Saling Berhadapan Dua Ormas Permasalahkan Rumah Dinas Bupati Blitar yang Ditempati Wakil Bupati

SURABAYAONLINE.CO-Blitar – Dua massa saling mendatangi Pendopo RHN di Jalan Semeru, Kota Blitar pada Senin (19/4).

Dua kelompok massa yang datang merupakan massa yang pro maupun yang kontra soal Rumah Dinas Bupati (Pendopo Ronggo Hadi Negoro) yang kini di tempati oleh Wakil Bupati Blitar Rahmad Santoso.

Dalam penyampaiannya Joko Prasetya selaku Koordinator massa Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) mengatakan, menuntut agar kepala daerah (Bupati) diperlakukan sesuai dengan aturan yang ada, sambil menyampaikan mengenai Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Kedatangan kami ingin menyampaikan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar, bahwa fasilitas yang diberikan kepada pejabat daerah harus dilakukan secara layak. Sesuai Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Joko membacakan undang undang tentang kepala daerah masing-masing mendapatkan rumah dinas. Nah, sekarang kenapa dan mengapa wakil bupati malah menempati rumah dinas bupati,” ungkap Joko di halaman Depan pintu masuk pendopo.

Masih lanjut Joko, mengupas bahwa Wabup Blitar Rahmad Santoso pernah bercerita jika selama menempati Pendopo RHN ia hanya tidur di kursi.

” Kita tidak terima punya pejabat yang tidak diperlakukan selayaknya. Kalau sifatnya protokoler harus tegas. Jangan sampai ini hal ini terjadi seperti yang di sampaikan Wabup, pemerintah daerah harus mengambil sikap.” Kata Joko.

Baru menyampaikan orasinya, massa GPI gagal menggelar orasi lanjutan , karena mereka diminta mengurungkan aksi orasinya lebih lanjut, karena di tempat dan hampir dengan waktu bersamaan ada massa dari ormas lain yaitu Pemuda Pancasila Kota Blitar yang juga datang ke Pendopo RHN. Secara terang-terangan, Pemuda Pancasila Kota Blitar ini mengaku memback up Wabup Rahmad Santoso untuk menempati Rumah Dinas Bupati (Pendopo RHN).

” Kita Pemuda Pencasila Kota Blitar mem-back up Pak Wakil bupati Rahmad Santoso setelah adanya informasi bahwa ada pihak yang kontra dengan keberadaannya di Pendopo RHN,” ujar Eko Suharwanto selalu Wakil Ketua Majelis Pengurus Cabang Pemuda Pancasila Kota Blitar, Eko Suharwanto.
Eko menilai, alasan massa GPI meminta Wabup Rahmad pindah dari Pendopo RHN tidak masuk akal. Karena pendopo itu sejarahnya tempat abdi dalem yang bisa ditempati siapa pun dengan izin Bupati Blitar.

“Hal itu terserah bupati selama bupati mengizinkan, apa lagi rumah dinas Pak Wabup masih dalam renovasi,” imbuhnya.

Guna menghindari hal hal yang tidak di inginkan oleh Satuan Pengamanan dari Polres Blitar Kota yang di pimpin Kabag Ops Kompol Hari Sutrisno, kedua kelompok massa tersebut diminta untuk membubarkan diri.

Menurut Kapolres Blitar Kota AKBP.Dr.Yudhi Hery Setiawan.S.IK M.SI melalui Kasubag Humas Polres Blitar Kota Iptu Ahmad Rochan, benar guna antisipasi hal hal yang tidak kita inginkan, kedua kelompok massa diminta membubarkan diri, apa lagi massa dari Pemuda Pancasila tidak memiliki izin pemberitahuan. Sedangkan pihaknya menyampaikan agar massa GPI juga diimbau untuk tidak melanjutkan aksi unjuk rasa untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

“Selain itu, mereka juga diminta membubarkan diri untuk menghindari kerumunan, selain untuk kundosifitas keamanan, juga masalah kerumunan masa tentang Protokol kesehatan perlu di perhatikan.” Terang Iptu Rochan.

Perlu diketahui,setelahnya dilantik sebagai Wakil Bupati Blitar, Rahmad Santoso menempati Pendopo RHN di mana Pendopo yang menghadap Akun Alun Kota Blitar itu merupakan Rumah Dinas Bupati sejak puluhan tahun lalu.

Sementara untuk periode 2021 ini Bupati Blitar terpilih Mak Rini Syarifah tetap tinggal di rumah kediaman pribadinya di Jalan Rinjani Kota Blitar yang berdekatan dengan Pendopo RHN sekitar 15 meter, sementara rumah dinas Wakil Bupati dalam Renofasi, sehingga Wabup menempati Rumah Dinas Bupati RHN, yang di Protes GPI.Ari.