Latief Pudjosakti, yang misi tunggalnya adalah menyelenggarakan Kongres Luar Biasa. Soerjadi digusur melalui rekayasa prosedural.
Namun, di titik nadir inilah dialektika sejarah bekerja secara sempurna. Rezim yang menggusur Soerjadi karena dianggap terlalu liar, justru menciptakan ancaman yang jauh lebih besar: Megawati Soekarnoputri. Jika Soerjadi adalah seorang organisatoris tanpa kharisma massa yang besar, Megawati adalah kebalikannya. Di KLB Surabaya 1993, mesin politik kembali mencoba menjegal dengan menjagokan Budi Hardjono, tetapi kali ini blowback-nya berlipat ganda. Mega bukan hanya kader; ia adalah simbol. Mayoritas peserta kongres, yang terpapar oleh gelombang Soekarnoisme yang Soerjadi sendiri hidupkan, memilih Mega. Ketika izin kongres habis dan situasi dibuat ricuh, Megawati mendeklarasikan diri sebagai Ketua Umum de facto. Dari sudut pandang legalitas Orde Baru, ini adalah pembangkangan. Dari sudut pandang legitimasi rakyat, ini adalah revolusi.
Soerjadi, secara tidak sengaja, telah membangun panggung bagi putri proklamator untuk naik ke singgasana perlawanan. Ia telah membuka jalan bagi murid yang akhirnya mengalahkan sang guru.
Operasi 27 Juli 1996: Studi Kasus Intelijen Politik
Penguasa Orde Baru menyadari blunder besar ini. Megawati tidak bisa ditundukkan melalui kongres, karena basis massanya terlalu kuat. Maka, negara kembali kepada sebuah operasi intelijen klasik yang brutal namun terukur: menciptakan dualisme kepemimpinan dan menghancurkan secara fisik. Untuk misi ini, mereka membutuhkan Soerjadi kembali. Sang aktor yang telah disingkirkan, yang terluka dan kecewa, kini dibujuk untuk menjadi instrumen penakluk. Dalam teori humint (human intelligence), merekrut kembali seseorang yang pernah dikhianati sistem bisa dilakukan dengan mempermainkan egonya, memanfaatkan rasa sakit hati dan frustrasinya. Soerjadi difasilitasi Kongres di Medan tahun 1996, dan di sana ia dipilih secara aklamasi oleh peserta yang sudah direkayasa. Terciptalah dua PDI: PDI Soerjadi yang secara de jure diakui pemerintah, dan PDI Megawati yang memiliki legitimasi moral dan dukungan mayoritas rakyat.
Puncak pertempuran ini adalah peristiwa 27 Juli 1996, atau yang dikenal sebagai Kudatuli. Dari perspektif teori intelijen, penyerbuan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat, bukanlah sekadar konflik antar-kubu. Ini adalah operasi pengamanan negara (security operation) yang menyamar sebagai konflik internal partai. Aparat keamanan, dibantu oleh preman berkaos merah, menyerbu pendudukan massa pro-Megawati. Soerjadi digunakan sebagai justifikasi legal untuk melakukan eksekusi. Secara psikologis, pemandangan kantor partai yang dijarah oleh “partainya sendiri” dengan pengawalan ketat aparat keamanan adalah sebuah psywar (perang psikologis) untuk menunjukkan kepada publik: inilah yang terjadi pada pembangkang.
Namun, lagi-lagi, dialektika kekerasan bekerja di luar rencana. Operasi represi brutal ini, yang diyakini akan mematahkan tulang punggung perlawanan, justru menjadi bumerang paling dahsyat bagi Orde Baru. Asap hitam dari Kantor PDI di Jalan Diponegoro menjadi asap duka yang menyelimuti nurani publik Indonesia. Megawati, yang secara fisik terusir dari kantornya, justru bertahta di hati rakyat sebagai simbol perlawanan terhadap tirani. Soerjadi yang duduk kembali di kursi Ketua Umum DPP di kantor itu, secara politik justru menempati kursi hantu. Kemenangannya adalah kekalahan telak. Setiap sudut ruangan itu berbisik tentang pengkhianatan, setiap temboknya basah oleh air mata perjuangan. Soerjadi kehilangan segalanya: ia kehilangan partai, kehilangan massa, dan yang terpenting, kehilangan tempat dalam sejarah sebagai pahlawan.
Refleksi Ideologis-Politis: Warisan Sebuah Jalan Setapak
Hari ini, ketika kita merenungkan kembali jejak Soerjadi, kita dihadapkan pada sebuah pertanyaan ideologis yang mendalam: dapatkah seorang aktor politik dipisahkan dari niat awalnya oleh determinasi struktur sejarah? Soerjadi adalah seorang nasionalis, tetapi ia hidup di era di mana nasionalisme dibonsai menjadi sekadar slogan pembangunan. Ia mencoba menghidupkan kembali PDI melalui modernisasi dan rekrutmen intelektual, sebuah jalan yang sesungguhnya diadopsi oleh banyak partai modern pasca-reformasi. Gagasan-gagasannya tentang pembatasan kekuasaan presiden, tentang pemilu yang jurdil, tentang persaingan ekonomi yang sehat, adalah visi kenegarawanan yang melampaui zamannya. Dalam konteks Orde Baru yang represif, usulan-usulan itu adalah keberanian luar biasa.
Namun, Soerjadi juga adalah bukti hidup dari jebakan politik patronase. Ketergantungan awalnya pada restu negara untuk menjadi pemimpin partai membuatnya tidak pernah sepenuhnya menjadi “tuan” di rumahnya sendiri. Ia seperti seorang jenderal yang pasukannya mencintai panji-panji yang ia kibarkan, tetapi sang jenderal sendiri terikat oleh rantai emas kepada raja di seberang. Ketika ia akhirnya mencoba melepaskan rantai itu dengan mengembangkan wacana kritis, sang raja tak segan-segan mematahkan tangannya. Dan dalam patah hati serta keinginan untuk kembali berkuasa, ia menerima rantai baru untuk menjerat panji yang dulu ia kibarkan sendiri.
Dari perspektif teori intelijen, karier Soerjadi adalah studi kasus klasik tentang siklus hidup seorang agen politik. Ia direkrut (recruited), diandalkan (trusted), mulai menunjukkan independensi berbahaya (going rogue), dinetralisir (neutralized), dan akhirnya digunakan kembali sebagai alat untuk operasi yang lebih besar (re-purposed). Bedanya, dalam operasi ini, Soerjadi bukanlah agen rahasia melainkan aktor politik terbuka yang naif.
Pada akhirnya, sejarah mencatatnya bukan sebagai tokoh utama, tetapi sebagai tokoh kunci dalam rantai peristiwa. Soerjadi adalah jembatan yang menghubungkan era gelap represi total terhadap Soekarnoisme menuju era kebangkitan kembali ideologi itu melalui Megawati. Tanpa langkahnya membawa Mega ke PDI, megalit politik Golkar mungkin akan lebih sulit terkikis. Tanpa kemenangannya yang pahit di tahun 1996, simbol perlawanan Megawati tidak akan memiliki legitimasi heroik sekuat itu. Sejarah reformasi Indonesia berhutang pada ironi ini: seorang Soerjadi yang membuka jalan, tersandung, dan jatuh ke dalam lorong gelap, sementara obor yang ia bawa direbut oleh sang pewaris sejati untuk menerangi jalan bagi jutaan rakyat. Ia adalah arsitek yang membangun gerbang kemenangan bagi lawannya, namun ia sendiri tidak pernah bisa melewati gerbang itu.
