Wakil Ketua PCNU Sumenep : Tambang Fosfat Mengancam Mata Pencaharian Petani

SURABAYAONLINE.CO, Sumenep– Wakil Ketua Pengurus Cabang Nahdatul Ulama’, K. A Dardiri Zubairi menilai rencana Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur memperuntukkan lahan untuk konsesi pertambangan fosfat didalam Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW 2013-2033 termasukan juga dalam riview RTRW, akan mengancam mata pencaharian petani di kabupaten setempat.

Karena kata dia, pertambangan fosfat akan membutuhkan lahan yang tidak sedikit, sehingga akan terjadi alih fungsi lahan pertanian secara besar-besar. Sedangkan lahan merupakan alat produksi utama bagi petani. Tentu kalau ini dilakukan menurut dia, akan banyak masyarakat yang berprofesi sebagai petani akan menjadi pengangguran

“Jadi ketika ada penambangan fosfat dalam radius wilayah yang jumlah hektarnya tidak terhitung, itu menurut saya akan mengganggu terhadap mata pencaharian secara langsung bagi masyarakat Sumenep,” terang K. A Dardiri dalam acara Webinar yang diadakan oleh Pemuda Perubahan Sumenep, Badan Usaha Milik Millenial dan Pemuda Pancasila Sumenep, dengan mengusung tema “Sumenep Ditengah Deposit Fosfat” pada hari Selasa (10/2/2021) melalui aplikasi Zoom Cloud Meetings.

Berdasarkan data tahun 2015, dipaparkan K A Dardiri Zubairi dalam diskusi tersebut, sektor agrari mampu menyerap tenaga kerja di Kabupaten Sumenep sebanyak 44,53 persen. Tingginya serapan di sektor pertanian berbanding terbalik dengan keberadaan lahan pertanian yang terus mengalami penurunan. Pada tahun 2013 saja alih fungsi lahan sekitar 7 Ribu sampai 5 Ratus hektar dari data tahun 2013. kata dia, ada yang mengatakan lagi bahwa di tahun itu ada sekitar 5 persen setiap tahun lahan-lahan pertanian itu mengalami alih fungsi lahan

Tentu kehadiran pertambangan, akan mempercepat alih fungis lahan secara besar-besar. Hal ini akan mengancam keberlangsungan sektor agraria di kabupaten ujung timur pulau madura tersebut

“Saya pikir kalau ada penambangan fosfat yang dikelola oleh perusahaan besar itu, akan menambah jumlah penyusutan lahan, sekaligus akan mengganggu sekali, pada hampir 50 persen penyerapan tenaga kerja yang terserap dalam dunia pertanian. Ini semuanya akan terganggu,” ucapnya.

Selain itu, pertambangan fosfat akan menghancurkan gugusan batu kars yang ada, padahal batu kars sudah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh lembaga pendidikan dan kebudayaan PBB Unesco. Di Indonesi gugusan batu kars merupakan daerah konservasi, tidak boleh ada aktivitas pertambanga

Apalagi kata, K Dardiri Zubairi batu karst,  merupakan kawasan reservasi air, bisa dikatakan sungai bawah tanah yang jadi penampungan air hujan, yang masuk melalui rongga-rongga bebatuan. Semacam tangki atau kantong penyimpanan air, bagaimana nanti jadinya kalau ini di rusak.

“Ada yang bilang lagi kawasan batu karst itu sebenarnya merupakan kawasan kunci sistem hidrologi. Persediaan cadangan air, pergerakan air, kalau misalnya ini hancur, maka sistem hiterologinya itu akan hancur, maka nanti akan terjadi, saya pikir ketika musim kemarau akan mengalami kekeringan dan ketika musim hujan akan mengalami kebanjiran,” ungkapannya.

Ia berperdapat, seharusnya pemerintah dalam mereview Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2013-2033, terkait eksploitasi tambang Fosfat diperlukan proses yang panjang dalam pengujian terhadap dampak dan harus berhati-hati, karena, Kalau misalnya ini digunakan sebagai alasan untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur anggaran yang hanya Rp 240 Miliar dari Rp 2,4 Triliun.

Hal itu menurut dia tidaklah, sebanding dengan dampak yang akan disebabkan oleh pertambangan. Sumber daya alam (SDA) pada prinsipsinya memiliki keterbatasan. Maka ketika pertambangan dilakukan secara masif dalam jangkan panjang akan menghabisi SDA yang ada, dan akan menjadi bom waktu. Ditambah lagi setiap kerusakan lingkungan hidup tidak bisa dilakukan rehabilitasi. Untuk itu kata dia, harusnya pemerintah melakukan kajian secara substainabele atau jangka panjang, menggunakan prinsip priventif dengan mempersulit terbitnya izin lingkungan.

“Nah, biasanya, ketika sudah selesai urusan penambangan, daya rusaknya itu sudah luar biasa dan itu ditinggal oleh masyarakat, maka perusahaan biasanya akan beralih ke daerah – daerah lain, mencari geografis baru untuk ditambang lagi dan rusak lagi,” tuturnya.

Ia juga meminta pemerintah, untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menaikan PAD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bukan malah mengorbankan Sumber Daya Alam (SDA) untuk dieksploitasi dan akan merampas ruang hidup masyarakat. Ia kemudian mencontohkan. Seperti di kota Bantul yang merenovasi besar-besaran di pasar tradisional, atau membuat home industri berbasis rumah tangga dan lain – lain.

“Jangka panjang menurut saya, seperti  generasi kita, masa yang akan datang punya hak untuk hidup dalam ruang hidup yang nyaman. Ruang hidup yang betul-betul bisa menyehatkan. Karena hajat penambang itu ya sekedar mengeksploitasi sumber daya alam fosfat itu, ketika sudah selesai dan terjadi apa-apa, maka kita yang akan mengalami dampaknya, Seperti nelayan, masyarakat petani dan seterusnya,” Tegasnya. Thofu