SURABAYAONLINE.CO, Jakarta – Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI/Polri (GM FKPPI) mengeluarkan pernyataan sikap, menjelang pemungutan suara 14 Pebruari 2024.
Tiga pernyataan sikap hasil rapat pleno yang digelar di Jakarta 2 – 3 Pebruari 2024 ini dapat dijadikan pedoman seluruh kader dan pengurus GM FKPPI menghadapi dinamika politik agar tetap kondusif.
Pernyataan sikap tersebut antara lain, seluruh kader GM FKPPI terlibat aktif dalam mengawasi serta menjaga jalannya pemungutan suara pada Pemilu 2024.
Khususnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) agar menciptakan suasana kondusifitas serta mengantisipasi terjadinya dugaan praktik kecurangan.
Selain itu, Ketua Umum GM FKPPI, Dwi Rianta Soerbakti, menegaskan kembali komitmen GM FKPPI dalam menjalankan politik negara agar tetap konsisten menjaga netralitas, independen serta kesucian organisasi.
“Pijakan demokrasi ini penting bagi anak biologis dan ideologis prajurit TNI dan Polri,” tegasnya.
GM FKPPI berharap agar TNI dan Polri fokus pada upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dari ancaman perpecahan akibat konflik kepentingan peserta pemilu.
Diakuinya, tugas menjaga persatuan dan kesatuan bangsa tersebut dapat terlaksana jika TNI dan Polri mengambil posisi netral dan tidak berpihak kepada salah satu kontestan pemilu
GM FKPPI juga menyerukan kepada masyarakat utamanya para kader GM FKPPI, untuk menjalankan hak pilihnya dalam Pemilu 2024 serta menekankan pentingnya untuk tidak golput.
“Kesuksesan pesta demokrasi tergantung partisipasi masyarakat yang mengguankan hak suaranya dengan sebaik – baiknya jangan sampai golput,” tegasnya.
Legitimasi rakyat yang besar melahirkan pemimpin yang mampu mengayomi segenap rakyat dan bangsa Indonesia sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam pemilu nanti,” ujarnya.
“Pernyataan sikap hasil rapat pleno ini akan disosialisasikan keseluruh pengurus daerah sebagai pedoman dan pijakan GM FKPPI secara organisasi menyikapi situasi politik saat ini. Tetap jaga persatuan dan kesatuan,” pungkas Dwi Rianta.
Sementara, Ketua Wantimpus GM FKPPI, Dr. Ahmad Basarah dalam Rapat Pleno mengingatkan kembali tentang isi Maklumat GM FKPPI yang telah disampaikan pada acara HUT GM FKPPI ke – 45 pada tanggal 16 September 2023 silam.
Basarah menegaskan bahwa sikap politik GM FKPPI harus berkiblat sepenuhnya pada politik kenegaraan dan politik kebangsaan, bukan politik partisan atau sektarian.
“Anggota GM FKPPI mempunyai hak politik. Namun politik GM FKPPI bukan politik primordial, apalagi politik sektarian. Kita menolak politik identitas,” tegasnya.
Politik GM FKPPI, lanjutnya, juga bukan politik golongan atau partisan, karena itu, GM FKPPI menitikberatkan pada upaya menjaga netralitas, persatuan, dan kesatuan bangsa.
“GM FKPPI bukan milik satu golongan atau partai politik tertentu. Politik GM FKPPI adalah politik negara, sejalan dengan garis-garis politik TNI/Polri yang tegak lurus untuk kepentingan negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945,” imbuh Basarah.
Diakuinya, keberadaan kader GM FKPPI di partai politik justru sebagai penjaga dan perajut tali persaudaraan sesama anak bangsa.
“Ini penting untuk mengawal Pemilu 2024, agar berjalan lancar, tertib aman dan damai,” tuturnya.
