SURABAYAONLINE.CO, Sumenep– Panitia Pemilihan Kepala Desa Masalima, Kacamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep menilai tindakan yang dilakukan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Masyarakat Kepulauan Masalembu (FKM), sudah terindikasi mengarah ke negatif campign
Pasalnya, menurut Wakil Ketua Panitia Efendi hingga penetapan DPT pada Kamis 24 Juni 2021 kemaren. Mereka tidak mampu menyodorkan bukti atas tudingannya sejak awal mengenai DPT fiktif. Malah justru mengeksploitasi emosi publik dengan membuat pernyataan klaim sepihak yang tidak bisa dipertanggung jawabkan di media pemberitaan
Pihaknya mengaku, sedari awal sudah memberi ruang partisipasi seluas-luasnya kepada publik, termasuk kepada FKM pada saat tahapan DPS. Namun setelah dicek data yang disodorkan FKM bukan merupakan data fiktif melainkan hanya ada perbedaan antara nama yang tertera di DPS sesuai KTP dengan nama panggilan sehari-hari yang lazim digunakan masyarakat masalembu. Ditambah lagi data yang ditunjukkan hanya minoritas dari keseluruhan DPS, berbanding terbalik dengan klaimnya di media pemberitaan
Atas dasar itu pihaknya, menganggap apa yang dilakukan oleh FKM hanya sebatas upaya membangun citra negatif terhadap penyelenggara. Dan mengkapitalisasi isu DPT fiktif, seolah-olah benar. Terlihat dari tindakan memanfaatkan media pemberintaan. Hal ini menurutnya patut diduga, merupakan bentuk sinisme politik yang dibangun oleh kaum konservatif untuk mencedrai demokrasi dan mengorbankan publik
“Partisipasi publik memang harus dalam setiap proses demokrasi, tapi negative campaign jangan. Karena hanya akan menciptakan polarisasi di masyarakat,” Jelasnya lewat saluran telfon. Jum’at 25 Juni 2021 sore
Bahkan kata Efendi, selepas penetapan DPT yang sudah diterima oleh perwakilan kedua kontestan. Tiba-tiba FKM bersama massa lainnya mendatangi kantor sekertariat panitia dan menuntut agar tahapan Pilkades ditunda. Dan pelaksanaan nya pada 08 Juli 2021 mendatang juga diundur

Jika dilihat dari tuntutannya, menurut Efendi jadi orientasi dari tudingan tanpa bukti selama ini adalah menjegal pelaksanaan Pilkades. Tentu pihaknya enggan memenuhi tuntuan tersebut, karena hal itu sangatlah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan menjadi ancaman serius demokrasi
“Tudingan tanpa bukti ini, berindikasi kearah negatif campign dengan mengorban masyarakat, masak Pilkades dijegal untuk diundur kan masyarakat yang rugi,” ujarnya
Jika ditunda dan dilakukan pendataan DPT ulang. Tentu ini akan kembali menyedot anggaran, sedangkan sumber keuangan pelaksanaan Pilkades berasal dari dana publik. Jadi pastinya, jika dipenuhi tuntutan mereka, masyarakat yang akan dikorban oleh segelintir individu. Karena keungan nya di APBDes terkuras habis
Lagian menurut Efendi, tidak mungkin terdapat data pemilih fiktif karena acuannya adalah DPT Pilkada terakhir. Untuk itu ia mengingatkan, kepada masyarakat Desa Masalima supaya tidak termakan oleh kampanye-kampanye negatif dari segelintir oknum yang mengadu domba antar masyarakat dan dapat menimbulkan perpecahan
“Saya minta masyarakat, agar tidak langsung mempercayai informasi atau kampanye-kampanye negatif,” pintanya
Selain itu, pihaknya mengaku heran dan mempertanyakan posisi FKM sebagai organisasi sipil. Kenapa pernyataan dan kampanye di media pemberitaan selalu senada dengan salah satu Cakades. Ini berindikasi kuat bahwa FKM merupakan bagian dari salah satu kontestan yang ditugaskan untuk mempengaruhi independensi penyelenggara
“Harusnya ormas itu menjaga independensinya dalam momentum politik. Dan terlibat aktif menyerukan demokrasi damai, santun dan bijak,” tandasnya. Th