Panitia Pilkades Masalima: Jika Dipenuhi Tuntutan FKM Merupakan Pelanggaran Serius Demokrasi

SURABAYAONLINE.CO, Sumenep– Panitia Pemilihan Kepala Desa Masalima, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep menganggap jika dipenuhi oleh panitia tuntutan Forum Komunikasi Masyarakat Masalembu (FKM), akan menjadi pelanggaran serius dalam demokrasi

Bagaimana tidak, dalam tuntutannya yang dimuat dalam media pemberitaan FKM mengancam, jika tuntutan mengeluarkan data pemilih fiktif dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) tidak dipenuhi akan memboikot pelaksanaan Pilkades setempat

Padahal menurut panitia Pilkades Masalima Achmad Thorif, data yang disodorkan FKM ketika diverifikasi faktual oleh panitia bukan fiktif melainkan pemilih atas nama tersebut, sedang tidak berada dirumah. Dengan fakta ini jika tuntutan FKM dipenuhi oleh panitia akan merampas hak politik masyarakat. Atas dasar itu pihaknya kekeh menolak tuntutan disertai ancaman FKM, karena merupakan merupakan pelanggaran hukum

“Ancaman boikot atas dasar data fiktif yang tidak benar, hanya akan merugikan masyarakat. Jika dipenuhi ini pelanggaran serius dalam demokrasi” katanya melalului saluran telfon. Rabu 09/06/2021

Tuduhan-tuduhan yang dilontarkan terhadap penyelenggara ini menurut Achmad Thorif jika terus digulirkan oleh FKM hanya akan mengganggu, proses kedewasaan berdemokrasi dan menciptakan kegaduhan di level akar rumput

Lebih jauh menurutnya, DPS fiktif merupakan hanya insinuasi ber aroma kepentingan politik. Ancaman boikot yang digaungkan merupakan upaya intervensi terhadap independensi penyelenggara Pilkades yang bekerja sesuai perturan perundang-undangan

“Demi menjaga independesi penyelenggara Pilkades dalam mengawal suara masyarakat, kami tidak takut terhadap ancaman,” tandasnya

Mantan Ketua Front Mahasiswa Kepulauan Masalembu (FMKM) wilayah malang ini memastikan semua nama dalam DPS tidak ada yang fiktif atau mengada-ngada. Hanya perlu dilakukan pemutakhiran data DPS dengan mengurangi pemilih yang sudah meninggal dunia dan menambahkan pemilih pemula. Ia juga menjelaskan data fiktif dan ketidak sesuaian data merupakan dua hal berbeda. Fiktif secara pengertian merujuk kepada data pemilih yang sengaja dimasukkan tanpa ada subjek pemilih (Ghost Voters). Sedangkan, ketidak sesuain data merupakan kesalahan yang dapat diperbaiki dalam DPS  dan tidak mencabut hak memilih dari yang bersangkutan

Contoh kasus yang disuguhkan oleh FKM yakni atas nama Ahmad Juhairi, yang tidak lain merupakan kontestan Pilkades yang tanggal lahirnya tidak sesuai dengan keberadaan sebenarnya, hal itu kata masih dapat diperbaiki dalam data DPS

“Kami bekerja sesuai tahapan dan prosedur yang ada,” tegasnya

Sementara itu tokoh pemuda Achmad Yani menilai tudingan pemilih fiktif terhadap penyelenggara, sangat mirip dengan Pilpres 2019 yang pada ujungnya tidak dapat dibuktikan

Jika dilihat dari individu dalam tubuh FKM terdapat beberapa nama-nama diduga pendukung dari salah satu Bacakades Ahmad Juhairi bahakan termasuk data yang disodorkan kepada panitia atas nama calon tersebut. Menurut Yani ini merupakan manuver politik menghalalkan segala cara untuk kekuasaan. Hal ini juga dapat dianggap sebagai negatife Campaign untuk menarik simpati publik agar memilih Ahmad Juhairi sebagai sosok yang di dzolimi panitia

Pembangunan insinuasi berupa ancaman dan tuduhan fiktif yang menyasar emosi publik oleh salah satu kontestan, agar tidak mempercayai penyelenggara merupakan kanker yang sedang tumbuh dalam negara demokrasi. Lebih jauh Yani menganggap ancaman, tuduhan terhadap penyelenggara akan mengarah kedalam premanisme politik yang secara berlahan akan mengahancurkan tatanan, marwah dan kebijaksanaan demokrasi

Dalam jangka panjang praktek politik postrut semacam ini, akan membawa perpolitkan secara umum terpental jauh kebelakang kedalam alam politik konservatif. Apalagi kata Yani, saat ini bangsa indonesia sedang dalam fase pembelajaran berdemokrasi. Harusnya setiap kontestan dapat memberikan edukasi, kepada para pendukung atau tim suksea secara khusus dan masyarakat luas etika politik santun dengan perdebatan narasi, gagasan, serta visi politik kedepan

“Ini penyakit yang akan merusak demokrasi, korbannya tentu masyarakat,” jelasnya. Rabu (09/06)

Ia berharap, masyarakat tidak terpengaruh atau terprovokasi oleh kelompok yang akan mengadu domba dan mengacaukan pesta demokrasi tingkat desa. Pemuda yang aktif mengawal berjalannya sebuah proses demokrasi yang santun ini meminta kepada masyarakat Desa Masalima agar langsung menemui panitia jika memiliki kendala untuk menyalurkan hak politiknya. Karena dalam peraturan penyelenggaraan Pilkades semua saluran sudah disediakan untuk mempermudah masyarakat berpartisipasi dalam ruang demokrasi

“Bagi masyarakat jangan mudah percaya terhadap informasi yang digulingkan oleh kelompok-kelompok provokasi. Langsung klarifikasi kepada panitia,” harapnya. (Th)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *