Pemkab Gelar FGD Khusus Bahas Pengangguran

SURABAYAONLINE.CO, GRESIK – Seakan menjawab keluhan warga terkait sulitnya mencari kerja di Gresik, yang dihimpun oleh Komisi IV DPRD Gresik melalui public hearing Minggu (28/3) kemarin, Pemkab Gresik langsung merespon dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Mandala Bhakti Praja Senin (29/3).

FGD diikuti langsung Bupati Fandi Akhmad Yani dan Wakil Bupati Aminatun Habibah, juga Ketua DPRD Abdul Qodir serta beberapa anggota dari Komisi IV, bertujuan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Gresik.

Bupati juga mengundang beberapa perusahaan pemberi tenaga kerja, Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP), perusahaan pemborong pekerjaan, serikat pekerja, buruh serta beberapa OPD terkait.

Gus Yani menyampaikan beberapa pesan Presiden RI, di antaranya dimasa pandemi ini sebaiknya Pemerintah tidak boleh merencanakan banyak hal, tetapi focus pada satu atau dua target perencanaan yang terukur.

“Sebagai orang muda saya menyampaikan, kalau Gresik punya tiga target penyelesaian Kali Lamong, penyempurnaan insfrastruktur dan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran” katanya saat FGD.

Gus Yani mengingatkan kepada kepada seluruh stekholder baik itu perusahaan pengguna tenaga kerja maupun pengerah tenaga kerja agar berkolaborasi dengan baik.

“Saya minta agar ikut mensukseskan program Pemkab Gresik yaitu mengurangi pengangguran dengan menempatkan penduduk Gresik sebagai tenaga kerja” ujar Bupati serius.

Permintaan bupati ini sangat serius, bahkan orang nomer satu di Gresik ini menyatakan akan keliling kebeberapa perusahaan atau perusahaan pengerah tenaga kerja untuk memeriksa KTP pekerjanya.

“Kalau memang masih ada perusahaan pengerah tenaga kerja yang masih mengutamakan orang luar Gresik dengan kompensasi tertentu, saya tidak segan-segan untuk meminta kepada perusahaan penyedia tenaga kerja agar menghentikan kontraknya,” tandasnya.

Terkait upaya pengurangan pengangguran, Wakil Bupati Aminatun Habibah yang juga mantan pendidik menyampaikan banyak alumni SMK yang tidak terserap dunia kerja karena tidak sesuai yang diharapkan.

“Kami mohon dukungan dari dunia industri dan pengusaha agar dapat membantu permasalahan ini. Misalnya mengadakan kerjasama dengan SMK, dengan memberikan bantuan atau semacam informasi jenis kebutuhan tenaga kerja yang diinginkan,” katanya.

Ketua DPRD Gresik Abdul Qosir juga mengusulkan tata Kelola Pendidikan diubah agar lebih responsif terhadap industry yang ada. (san)