FMPP Kawal Program Sekolah Gratis Di Jawa Timur

SURABAYAONLINE.CO-Malang (Jatim) – Keputusan gubernur Jatim Khofifah Indar Parawangsa untuk pembebasan SPP bagi siswa SMAN dan SMKN mendapat tanggapan positif dari Front Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP).

Menurut ketua umumnya Asep Suriaman,S.Psi (09/07/2020) menyatakan
“kami menyambut baik dan antusias terkait rencana ibu Gubernur untuk menggratiskan SPP dan melarang pungutan liar disekolah SMAN/SMKN di jawa Timur,lewat program pendidikan gratis berkualitas ini.
saya berharap bisa meringankan beban masyarakat yang tidak mampu sekaligus meminimalisir jumlah anak putus sekolah di Jawa Timur.

Saya mencoba mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak Menyebutkan atau melabeli program pendidikan Gratis di Jawa Timur ini sebagai pendidikan Gratis namun lebih cocoknya adalah pendidikan gratis untuk yang tidak mampu dan itu calon siswa bisa di buktikan dengan SKTM, PKH atau penerima KIP.

Kami menghimbau masyarakat agar melaporkan ke FMPP atau ke kantor Cabang dinas pendidikan setempat jika menemui pelanggaran yang dilakukan sekolah terkait SPP tersebut juga Kepala Cabang Dinas Pendidikan Setempat harus mau turun kelapangan untuk mengecek karena di lapangan masih sering ditemukan berbagai macam bentuk modus pungutan, iuran atau pungutan lain yang bersifat wajib kepada peserta didik baru dan lama.
Semoga Pemprov segera merespons dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat” paparnya

Tambahnya
“Penggalangan dana dalam bentuk sumbangan sukarela hanya dapat dilakukan oleh komite sekolah sesuai amanat Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016,bentuknya berupa bantuan atau sumbangan sukarela, bukan pungutan.
Terkait dengan banyaknya pengaduan dan keluhan kepada FMPP tentang biaya seragam sekolah yang dibebankan kepada peserta didik, kami meminta agar sekolah memberi keleluasaan kepada peserta didik untuk membelinya di luar dan tidak mewajibkan membeli di koperasi sekolah.

FMPP juga sudah mengirimkan surat edaran larangan pungli ke beberapa sekolah Negeri yang ada di Jawa Timur, sebagai bentuk pengawasan terhadap kebijakan yang merugikan wali murid saat ini FMPP juga membuka posko pengaduan pasca diterimanya CPDB/calon peserta didik baru,walimurid bisa mengadu ke FMPP jika ada pungutan liar di sekolah anaknya.

Sementara itu tahun lalu masih banyak pengaduan walimurid SMKN/SMAN dan membenarkan bahwa SPP anaknya tidak gratis namun pihak sekolah melalui komite sekolah mengajukan sumbangan seikhlasnya kepada para siswa setiap bulannya yang nominalnya ditentukan oleh komite sekolah dengan nilai beragam ada yang Rp 50 ribu hingga Rp 200 ribu belum lagi uang gedung atau dana investasi pendidikan yang di patok antara
Rp. 3.500.000 sampai
Rp. 5.000.000″pungkasnya
(Hermin/Red)