AMS Desak DPRD Sumenep Efektifkan Kerja Pengawasan Realisasi CSR

SURABAYAONLINE.CO, Sumenep- Aliansi Mahasiswa Sumenep (AMS) mendesak DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur untuk meningkatkan kinerja dan efektifitas pengawasan terhadap realisasi Corporate Social Responsibility (CSR), perusahaan yang melakukam aktivitas usaha di daerah setempat

Hal itu disampaikan oleh Kordinator AMS Abd Basit, saat melakukan audiensi dengan komisi II DPRD Sumenep di kantornya, “Menjaga efektifitas fungsi pengawasan terhadap realisasi CSR di Kabupaten Sumenep,” terangnya. Jum’at (18/06)

Menurutnya, legislatif sebagai penyelenggara negara memiliki fungsi dan kewenangan berupa, legislasi, badgeting dan controling. Atas dasar itu, setiap anggota parlemen yang diberikan mandat oleh rakyat, berkewajiban mengawasi setiap implementasi dari setiap produk kebijakan yang dikeluarkan

Termasuk realisasi CSR sebagai mana diatur melalui melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2016 tentang CSR. Pada prinsipnya, dalam Bab II pasal 2 Perda, sosial responsibility merupakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar kegiatan usaha

Mengingat banyaknya perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Sumenep, mulai dari sektor migas hingga tembakau. Tentu kata dia, hadirnya perusahaan tersebut, haruslah memiliki kontribusi terhadapa pembangunan di Kota Keris

“Agar perusahaan tidak hanya fokus, memperbesar keutangan dari usahanya. Akan tetapi juga memiliki peranan terhadap masyarakat,” paparnya

Untuk itu pihaknya memita pemerintah setempat baik dari jajaran ekskutif dan legislatif untuk memberikan arahan kepada semua pengusaha yang menamkan modal di kabupaten ujung timur Pulau Madura tersebut, agar mentaati realisasi CSR yang tepat sasaran.

Selain itu, Basit mengingatkan penting bagi pemerintah dalam setiap mengeluarkan kebijakan investasi dan pembangunan, berbasis terhadap sustanable development, atau pembangunan berkelanjutan yang didasarkan kepada tiga aspek penting yaitu, pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan dan peralatan sosial

“Pemerintah harus berbicara kepada perusahaan, untuk menerapakan pembangunan yang berkelanjutan,” pintanya. Th