Sejumlah Kesepakatan Dari Pertemuan Kementrian Agama dengan PPIU Mengenai Umrah

SURABAYAONLINE.CO – Kementerian Agama bersama sejumlah asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) melakukan pertemuan pada Selasa (19/10). Dalam pertemuan itu, ada sejumlah hal yang disepakati.

Salah satu yang disepakati adalah pihak yang berangkat pertama bila umrah dibuka adalah petugas PPIU.

“Pertemuan ini menyepakati bahwa gelombang awal ibadah umrah di masa pandemi akan memberangkatkan para petugas PPIU dengan syarat sudah divaksin dosis lengkap, dengan vaksin yang diterima otoritas kesehatan Arab Saudi,” ujar Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief, dalam keterangannya, Rabu (20/10).

Dalam pertemuan itu, turut hadir Kapuskes Haji Kementerian Kesehatan bersama Koordinator pada Direktorat Surveilance dan Karantina Kesehatan. Kemudian untuk asosiasi ada Himpuh, Asphurindo, Amphuri, Kesthuri, Sapuhi, Ampuh, Gapura, dan Asphuri.

Dalam pertemuan itu, ada lima kesepakatan  yang dihasilkan. Berikut rinciannya:

  • Untuk pemberangkatan gelombang awal ibadah umrah, dilaksanakan dengan memberangkatkan para petugas PPIU dengan syarat sudah divaksinasi dosis lengkap dengan vaksin yang diterima otoritas kesehatan Arab Saudi
  • PPIU yang berencana memberangkatkan, segera menyerahkan data jemaah umrah kepada Ditjen PHU
  • Untuk pemberangkatan dan pemulangan jemaah umrah dilakukan satu pintu melalui Asrama Haji Pondok Gede atau Bekasi
  • Skema keberangkatan:
    Jemaah umrah melakukan screening kesehatan 1×24 jam sebelum berangkat
    b. Pelaksanaan screening kesehatan meliputi pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan vaksinasi covid-19, meningitis, dan pemeriksaan swab PCR
    c. Asrama haji menyediakan akomodasi, konsumsi, dan transportasi untuk memfasilitasi keberangkatan jemaah
    d. Pengawasan pelaksanaan screening kesehatan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan
    e. Boarding, pemeriksaan imigrasi, dan pemeriksaan ICV dilaksanakan di Asrama Haji
  • Skema kepulangan
  1. . Melakukan pemeriksaan PCR di Arab Saudi maksimal 3×24 jam sebelum keberangkatan kepulangan
  2. Saat kedatangan di Indonesia, jemaah dilakukan PCR (entry test)
  3. Pelaksanaan karantina dilaksanakan di asrama haji selama 5×24 jam
  4. Asrama haji menyediakan akomodasi, konsumsi, dan transportasi bagi jemaah umrah saat kepulangan
  5. Saat hari ke-4 jemaah dilakukan PCR (exit test), bila hasilnya negatif jemaah dapat pulang kembali ke rumah masing-masing.

Hingga kini Kementerian Agama masih menghitung referensi biaya umrah di masa pandemik COVID-19. Hal itu dilakukan untuk memperbarui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 777 Tahun 2020.

KMA 777/2020 itu berisi tentang harga referensi biaya penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah (BPPIU) di masa pandemik. KMA itu ditandatangani oleh Menteri Agama 2019-2020, Fachrul Razi, pada 16 Desember 2020. BPPIU di masa pandemik naik menjadi Rp26 juta.

“Memang saat itu dibahas secara bersama, poin per poin, akomodasi berapa, maskapai penerbangan berapa, termasuk biaya karantina sehingga dicapai angka kenaikan 30 persen (Rp26 juta),” ujar Kepala Subdirektorat Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Umrah dan Ibadah Haji Khusus Kemenag, Noer Alya Fitra, di Jakarta, Senin (18/9). Sebelum adanya pandemik, referensi biaya umrah yang ditetapkan Kemenag sebesar Rp20 juta.

Noer menjelaskan, saat itu estimasi karantina dilakukan di hotel. Saat ini, Kemenag tengah membahas karantina dilakukan di asrama haji.

“Mungkin biayanya agak sedikit lebih murah. Namun, PCR-PCR yang agak banyak,” ucapnya.

Noer menegaskan, Kemenag masih melakukan pembahasan referensi biaya umrah, sehingga didapat hasil yang paling realistis terkait referensi biaya umrah. (Windi)