SURABAYAONLINE.CO, Malang – Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri (GM FKPPI) menegaskan komitmennya dalam menjaga netralitas dan menjalankan politik kebangsaan, bukan politik praktis.
Ketua Umum GM FKPPI, Dwi Rianta Soerbakti, MBA, mengingatkan jajaran pengurusnya dan kader agar tidak terjebak dalam aktifitas partisan yang dapat merugikan marwah organisasi.
“Kita harus fokus pada politik kebangsaan yang mengedepankan kepentingan NKRI dan menjaga jangan terseret kebijakan partisan hingga merugikan persatuan dan kesatuan bangsa,” ujar Dwi Rianta Soerbakti, Senin (24/6)
Dalam pernyataan sikapnya, Dwi menegaskan, polemik penegakan etik pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) harus disikapi dengan bijak.
“GM FKPPI menganggap perlu menetralisir sikap dan kebijakan yang berkembang, jika tidak diberikan tanggapan khawatir terbangun persepsi yang dapat mengganggu stabilitas organisasi juga negara, terutama terkait dengan polemik yang saat ini terjadi di MKD,” lugasnya.
Dwi Rianta Soerbakti menekankan pentingnya berhati-hati dalam menanggapi isu-isu penting, terutama yang terkait dengan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang sedang menjadi fokus perhatian parlemen.
“GM FKPPI berkomitmen untuk menjaga netralitas dan selalu mengedepankan politik kebangsaan yang sejalan dengan nilai-nilai dasar Pancasila dan UUD 1945,” ujar Dwi.
Sebagai bagian dari Keluarga Besar TNI Polri, GM FKPPI , Dwi menegaskan, peran politik yang dijalankan adalah politik negara yang mengedepankan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“GM FKPPI tegak lurus mengikuti jejak politik para pendiri dan pembina GM FKPPI yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi atau kelompok,” paparnya.
GM FKPPI, lanjut pengusaha otobus ini, juga berkomitmen untuk menjadi pilar netralitas dalam mempertahankan, melestarikan, dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar bangsa dan negara, yaitu UUD 1945 dan Pancasila.
“GM FKPPI terus berupaya untuk menjadi contoh dalam menjalankan politik yang berorientasi pada kepentingan negara, memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil selalu sejalan dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945,”pungkas Dwi.
