SURABAYAONLINE.CO, Surabaya – Kapolda Jatim Irjen Pol Dekananto Eko Purwono, ketua Komisi Fatwa MUI Jatim, dan perwakilan Bakesbangpol Jatim, mengajak para pengusaha sound horeg untuk bersama-sama menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat dalam setiap penyelenggaraan kegiatan hiburan.
Ajakan tersebut disampaikan saat Focus Group Discussion (FGD) bersama para pengusaha sound horeg se-Jatim di Gedung Mahameru Polda Jatim, Kamis (19/11).
Kapolda Jatim menegaskan bahwa FGD tersebut menjadi ruang dialog untuk mendengarkan aspirasi para pengusaha sekaligus membangun komitmen bersama agar kegiatan hiburan masyarakat dapat berlangsung aman, tertib, dan tetap menghormati nilai-nilai sosial serta keagamaan.
“Kami ingin berdiskusi dan mendengarkan langsung aspirasi para pengusaha sound horeg. Prinsipnya, kegiatan hiburan masyarakat harus tetap mengutamakan keselamatan dan jangan sampai menimbulkan korban jiwa maupun merugikan masyarakat,” ujar Irjen Pol Dekananto.
Menurut Kapolda, sejumlah aspek perlu menjadi perhatian bersama. Di antaranya keselamatan peserta dan penonton, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan minuman keras, kepatuhan terhadap norma kesusilaan, perlindungan fasilitas umum, serta pengaturan waktu dan lokasi kegiatan.
Kapolda Jatim juga mengingatkan pentingnya menghormati lingkungan tempat ibadah, pondok pesantren, fasilitas pendidikan, serta aktivitas masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. “Jawa Timur memiliki nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal yang kuat. Karena itu, kegiatan hiburan harus tetap menghormati norma dan kehidupan masyarakat di sekitarnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Irjen Pol Dekananto mendorong para pengusaha sound horeg membangun komitmen bersama dengan penyelenggara kegiatan. Termasuk menuangkan ketentuan keselamatan dan ketertiban dalam perjanjian kerja atau kontrak penyewaan.
Sementara itu, terkait kemungkinan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan daerah, kapolda menyampaikan bahwa hal tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui dialog ini, Polda Jatim berharap terbangun kesadaran dan tanggung jawab bersama antara pengusaha sound horeg, penyelenggara kegiatan, pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat.(*)


