Dikbud VS Aziz Ini Jawaban Komisi D DPRD Kota Malang

SURABAYAONLINE.CO-Malang(Jatim) – Terkait kasus yang melibatkan hukum dalam penerimaan siswa baru (PPDB) tahun ajaran 2020 yang melibatkan calon wali murid SDN Merjosari V kota Malang Zakiya Salima Aziz (ZSA) yang bernama Abd.Aziz dengan dinas pendidikan kota Malang memasuki babak baru.

Menurut Abd.Aziz orang tua calon wali murid sekaligus anggota komite sekolah SDN Merjosari V kepada awak media dalam wawancara melalui pesan WA (15/06/2020) menyatakan ” karena mereka (Diknas kota Malang) mengingkari hasil audiensi,membohongi mentah-mentah saya gugat Kepala Dinas Pendidikan,walikota Malang dan Mendikbud.

Minggu ini gugatan melawan hukum (PMH) saya layangkan melalui pengadilan negeri(PN) Malang untuk dugaan Maladministrasi sudah selesai saya laporkan ke Ombudsman RI tadi sianh sudah selesai verifikasi laporan dan kronologisnya.

Soal hasil audiesi kemarin dengan Komisi D dan Dikbud serta panitia PPDB berharap agar diselesaikan secara kekeluargaan saja,mereka tidak bicara formulanya seperti apa katanya agar Malang tidak gaduh tapi saya sudah menutup jalan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan tetap menempuh jalur hukum karena saya berjuang untuk nasin anak-anak kota Malang kedepan agar tak menjadi korban kesalahan tafsir terhadap regulasi PPDB” terangnya

Melihat kebelakang kasus ini bermula dari orang tua ZSA yang mempersoalkan ketidak lulusan putrinya padahal syarat administrasi dan zonasi terdekat telah terpenuhi,Abd.Aziz menjelaskan lokasi SDN Merjosari V tidak jauh dari rumahnya jaraknya hanya kurang lebih 1 meter setelah mendaftar melalui online data tersebut diupload dengan baik dan benar di dalam sistem namun selang 10 menit setelahnya tiba-tiba nama ZSA hilang.

Kasus ini sebenarnya telah mendapat perhatian dari Komisi D DPRD kota Malang yang juga membidangi masalah pendidikan dengan mengadakan audeinsi dengan pihak calon orang tua wali murid dan kepala dinas pendidikan serta panitia PPDB namun nampaknya masalah menemui jalan buntu karena pihak wali murid tetap memilih jalur hukum untuk menyelesaikannya.

Terkait perkembangan kasus hukum yang saat ini sedang berjalan maka kami mencoba untuk meminta komentar langsung Ketua Komisi D DPRD kota Malang Ahmad Wanedi (16/06/2020) diruang kerjanya,menurut ketua Komisi D DPRD kota Malang ini menyatakan bahwa pihaknya sangat memperhatikan kasus ini bahkan sebagai dewan mereka telah menfasilitatori agar kasus ini bisa diselesaikan dengan baik dan tidak perlu sampai ke ranah hukum bahkan dari informasi terakhir yang diterima dewan disampaikan bahwa putri bapak Aziz telah diterima di SDN Merjosari V jadi sebenarnya masalah ini telah selesai.

Bahkan menurut ketua Komisi yang akrab disapa Mas Wan ini menyebutkan bahwa PPDB pada tahun ajaran 2020 berjalan relatif lebih baik dari tahun sebelumnya hanya memang ada masalah dalam sistem IT yang harus dibenahi agar tahun berikutnya tidak lagi ada masalah.
Soal pendidikan dikota Malang dia menyatakan bahwa DPRD kota Malang berkomitmen semua anak dikota Malang harus sekolah apapun masalahya dewan siap akan membantu karena fasilitas pendidikan dikota Malang baik sekolah negeri maupun swasta sangat cukup untuk menampung semua lulusan sekolah dari berbagai tingkatan.

Kalau mereka tidak tertampung pada sekolah negeri mereka bisa masuk disekolah swasta dan jika masalahnya pada biaya sekolah yang mahal maka dewan berjanji akan membantu semaksimal mungkin agar anak-anak tetap mendapat fasilitas yang sama dimanapun mereka sekolah dan kedepan dewan juga berjanji akan lebih memperhatikan kebutuhan sekolah swasta agar mereka bisa berkembang dengan lebih baik dan anak-anak bisa mendapat biaya pendidikan yang sama seperti sekolah negeri sehingga tidak ada alasan atau mindset bahwa sekolah di swasta itu mahal
(Hermin/Red)