Optimalkan PPKM Mikro di Desa, Delapan Pemudik Tak Bisa Kumpul Keluarga

SURABAYAONLINE.CO, Blitar – Di berlakukan peraturan karantina warga masyarakat yang mudik untuk di lakukan Karantina sesuai dengan aturan desa apa lagi Kepala Desa merupakan Ketua PPKM tingkat Desa.

Seperti yang di alami kedelapan pemudik ini sempat lolos dari petugas baik dari bandara atau penyekatan di perbatasan perbatasan kota, sehingga sampailah di desanya masing masing di wilayah Kab. Blitar.

Rupanya hasil perjuangannya untuk bisa mudik ke asal desanya sia-sia, pasalnya mereka tidak bisa berkumpul bersama keluarga untuk merayakan Lebaran, karena harus dimasukkan ke rumah isolasi (karantina) yang telah disediakan pihak desanya masing masing.

Dari daftar yang di peroleh PPKM tingkat Kecamatan ke delapan pemudik adalah warga Kecamatan Binangun, Kec. Panggungrejo, Kec. Doko, Kec.Garum dan Kec. Kanigoro.

Ingfrmasi adanya warga masyarakat yang datang dari luar daerah, begitu sampai rumah keluarganya, mereka dijemput Satgas COVID-19 desa untuk menjalani masa karantina yang telah di persiapkan.

Rata-rata kedelapan pemudik itu dalam perjalanan menggunakan moda transportasi umum, seperti yang di alami salah satu pemudik wanita berusia 33 tahun ini mengaku dari NTT bisa lolos karena membawa surat keterangan dari desa tempat tinggalnya, akan menjenguk ibunya yang sakit.

Namun hanya semalam di rumah ibunya, Satgas COVID-19 Binangun wanita berkulit kuning itu dijemput Petugas Satgas Covid untuk menjalani karantina

” Sesuai surat edaran, setiap pemudik harus dikarantina dulu di desa selama lima hari. Dengan catatan, hasil tes antigennya negatif. Karena dia mudik padahal sudah dilarang, maka biaya karantina ditanggung sendiri oleh pemudik,” kata salah satu Kades di kantor kecamatan Garum.Selasa (11/5) kepada  Surabayaonline.co

Sementara itu Kapolres Blitar AKBP Leonard M Sinambela SH.S.IK MH menjelaskan, skenario pengendalian mudik itu ada dua, yang pertama, digelar operasi dan penyekatan di titik-titik batas daerah/wilayah, untuk yang kedua, mengoptimalkan peran posko di setiap desa dengan PPKM Mikro, karena ini adalah penanganan COVID-19 yang berbasis mikro di tingkat bawah.

“Jika kendaraan umum ditindak atau ditilang dan lain sebagainya, bagi kendaraan pribadi, diputar balik. Kemudian yang lolos, tindakannya dikarantina di tingkat desa,” Jelas AKBP Leonard.

Lebih dalam mantan Kasubdit Resum Polda Jawa Timur ini menyebutkan, di situ ada peran dari kepala desa selaku ketua PPKM tingkat desa. Juga di dalamnya bersama Bhabinkamtibmas dan Babinsa untuk melakukan upaya-upaya penegakan aturan ini, sesuai aturan,sedang untuk pembiayaan dibebankan kepada pemudik, pungkas AKBP.Leonard, sambil berharap Pandemi ini segera berakhir.Ari.