Saling Klaim Pemilik yang Sah, Berujung Adu Somasi

SURABAYAONLINE.CO, Sumenep- Saling klaim sebagai pemilik atas tanah Perumahan Bumi Sumekar Asri (BSA), antara salah perusahaan yang bergerak disektor property PT Sinar Mega Indah Persada (SMIP) dengan seorang klien dari Jatim Corruption Watch (JCW) bernama Herman Supriyantoso.

Keduanya mengaku sama-sama memiliki bukti yang kuat untuk membuktikan klaim sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut. Kasus tanah yang sudah berlangsung sejak tajun 2015 silam ini saat ini sudah ditangani oleh Polda Jawa Timur, namun hingga kini belum menemui titik terang

Bahkan kedua belah pihak sama-sama melakukan tindakan beruapa somasi, seperti yang yang tertuang dalam surat somasi JCW nomor: 860/DPR.JCW.JTM/XII/2020 berisi permintaan verifikasi pihak PT SMIP untuk melakukan ganti rugi harga tanah sesuai luasannya kepada Herman Supriyantoso sebagai klien JCW- pasalnya, menurut JCW tanah tersebut telah dicaplok secara ilegal.

Melihat adanya somasi dan klaim JCW, pihak PT SMIP melalui kuasa hukumnya Subagyo, membantah dengan mengeluarkan surat somasi balasan dengan Nomor: 01/P/I/2021, tertanggal Surabaya 5 Januari 2021. Surat ini menjelaskan bahwa PT SMIP mendapat tanah yang disengkatan tersebut secara sah dan berlandaskan prosedur administrasi pertanahan.

Kuasa hukum menuding, JCW telah menuduh PT SMIP melakukan tindakan penyerobotan tanah tanpa memiliki bukti yang kuat. Bakan dalam surat somasi tersebut pihak PT SMIP meminta JCW untuk menunjuk sertifikat hak milik (SHM) atas tanah tersebut.

“Suadara berkewajiban membuktikan bahwa tuduhan kepada klien kami adalah benar. Jika saudara memiliki bukti berupa SHM, dan klien kami juga mempunyai alat bukti berupa sertifikat ha katas tanah dan saksi, maka saudara wajib membuktikan bahwa bukti yang dimiliki oleh klien kami adalah tidak sah,” terangnya dalam surat itu.

Bahkan Subagyo menduga bahwa nama Herman Supriyantoso yang menjadi klien JCW yang mengaku sebagai pemilik yang sah hanyalah tokoh fiktif versi JCW. Hal itu menurut pihak perusahaan terlihat didalam berdasarkan surat somasi JCW yang tidak melampirkan Surat Kuasa (legas standing) dari Herman Supriyantoso kepada pihak JCW sebagai kuasa hukumnya.

Subagyo menegaskan, PT SMIP mendapatkan tanah tersebut melalui pelepasan tanah dan dibeli kepada orang yang memiliki hak kepemilikan secara turun temurun. “Sedangkan orang yang bernama Herman Supriansantoso itu tidak dikenal dan tidak pernah menguasai fisik tanah yang diklaim itu,” tegasnya.

Sementara itu pihak JCW Muhammad Siddik mengklaim sebagai yang pertama kali mengusut kasus tersebut. Ia juga membantah apa yang disampaikan oleh pihak PT SMIP mengenai tokoh Herman Supriansantoso didalam surat somasi yang menyebut sebagai tokoh fiktif tidak lah benar, bahkan pihaknya memastikan kalau klien nya tersebut jelasa keberadaannya

“Yang jelas itu ada orangnya. Orang yang mengantarkan data ke saya itu ada. Orang yang memberikan data dan hasil kroscek saya ke pertanahan dengan warkahnya ada,” jelas Siddik kepada Santrinews saat ditemui pada Ahad 10 Januari 2021 di kantornya, Jl Trunojoyo No 282 Gedungan – Sumenep.

Kemudian ketika coba dikonfirmasi alamat klain nya tersebut, Siddik enggan menyebutkan alamat tokoh pemiliki tanah tersebut. “Hal seperti itu kan tidak perlu kita sampaikan. Itu adalah kode etik saya. Yang jelas tanah itu bertuan dan orangnya ada di Jakarta,” ujarnya.

Ia menegaskan, sengketa tanah itu bukan merupakan konteks perdata administratif melainkan soal kepemimilikan hak waris. “Sekalipun tidak disertifikat sampai hari kiamat, tentunnya ahli waris dari atas nama tersebut itu tentu adalah hak miliknya,” tegasnya.

Bahkan, ia juga mengkatan apabila ingin melakukan verifikasi atas keabsahan akat bukti yang dimiliki oleh klien nyanya, ia meminta untuk langsung mengkonfirmasi pihak penyidik di Polda Jawa Timur yang menangani kasus tersebut.

“Untuk mengecek keabsahaan bukti surat tanah yang kami miliki, bisa langsung menanykan ke penyidik di Polada Jatim,” pungkas Siddik.

Berikut daftar bukti kepemilikan tanah klien JCW yang keabsahannya disangsikan oleh kuasa hukum PT SMIP
1. Hak Milik Nomor 1006 Desa Kolor Surata Ukur tanggal 3 November 1990
2. Gambar situasi no.1709/1990 Luas 32.070 meter persegi. Luas petunjuk D 1.301 no.2897/1990
3. Berkas Hak milik Adat Kohir no.425 Persil no.11 klas Id luas 28.850 meter persegi
4. Surat keterangan Kepala Desa Kolor tanggal 11 Oktober 1990 dan pengumuman tanggal 30 Oktober 1990
5. Pengumuman Tanggal 30 Oktober 1990
6. Berdasarkan keterangan surat warisan tanggal 24 Februari 1990 yang di buat Ahli waris dan dibenarkan oleh Lurah Karang Duak dan dibuatkan oleh Camat Kota Akta jual beli tanggal 14 Januari 12990 DI 307 no. 457/1990
7. Akta Juali Beli Tanggal 15 Januari 1991 no. 02/1/I/KT.S/1991 tanggal 4 Januari 1991 D.I.307/No.103 1991 D.I 208/1991 yang dibuat oleh PPAT Lilik Rusidi, Sh/ijin PN tanggal 23 Januari 1991/no. 11/IPH/1991. (Thofu)